Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menggelar Refleksi Akhir Tahun 2025 di Aula Mas Mansur PWM Jawa Timur, Ahad (14/12/2025). Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya merespons dinamika kebijakan tata ruang dan agraria di Jawa Timur melalui perspektif hukum, hak asasi manusia, dan hikmah Muhammadiyah.
Refleksi Akhir Tahun tersebut dilaksanakan secara kolaboratif bersama Majelis Pendayagunaan Wakaf (MPW), Majelis Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (MLHPB), Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), serta Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP).
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan 38 Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), unsur majelis, dan lembaga se-Jawa Timur. Berdasarkan data pendaftaran, tercatat sebanyak 285 peserta yang berasal dari 48 daerah serta majelis dan lembaga tingkat wilayah.
Agenda Refleksi Akhir Tahun merupakan kegiatan rutin MHH PWM Jawa Timur. Pada tahun 2025, kegiatan ini untuk pertama kalinya dilaksanakan secara kolaboratif lintas majelis dan lembaga di lingkungan PWM Jawa Timur.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua PWM Jawa Timur, Prof. Dr. Ir. Sasmitodjati. Turut hadir sebagai narasumber dari unsur pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) Provinsi Jawa Timur, I Nyoman Gunadi, S.T., M.T., serta Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Ervin Rahmawati.
Dari kalangan akademisi, hadir Guru Besar Hukum Lingkungan Prof. Dr. H. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., serta Prof. Dr. Rachmad Safa’at, S.H., M.Si., Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam.
Turut membersamai jalannya kegiatan, Ketua MHH PWM Jawa Timur A. Riyadh Umar Balahmar, Ph.D., Ketua MPW Mohammad Budi Pahlawan, Ketua LHKP Muhammad Mirdasy, S.IP., serta Ketua LBHAP Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.I.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut arah kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah yang menekankan pentingnya sinergi antar-majelis dan lembaga dalam merespons dinamika kebijakan publik.
Fokus perhatian diarahkan pada isu keadilan sosial, hak asasi manusia, serta tata kelola sumber daya alam yang berdampak langsung pada masyarakat dan lingkungan.
Refleksi Akhir Tahun 2025 mengusung tema “Membaca Arah Perubahan RTRW: Dari Reforma Agraria Menuju Keadilan Antar Generasi?”.
Tema ini menjadi ruang konsolidasi gagasan antar-majelis dan lembaga Muhammadiyah di Jawa Timur untuk mengevaluasi arah kebijakan tata ruang dan agraria, mengkaji dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, serta membangun kesepahaman dalam merumuskan sikap dan langkah strategis Muhammadiyah Jawa Timur dalam advokasi kebijakan publik.
“Muhammadiyah itu punya posisi. Muhammadiyah bukan NGO. Muhammadiyah adalah bagian dari civil society, dan itu merupakan anugerah bagi Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menyinggung berbagai tantangan global yang dihadapi umat Islam, termasuk stigma terhadap isu terorisme.
“Kita harus wise melihatnya. Di tingkat RT/RW saja kepentingannya bukan hanya banyak, tetapi berlapis, mulai dari ekonomi, politik, hingga pragmatisme antar pihak,” katanya.
Lebih lanjut, Sasmitodjati menyoroti dinamika demokrasi yang perlu dicermati secara kritis, termasuk isu disintegrasi dan pemekaran wilayah.
“Arus demokrasi juga kadang berbahaya. Bicara disintegrasi, seperti pemekaran wilayah, tidak selamanya sesuai dengan yang diidealkan. Karena itu, Muhammadiyah harus menjaga dan menjamin perawatan negeri ini,” ujarnya.
Dalam konteks kebangsaan, ia menegaskan komitmen Muhammadiyah terhadap Pancasila sebagai kesepakatan nasional.
“Muhammadiyah telah menegaskan dalam berbagai keputusan, termasuk Muktamar Darul Ahdi wa al-Syahadah, bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah kesepakatan yang harus kita jaga bersama,” ucapnya.
Menutup sambutannya, Sasmitodjati mengajak seluruh peserta untuk membuka ruang diskusi secara kritis dan ilmiah.
“Mari kita diskusikan secara terbuka. Kita tidak punya kepentingan lain kecuali membangun negeri ini. Saya berharap forum ini menjadi agenda kritis, tetapi tetap dilandasi budaya ilmiah yang kuat,” pungkasnya. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments