Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Antara Ambisi dan Realitas

Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara kontemporer, wacana mengenai target pertumbuhan ekonomi tidak lagi sekadar persoalan teknokratis, melainkan telah menjadi bagian dari narasi politik, legitimasi kekuasaan, dan ekspektasi publik. Hal ini terlihat dalam target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Target tersebut diposisikan sebagai simbol optimisme nasional sekaligus fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045. Namun, di balik optimisme itu, muncul pertanyaan: apakah target ini berbasis pada realitas ekonomi atau merupakan ambisi yang berisiko menciptakan ilusi pembangunan?

Realitas Pertumbuhan: Terjebak di Angka 5 Persen

Selama lebih dari satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5 persen. Stabilitas ini kerap dianggap sebagai capaian positif di tengah ketidakpastian global. Namun, kondisi tersebut juga menunjukkan adanya stagnasi struktural, yaitu ekonomi yang tumbuh tetapi belum cukup cepat untuk mencapai level negara maju.

Proyeksi dari Bank Indonesia dan berbagai lembaga internasional menunjukkan pertumbuhan sekitar 5 hingga 5,3 persen dalam beberapa tahun ke depan. Artinya, untuk mencapai 8 persen, diperlukan tambahan sekitar 3 poin persentase, yang merupakan lompatan besar dalam konteks ekonomi makro.

Secara historis, negara yang mampu mencapai pertumbuhan di atas 7 persen secara konsisten umumnya didukung oleh industrialisasi yang kuat, ekspor yang tinggi, serta investasi besar pada teknologi dan sumber daya manusia. Dalam konteks Indonesia, prasyarat tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.

Struktur Ekonomi yang Rentan: Konsumsi Tanpa Transformasi

Salah satu persoalan mendasar adalah struktur ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada konsumsi domestik. Konsumsi rumah tangga memang menjadi penopang utama, tetapi tidak cukup kuat untuk mendorong akselerasi hingga 8 persen.

Sektor industri manufaktur yang diharapkan menjadi motor pertumbuhan justru mengalami perlambatan. Di sisi lain, ketergantungan pada ekspor komoditas membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global.

Tanpa transformasi menuju ekonomi berbasis nilai tambah, seperti teknologi, inovasi, dan industri maju, target 8 persen berpotensi sulit dicapai. Dalam konteks ini, target tersebut lebih mendekati aspirasi daripada rencana yang terukur.

Program Populis vs Reformasi Struktural

Pemerintah menawarkan sejumlah program untuk mendorong pertumbuhan, seperti makan bergizi gratis, pembangunan perumahan, dan penguatan ekonomi desa. Program ini memiliki nilai sosial dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Namun, dari perspektif ekonomi makro, kebijakan berbasis konsumsi memiliki keterbatasan karena dampaknya cenderung jangka pendek dan tidak langsung meningkatkan produktivitas nasional.

Sebaliknya, pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan memerlukan reformasi struktural, seperti:

• industrialisasi berbasis teknologi,
• peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kerja,
• reformasi birokrasi dan kemudahan investasi,
• serta penguatan sektor ekspor.

Tanpa langkah tersebut, program berbasis konsumsi berpotensi hanya menjadi stimulus sementara.

Risiko Fiskal dan Beban Anggaran Negara

Target pertumbuhan tinggi sering diiringi kebijakan fiskal ekspansif. Pemerintah perlu meningkatkan belanja untuk mendorong ekonomi, tetapi hal ini dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas fiskal jika tidak diimbangi peningkatan penerimaan negara.

Pelaksanaan program besar tanpa perhitungan yang matang berpotensi meningkatkan defisit anggaran dan utang negara. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat membatasi ruang gerak pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi.

Karena itu, transparansi kebijakan menjadi penting agar publik memahami bagaimana target 8 persen akan dicapai tanpa mengganggu stabilitas ekonomi.

Narasi Politik dan Optimisme Publik

Dalam konteks politik, target 8 persen memiliki nilai strategis sebagai upaya membangun kepercayaan publik. Angka tersebut menciptakan harapan dan citra kepemimpinan yang visioner.

Namun, jika optimisme tidak diimbangi realitas, dapat muncul kesenjangan antara harapan dan kondisi nyata. Masyarakat mungkin tidak merasakan perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, narasi yang terlalu optimistis berpotensi membatasi ruang kritik, padahal kritik merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi.

Krisis Literasi Ekonomi dan Kewarganegaraan

Permasalahan ini juga berkaitan dengan literasi ekonomi masyarakat. Angka pertumbuhan sering dipahami sebagai indikator tunggal keberhasilan, tanpa mempertimbangkan distribusi manfaatnya.

Padahal, pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks kewarganegaraan, hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu ekonomi secara lebih komprehensif.

Dalam negara demokrasi, warga negara tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga perlu berperan aktif dengan:

• memahami isu ekonomi,
• mengkritisi kebijakan pemerintah,
• serta mengawal arah pembangunan nasional.

Target 8 persen seharusnya menjadi ruang diskusi publik, bukan sekadar slogan.

Ambisi yang Perlu Dikawal
Target pertumbuhan 8 persen tidak harus ditolak, tetapi perlu dikawal dengan perencanaan yang realistis, transparansi, dan akuntabilitas. Tanpa itu, target tersebut berisiko menjadi simbol tanpa substansi.

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen mencerminkan tantangan dalam pembangunan nasional, antara dorongan untuk maju dan keterbatasan struktur ekonomi.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini menunjukkan bahwa kualitas kebijakan dan kualitas kewarganegaraan sama pentingnya. Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh target yang ditetapkan, tetapi juga oleh upaya untuk mewujudkannya secara nyata dan berkelanjutan.