Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Validasi Model Transparansi dan Akuntabilitas melalui Sistem Teknologi Informasi dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kota Batu”.
Acara ini berlangsung pada Selasa (23/09/2025) di Jl. Gajayana No. 28 B, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
Dalam kegiatan ini, UMM turut bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI).
Libatkan 3 Akademisi UMM
Lebih lanjut, FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penelitian kolaboratif yang terlaksana oleh akademisi dari Universitas Muhammadiyah Malang.
Mereka terdiri dari Tinuk Dwi Cahyani SH SHI MHum PhD, Wahyudi Kurniawan SH MHLi dan Ilyas Nuryasin SKom MKom.
Penelitian ini bertujuan merumuskan model sistem informasi yang mendukung upaya pencegahan korupsi secara komprehensif, dengan pendekatan lintas-disiplin dan partisipatif. FGD kali ini sekaligus lanjutan dari FGD pertama pada Kamis (28/08/lalu).
Sebagai narasumber utama, hadir Dr Salahudin, pakar ilmu sosial dan politik yang dikenal atas disertasinya tentang jejaring dan relasi aktor dalam tindak pidana korupsi di wilayah Malang Raya.
Dalam paparannya, Salahudin menjelaskan bahwa praktik korupsi di Kota Batu melibatkan berbagai aktor kunci. Mulai dari pejabat pemerintah, broker atau perantara, pengusaha, hingga aktor pendukung dalam sistem birokrasi.
“Model korupsi di Kota Batu bersifat sistemik dan melibatkan rantai aktor yang saling terhubung. Praktik-praktik seperti suap, markup anggaran, dan gratifikasi dilakukan secara terstruktur, melibatkan walikota, kepala dinas, hingga kontraktor proyek” tegasnya.
Sesi diskusi juga menghadirkan perwakilan sektor teknologi, yakni Ahmad Ba’its Diponegoro dari PT. Poinex Kencana Arsyanendra. Ia menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam sistem teknologi informasi anti-korupsi.
“Praktik korupsi di Kota Batu menunjukkan pola yang bersifat sistemik, dengan keterlibatan sejumlah aktor yang saling terhubung dalam suatu rantai proses” ujar Ahmad.
“Indikasi adanya praktik-praktik seperti suap, penggelembungan anggaran, serta pemberian gratifikasi tampak dilakukan secara terorganisir, dengan dugaan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pejabat eksekutif hingga pelaksana proyek di lapangan” ujarnya.
Ragam Elemen Masyarakat
Di samping itu, FGD ini juga melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), hingga perwakilan institusi pendidikan di Kota Batu.
Perwakilan dari PCNU Kota Batu menilai bahwa model yang terumuskan harus melibatkan berbagai disiplin ilmu yang relevan, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
“Model ini hendaknya tidak hanya menjadi proyek akademik, tetapi dapat diajukan sebagai rekomendasi kebijakan konkret kepada pemerintah daerah” ujarnya.
Sementara itu, PDM Kota Batu menekankan pentingnya menghindari sistem yang justru terbangun atas dasar kepentingan kelompok tertentu.
“Kita tidak boleh menciptakan sistem yang menormalisasi praktik-praktik tidak etis. Ironisnya, jika kita tidak mengikuti arus sistem yang koruptif, kita justru bisa dituduh melawan hukum” jelasnya.
Dari kalangan pendidikan, perwakilan SMP Negeri 4 Kota Batu berharap agar hasil dari penelitian ini bisa terimplementasikan ke seluruh institusi pendidikan.
“Pemerintah Kota Batu sebaiknya menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk menciptakan sistem yang adil, inklusif, dan aplikatif di semua sekolah” ungkapnya.
Dengan FGD ini, semoga dapat terwujud model sistem teknologi informasi yang tidak hanya bersifat administratif. Tetapi juga mampu menjadi alat kontrol publik yang efektif dalam mencegah korupsi di tingkat daerah.
0 Tanggapan
Empty Comments