Anda pernah mengenal grup lawak legendaris Bagito? Grup itu terdiri dari Miing (Dedi Gumelar), Didin (Didin Pinasti), dan Unang (Hadi Wibowo). Mereka pernah menjadi ikon hiburan televisi Indonesia melalui acara seperti Bagito Show di RCTI dan Gebyar BCA di Indosiar.
Namun, di balik kelucuan yang mereka tampilkan, tersimpan sebuah peristiwa penting yang menunjukkan betapa sensitifnya hubungan antara kritik, humor, dan kekuasaan.
Ceritanya begini. Pada 23 Oktober 1999, Bagito tampil dalam acara Gebyar BCA. Seperti biasa, mereka menyelipkan satire dan kritik sosial dalam materi lawakan. Dalam salah satu adegan, Miing memerankan Presiden saat itu, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Ia berakting seolah sedang menelepon Perdana Menteri Australia, Paul Keating. Namun, adegan itu menjadi kontroversial karena Miing meletakkan gagang telepon di jidat dan mata. Gestur tersebut dianggap menyindir kondisi penglihatan Gus Dur.
Apa yang kemudian terjadi? Reaksi publik pun keras. Para pendukung Gus Dur, terutama dari kalangan NU, merasa tersinggung dan marah. Adegan lawakan Bagito dianggap sebagai penghinaan terhadap kondisi fisik seorang kepala negara. Situasi menjadi tegang, dan Bagito diliputi rasa cemas atas dampak yang mungkin mereka hadapi.
Dua hari kemudian, 25 Oktober 1999, Bagito akhirnya bertemu langsung dengan Gus Dur untuk meminta maaf. Apa yang terjadi dalam pertemuan itu? Sangat mengejutkan.
Gus Dur tidak marah. Ia justru memberikan respons yang mencerminkan kedewasaan dan pemahaman mendalam tentang demokrasi.
“Nggak masalah, Bang Miing. Jangan berhenti mengkritik pemerintah. Kalau berhenti mengkritik, negara ini bisa hancur. Teruskan saja, mungkin caranya saja yang perlu diperbaiki,” ujar Gus Dur.
Miing yang masih cemas kemudian bertanya apakah ia masih boleh tampil di televisi. Gus Dur menjawab santai, “Jangan tanya saya. Tanya yang punya TV. Kalau dilarang, kasih tahu saya.”
Pesan Gus Dur sederhana, tetapi sangat kuat. Kritik adalah bagian penting dari demokrasi. Tanpa kritik, kekuasaan bisa kehilangan arah. Ia memahami bahwa sebagai pemimpin, dirinya bukan lagi milik pribadi atau kelompok tertentu, melainkan milik publik.
Pemimpin itu “Milik Publik”
Sikap Gus Dur mencerminkan pemahaman bahwa seorang pemimpin adalah figur publik yang terbuka terhadap penilaian, termasuk kritik. Ketika seseorang memilih menjadi pejabat atau pemimpin, ia secara otomatis menyerahkan sebagian besar ruang privatnya kepada publik.
Konsep ini tidak mudah diterima oleh semua orang. Menjadi pemimpin berarti siap menjadi sorotan, siap dinilai, dan siap dikritik. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin sempit ruang privasinya. Hal ini bukan tanpa alasan, karena keputusan dan kebijakan yang diambil berdampak pada banyak orang.
Dalam konteks ini, kritik bukanlah serangan pribadi, melainkan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Kritik bisa datang dari berbagai kalangan, dengan cara dan gaya yang berbeda. Ada yang halus, ada yang tajam, bahkan ada yang sarkastis. Semua itu adalah bagian dari dinamika demokrasi.
Masalah menjadi rumit ketika pemimpin tidak siap menghadapi kritik. Alih-alih menjadikannya sebagai bahan evaluasi, kritik justru dianggap sebagai ancaman. Padahal, tanpa kritik, seorang pemimpin bisa terjebak dalam “ruang gema”, hanya mendengar pujian dan kehilangan sudut pandang yang nyata.
Tidak Perlu Baper
Dalam dinamika politik Indonesia saat ini, isu kritik terhadap pemimpin kembali menjadi sorotan. Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menyinggung soal kritik dalam berbagai kesempatan.
Dalam salah satu pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa kritik itu penting, tetapi harus disampaikan secara konstruktif. Ia menyebut bahwa kritik yang membangun akan membantu pemerintah bekerja lebih baik, sementara kritik yang hanya menjatuhkan tanpa solusi tidak produktif.
“Silakan koreksi, silakan kritik, bagus. Tapi fitnah itu tidak bagus,” katanya saat memberikan sambutan dalam perayaan Natal Nasional di Jakarta, 5 Januari 2026.
Namun, di sisi lain, muncul persepsi di masyarakat bahwa ada kecenderungan ketidaknyamanan terhadap kritik, terutama yang disampaikan secara keras atau satir. Hal ini menimbulkan perdebatan, apakah kritik masih benar-benar diterima sebagai bagian dari demokrasi, atau mulai dibatasi oleh sensitivitas kekuasaan.
Lihat misalnya kritik masyarakat yang ditanggapi secara emosional. Berbagai kegiatan kritis diawasi, bahkan muncul tindakan kekerasan seperti yang dialami aktivis Kontras, Andrie Yunus. Memang pelaku bukan pimpinan tertinggi, tetapi hal tersebut dinilai sebagai dampak dari sikap permisif terhadap kekerasan.
Di sinilah relevansi kisah Gus Dur menjadi penting. Ia tidak hanya menerima kritik, tetapi juga melindungi ruang kritik itu sendiri. Bahkan ketika dirinya menjadi objek kritik yang dianggap tidak pantas, ia tetap melihat esensi yang lebih besar, yakni menjaga kebebasan berpendapat.
Gus Dur menunjukkan bahwa kekuatan seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa besar ia dihormati, tetapi dari seberapa lapang ia menerima perbedaan, termasuk kritik. Demokrasi bukan tentang kesempurnaan, melainkan proses yang terus diperbaiki.
Sikap itu lahir dari pengalaman panjang, pemikiran matang, dan keberanian menghadapi risiko. Tidak semua pemimpin memiliki kapasitas ini, namun justru di situlah tantangannya.
Kritik tidak selalu enak didengar. Kadang menyakitkan dan terasa tidak adil. Namun, dari situlah seorang pemimpin bisa belajar dan berkembang. Tanpa kritik, kekuasaan cenderung stagnan dan berpotensi menyimpang.
Jangan Jadi Pemimpin
Seorang pemimpin tidak boleh alergi terhadap kritik. Kritik adalah cermin, bukan ancaman. Ia menunjukkan apa yang tidak terlihat dan memperbaiki apa yang salah.
Jika seseorang tidak siap dikritik, maka sebaiknya tidak memilih jalan menjadi pemimpin. Karena kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mendengarkan.
Apa yang perlu dilakukan pemimpin?
Pertama, membangun mentalitas terbuka. Kritik harus dilihat sebagai masukan, bukan serangan.
Kedua, pemerintah perlu menyediakan ruang dialog yang sehat agar kritik bisa disampaikan secara konstruktif.
Ketiga, masyarakat juga perlu belajar menyampaikan kritik dengan cara yang bijak, tajam, tetapi tetap beretika.
Keempat, yang paling penting, jangan pernah mematikan kritik. Karena ketika kritik berhenti, di situlah awal kemunduran sebuah negara.
Demokrasi hidup dari suara yang beragam, termasuk suara yang tidak menyenangkan. Keberanian menerima kritik adalah tanda sejati dari kepemimpinan yang kuat.
0 Tanggapan
Empty Comments