Seminar Nasional bertajuk “Partisipasi Pelajar: Memutus Rantai Kekerasan demi Pendidikan Inklusif dan Berkeadilan” digelar dalam rangka Musyawarah Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Jawa Timur diselenggarakan di BBPPMPV BOE Malang, Jumat–Minggu (3–5/7/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Dr. Istifhama, S.H.I., S.Sos., S.Sos.I., M.E.I., Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Timur, sebagai narasumber.
Istifhama mengajak para pelajar untuk mengambil peran aktif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Ia menjelaskan bahwa kekerasan langsung merupakan tindakan yang dilakukan secara fisik maupun psikologis oleh pelaku terhadap korban.
“Kekerasan langsung sebuah tindakan fisik atau psikologis yang dilakukan secara langsung oleh pelaku terhadap korban sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan oleh korban,” jelasnya.
Menurut Istifhama, salah satu bentuk kekerasan yang memiliki dampak paling panjang adalah kekerasan seksual. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental dan fisik korban.
“Kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat panjang bagi korban. Dari sisi kesehatan mental, korban berisiko mengalami depresi, gangguan kecemasan, post-traumatic stress disorder (PTSD), dan penurunan harga diri. Dari sisi kesehatan fisik, korban dapat mengalami gangguan tidur, nyeri kronis, gangguan makan, hingga masalah kesehatan reproduksi,” paparnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun resiliensi sebagai bekal bagi penyintas untuk bangkit dari pengalaman traumatis.
“Resiliensi adalah kemampuan individu untuk beradaptasi secara positif, bangkit dari kesulitan, dan terus tumbuh meskipun menghadapi tekanan, trauma, atau pengalaman negatif seperti kekerasan seksual,” ujarnya.
Selain itu, Istifhama menegaskan bahwa penegakan hukum harus diperkuat agar setiap pelaku kejahatan memperoleh konsekuensi yang setimpal atas perbuatannya.
“Penegakan hukum harus diperkuat terhadap tindak kejahatan agar ada konsekuensi yang jelas bagi setiap pelaku,” tegasnya.
Di akhir pemaparannya, ia mengingatkan bahwa pendidikan inklusif tidak boleh berhenti pada sebatas wacana. Menurutnya, sekolah harus menunjukkan komitmen melalui partisipasi aktif dalam menjalankan berbagai program yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman dan berkeadilan.
“Pendidikan inklusif tidak hanya menjadi bahan pembicaraan, tetapi harus diwujudkan secara nyata melalui partisipasi aktif sekolah dalam berbagai program,” pungkasnya. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments