Rp200 Triliun Kas Negara Ditarik ke Himbara dan BSI, Ujian bagi Perbankan Nasional

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memutuskan menarik Rp200 triliun dari kas negara yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI). Dana tersebut akan dialirkan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kebijakan ini bertujuan meredakan krisis likuiditas, menurunkan biaya dana, dan mendorong kredit produktif ke sektor riil. Namun, langkah tersebut juga memunculkan perdebatan serius mengenai kondisi fiskal dan moneter Indonesia serta kesiapan perbankan, khususnya Himbara, dalam menjalankan mandat besar ini.

Dampak Ekonomi Makro dan Mikro

Di tingkat makro, tambahan Rp200 triliun berpotensi meningkatkan permintaan agregat, mendorong konsumsi rumah tangga, serta memicu investasi UMKM dan sektor koperasi desa. Likuiditas tambahan juga dapat menekan persaingan bunga antarbanka, menurunkan suku bunga pinjaman, dan memperbaiki iklim usaha.

Meski demikian, injeksi likuiditas berskala besar rawan menciptakan tekanan inflasi jika tidak diimbangi peningkatan produksi. Lebih jauh, aliran dana yang tidak tepat sasaran berisiko kembali ke instrumen aman seperti Surat Berharga Negara (SBN) atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sehingga efek pengganda ke sektor riil menjadi minim.

Bagi UMKM dan koperasi, kebijakan ini membuka peluang akses modal lebih murah. Namun, bagi Himbara, tantangan muncul: apakah mereka mampu menyalurkan dana ke sektor produktif yang dianggap berisiko tinggi atau sekadar menambal likuiditas jangka pendek.

Himbara: Likuiditas Longgar, Risiko Menumpuk

Sebagai penerima utama dana, bank-bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) berada di garis depan. Tambahan likuiditas di atas kertas memperkuat posisi mereka, menurunkan kebutuhan dana mahal, serta memberi ruang menurunkan suku bunga kredit.

Meski langkah ini dianggap strategis, sejumlah ekonom menilai kebijakan tersebut rawan menjadi instrumen jangka pendek yang menutup masalah struktural fiskal. Penyaluran dana besar ke bank BUMN bisa memperdalam ketergantungan pemerintah pada sektor perbankan untuk menggerakkan ekonomi, sementara reformasi fiskal seperti peningkatan tax ratio dan efisiensi belanja negara berjalan lambat.

Dari sisi moneter, pelepasan dana besar dari BI ke perbankan berpotensi mengganggu pengendalian likuiditas, memicu inflasi, dan menekan stabilitas rupiah bila tidak diimbangi instrumen moneter ketat.

Data terbaru menunjukkan bank Himbara berada dalam kondisi likuiditas ketat, dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) nasional sekitar 88,16 persen. Tambahan dana Rp200 triliun diharapkan memberi ruang ekspansi kredit tanpa bergantung pada dana mahal, meski risikonya tidak kecil.

Sejumlah bank penerima mencatat Non-Performing Loan (NPL) relatif rendah, seperti BNI di level 1,9 persen. Sementara itu, BSI menjaga Non-Performing Financing (NPF) gross di kisaran 1,90 persen. Angka tersebut masih sehat, tetapi injeksi dana jumbo dapat menguji kualitas aset bila penyaluran kredit dilakukan terburu-buru ke sektor UMKM dan koperasi yang memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi.

Dari sisi profitabilitas, suntikan dana ini berpotensi menekan biaya dana (cost of fund) Himbara dan BSI sekaligus memberi peluang menurunkan bunga pinjaman. BSI menyambut kebijakan ini dengan optimistis, mengingat aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) mereka tumbuh signifikan pada 2024, dengan rasio NPF tetap terjaga.

Meski begitu, baik Himbara maupun BSI dituntut memastikan penyaluran dana benar-benar produktif agar Rp200 triliun tidak kembali menjadi dana menganggur yang hanya mempertebal neraca tanpa menggerakkan sektor riil.

Ujian Reformasi Perbankan

Kebijakan Rp200 triliun ini bukan hanya soal likuiditas, tetapi juga ujian bagi model intermediasi perbankan nasional. Himbara dituntut keluar dari zona nyaman, tidak hanya mengandalkan kredit korporasi dan instrumen aman, melainkan berani menyalurkan dana ke UMKM, koperasi, hingga desa.

Jika berhasil, kebijakan ini bisa menjadi katalis reformasi keuangan nasional, memperkuat inklusi, dan menurunkan ketimpangan. Namun, jika gagal, Himbara berisiko sekadar menjadi penyimpan dana murah tanpa kontribusi nyata, sementara risiko fiskal dan moneter ditanggung masyarakat luas. (*)