Iklan SDM 4 Mudipat 2026

TKA, Idealisme Kebijakan dan Keadilan Pendidikan

Iklan Smamda Sidoarjo 2026
TKA, Idealisme Kebijakan dan Keadilan Pendidikan
Ilustrasi Ai
BANNER RSI AISYIYAH MALANG
Oleh : M Iwan Munandar Anggota Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Gumuk Kerang, Sumbersari, Jember, Alumni Victoria University of Wellington - Selandia Baru

Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 untuk murid jenjang SMP dan SMA/SMK kembali memantik perbincangan tentang arah pendidikan nasional. Menandai hari pertama ujian untuk SMA/SMK pada Senin (26/10/2026), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti secara khusus berpesan agar lebih dari 3,8 juta peserta ujian mengerjakannya dengan jujur dan gembira (DetikEdu, 26/10). Pesan ini membawa harapan agar proses ujian dilalui tanpa kecurangan dan hasilnya menjadi pijakan prestasi ke depan.

Meski demikian, pelaksanaannya menunjukkan kerumitan tersendiri. Idealisme kebijakan ini berisiko memunculkan masalah baru jika tidak dibarengi dengan pemerataan fasilitas, pengawasan ketat, dan kesetaraan akses bagi murid di berbagai daerah.

Menangkal Rekayasa Nilai Rapor

Pada tataran kebijakan, skor TKA diposisikan sebagai instrumen verifikasi dan pembanding nilai rapor, baik untuk seleksi jenjang menengah atas maupun Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) menuju perguruan tinggi. Pada prinsipnya, instrumen ini merupakan upaya mitigasi terhadap kecenderungan penggelembungan nilai yang rawan terjadi di sekolah.

Sistem pendidikan nasional yang pengelolaannya diserahkan kepada daerah kerap memunculkan kesenjangan standar penilaian. Pada jenjang pendidikan menengah atas, persoalan tersebut menempatkan lulusannya dalam posisi rentan. Hal ini tergambar dari keluhan sejumlah pimpinan perguruan tinggi dalam beberapa tahun terakhir yang menyoroti maraknya pengatrolan nilai rapor secara tidak wajar sebagai celah dalam jalur penerimaan tanpa tes.

Dalam skema SNBP yang bertumpu pada prestasi dan nilai rapor, kampus kesulitan menyeimbangkan tolok ukur para pelamar. Nilai tinggi dari sekolah di kota besar belum tentu mencerminkan kemampuan yang sama dengan nilai serupa dari sekolah di pelosok. Dalam konteks inilah TKA difungsikan sebagai alat penyeimbang.

Penggunaan tes berstandar nasional memberikan acuan tambahan bagi kampus. Perbedaan mencolok antara nilai rapor yang tinggi dan skor TKA yang rendah dapat menjadi indikator peringatan dini, terutama bagi perguruan tinggi, untuk menelusuri dugaan rekayasa nilai oleh pihak sekolah. Mekanisme ini diharapkan mendukung proses seleksi yang berbasis kemampuan nyata secara lebih adil.

Lebih dari itu, keberadaan skor TKA memberikan keleluasaan bagi kampus untuk merumuskan metrik evaluasi yang lebih akurat dan sesuai kebutuhan. Misalnya, ketika harus memilih di antara para pendaftar dengan prestasi yang relatif sama, skor TKA dapat menjadi salah satu penentu yang terukur.

Pendekatan ini secara bertahap dapat mendorong sekolah untuk mengkalibrasi ulang standar ujian internal mereka, mengubah orientasi dari sekadar mengejar angka tinggi di atas kertas menjadi pencapaian kompetensi yang sesungguhnya.

Ketimpangan Fasilitas dan Keadilan Ujian

Salah satu tantangan besar dalam pelaksanaan TKA adalah tingginya ketergantungan pada kesiapan teknologi. Tes berbasis komputer membutuhkan perangkat yang memadai, aliran listrik yang stabil, dan jaringan internet yang andal. Sayangnya, prasyarat infrastruktur pendukung ini belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kenyataan ini sejalan dengan catatan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, yang menyoroti pentingnya keadilan geografis agar ketimpangan infrastruktur tidak menghambat hak murid (DetikEdu, 26/10).

Dalam ujian yang adil, tes seharusnya lebih mengukur kemampuan kognitif, bukan menguji seberapa siap atau canggih teknologi yang digunakan. Kendala teknis, seperti kegagalan masuk ke sistem ujian atau jaringan yang terputus sehingga peserta harus mengulang sesi ujian—sebagaimana dilaporkan terjadi di beberapa tempat pada hari pertama dan kedua ujian—justru dapat menambah beban kognitif dan psikologis murid.

Di luar kendala teknis, faktor lingkungan, seperti ancaman paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah, juga menegaskan pentingnya fleksibilitas jadwal. Murid tidak boleh dipaksa menukar kesehatan dan keselamatannya demi mengejar tenggat standardisasi nasional.

Selain ketersediaan sistem dan perangkat keras, literasi digital murid juga menentukan. Murid di perkotaan yang sehari-hari relatif lebih akrab dengan ekosistem digital kemungkinan lebih luwes mengoperasikan antarmuka komputer dan mengerjakan soal daripada rekan-rekan mereka di pedesaan.

Tanpa pembiasaan yang memadai, dapat tercipta ketimpangan laten: TKA justru mengukur kemahiran beradaptasi dengan perangkat lunak, bukan kemampuan penalaran akademik yang menjadi sasaran sesungguhnya.

Kualitas Soal dan Kebocoran Ujian

Masalah teknis di lapangan dapat pula merembet pada kualitas instrumen ujian. Laporan DetikEdu (26/10), misalnya, merekam keluhan peserta mengenai soal-soal TKA yang dinilai tricky atau mengecoh. Rumusan soal dianggap menyajikan jebakan redaksional yang rumit dan dinilai melampaui cakupan kurikulum harian sehingga justru membingungkan murid.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat perlu lebih ketat mengawasi proses penyusunan dan mutu soal agar tidak menimbulkan disorientasi di kalangan peserta ujian.

Tak kalah memprihatinkan, pemberitaan media turut menyoroti lemahnya pengawasan selama ujian. Temuan mengenai peserta yang nekat melakukan siaran langsung dari ruang ujian hingga indikasi pembocoran soal melalui media sosial, sebagaimana diberitakan 20Detik (26/10), mengonfirmasi adanya kerentanan dalam sistem keamanan.

Hal ini bukan persoalan administratif belaka, melainkan ironi bagi semangat “jujur dan gembira”. Praktik tersebut mencederai asas keadilan sekaligus meruntuhkan kepercayaan publik terhadap keabsahan dan kredibilitas skor TKA.

Iklan SMPM 5 Surabaya 2026

Kegagalan menjaga integritas dan kejujuran pelaksanaan TKA dapat berdampak negatif, khususnya terhadap kondisi mental murid. Ketika murid yang memegang teguh kejujuran dihadapkan pada pihak-pihak yang leluasa mengeksploitasi kelemahan sistem, kepercayaan mereka terhadap institusi penyelenggara akan terkikis.

Karena itu, seruan untuk menjaga keadilan dan marwah ujian tidak boleh hanya menggema di ruang kosong. Menutup celah kelemahan dan memperketat pengawasan merupakan prasyarat penting untuk mengembalikan legitimasi sistem evaluasi pendidikan.

Ilusi Ujian Tanpa Beban dan Paradoks di Ekosistem SMK

Walaupun secara teknis TKA diklasifikasikan sebagai asesmen yang tidak menentukan kelulusan, realitas di lapangan berbicara lain. Status skor TKA yang berkaitan dengan peluang masuk perguruan tinggi telanjur menjadikannya ujian berisiko tinggi (high-stakes testing) bagi sebagian masyarakat. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi menciptakan tekanan psikologis berlebih atau stres bagi murid.

Fenomena ini terasa semakin rumit jika melihat kenyataan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan penuturan sejumlah guru di lapangan, status TKA yang diklaim sebagai pilihan bagi mereka yang ingin kuliah justru memunculkan paradoks tersendiri.

Pertama, dunia usaha dan dunia industri (DUDI) mulai melirik skor TKA sebagai referensi kompetensi kognitif pelamar kerja. Ketika pemberi kerja mulai menuntut metrik ini, lulusan SMK secara tidak langsung dipaksa mengikuti ujian agar mampu bersaing di pasar kerja.

Kedua, asumsi bahwa lulusan SMK langsung bermuara di dunia kerja kerap menafikan prinsip belajar sepanjang hayat. Dalam praktiknya, tidak sedikit alumni pendidikan vokasi yang hendak melanjutkan studi, baik melalui skema bekerja sambil kuliah maupun dengan kembali ke bangku pendidikan tinggi setelah memperoleh pengalaman kerja.

Proyeksi ini menjadikan TKA semacam “asuransi administratif” yang wajib dikantongi. Imbauan bahwa ujian ini bersifat opsional pun cenderung kehilangan makna di tengah kerasnya tuntutan sosial-ekonomi.

Pergeseran persepsi publik ini memicu kekhawatiran di berbagai kalangan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memproyeksikan bahwa standardisasi semacam ini dapat memicu regresi pedagogis, yakni menghidupkan kembali praktik menjawab soal secara cepat dan mendorong menjamurnya komodifikasi bimbingan belajar.

Komersialisasi persiapan ujian berpotensi mereduksi hakikat ruang kelas—yang semestinya mendidik karakter, membangun nalar kritis-analitis, dan memperkuat kemampuan pemecahan masalah—menjadi semata-mata arena perburuan skor.

Menuju Sistem Evaluasi yang Lebih Menyeluruh

Secara konseptual, penerapan TKA 2026 dapat dilihat sebagai salah satu langkah besar untuk memperbaiki pemetaan pendidikan nasional. Menjadikan nilai rapor sebagai acuan tunggal, mengingat kualitas sekolah yang masih sangat beragam, memang rentan menimbulkan persoalan manipulasi nilai. Kendati demikian, terdapat jarak yang cukup lebar antara cita-cita menyetarakan kemampuan akademik dan realitas kesenjangan di lapangan.

Memaksakan standar nasional yang berbenturan langsung dengan disparitas fasilitas dan kemampuan ekonomi masyarakat masih menyimpan risiko struktural jika tidak ditangani secara komprehensif. Ke depan, perumusan kebijakan evaluasi pendidikan perlu menyeimbangkan idealisme regulasi dengan realitas empiris di lapangan.

Hal ini dapat dicapai dengan membangun ekosistem penilaian yang lebih inklusif, mengakomodasi kondisi geografis murid, dan memprioritaskan pemerataan kualitas pengajaran.

Pemerintah seyogianya memberlakukan masa transisi dengan memosisikan TKA lebih sebagai instrumen diagnostik, tanpa memberikan bobot seleksi yang langsung menentukan peluang masuk perguruan tinggi pada fase awal pelaksanaannya.

Di samping itu, penerapan desain asesmen hibrida—seperti ujian semi-daring atau luring terpadu—menjadi salah satu kebutuhan mendesak, disertai kebijakan afirmasi bagi murid di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.

Pada akhirnya, instrumen evaluasi berskala nasional tidak boleh sekadar mengejar presisi metrik kuantitatif, tetapi juga harus mengakui perbedaan titik berangkat murid dan sekolah. Memaksakan standardisasi pengukuran di tengah ketimpangan struktural pada hakikatnya bukanlah evaluasi pendidikan yang berkeadilan, melainkan berisiko menjadi bentuk diskriminasi sistemik yang dilegalkan.

Revisi Oleh:
  • Satria - 28/10/2026 15:18
SD Kreatif
Adv UMSURA
Rumah Sakit Umsida

0 Tanggapan

Empty Comments

Search
Menu