Persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 19 November 2026 patut diapresiasi. Setelah sekitar 18 tahun bergulir, negara akhirnya memperkuat instrumen untuk mengambil kembali kekayaan hasil tindak pidana.
Namun, muncul pertanyaan mendasar: mampukah undang-undang ini menutup ruang bagi pejabat yang mengumpulkan kekayaan secara tidak wajar?
Pertanyaan ini relevan ketika kita menghubungkan tiga instrumen antikorupsi: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai instrumen transparansi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penegak hukum, dan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar sebagai instrumen pertanggungjawaban.
Sayangnya, ketiganya belum terhubung secara utuh dalam sistem hukum kita.
LHKPN: Transparansi yang Belum Menjadi Akuntabilitas
LHKPN mewajibkan pejabat melaporkan kekayaannya secara berkala. Melalui laporan ini, negara dapat memantau perkembangan kekayaan pejabat, sedangkan publik dapat menilai kesesuaiannya dengan penghasilan resmi.
Bayangkan seorang pejabat berpenghasilan resmi Rp30 juta per bulan. Dalam lima tahun, total penghasilan brutonya mencapai sekitar Rp1,8 miliar. Namun, kekayaannya melonjak dari Rp2 miliar menjadi Rp150 miliar. Dari mana tambahan kekayaan itu berasal?
Peningkatan kekayaan tentu tidak selalu identik dengan korupsi. Warisan, investasi, atau hibah yang sah dapat menjelaskannya.
Namun, ketika pejabat tidak mampu menjelaskan lonjakan tersebut secara masuk akal, seharusnya tersedia mekanisme hukum untuk meminta pertanggungjawaban.
Di sinilah kelemahan LHKPN. Ketidaksesuaian antara kekayaan dan penghasilan belum dengan sendirinya menjadi tindak pidana. Akibatnya, LHKPN berisiko berhenti sebagai instrumen transparansi administratif.
Negara mengetahui kekayaan pejabatnya, tetapi belum memiliki instrumen memadai untuk menuntut pertanggungjawaban atas kekayaan yang tidak terjelaskan.
KPK dan Batas Kewenangan Perampasan Aset
Anggapan bahwa KPK tidak dapat merampas kekayaan hasil korupsi selama ini tidak sepenuhnya tepat. KPK berwenang menelusuri dan menyita aset serta mengeksekusi perampasan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap.
Pada 2026, misalnya, KPK mengeksekusi perampasan aset dalam perkara investasi fiktif PT Taspen. KPK juga menyerahkan Rp153,6 miliar kepada PT Taspen. Selain itu, KPK menangani perkara pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. (kpk.go.id)
Namun, KPK tidak dapat merampas kekayaan seseorang hanya karena nilainya tidak sebanding dengan penghasilan. Penegakan hukum tetap membutuhkan unsur tindak pidana dan alat bukti.
UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 memang mengenal pembuktian terbalik terbatas melalui Pasal 37A dan Pasal 38B. Namun, ketentuan tersebut tidak menjadikan peningkatan kekayaan tidak wajar sebagai tindak pidana tersendiri. (peraturan.go.id)
UU Perampasan Aset memang memungkinkan perampasan tanpa putusan pidana ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau ketika pelaku maupun keberadaannya tidak diketahui. Ketentuan ini berlaku untuk aset dengan nilai minimal Rp1 miliar.
Namun, Jaksa Pengacara Negara tetap harus membuktikan di pengadilan bahwa aset tersebut berkaitan dengan tindak pidana. Undang-undang ini juga tidak berlaku surut.
Jadi, persoalannya bukan terletak pada kemampuan negara merampas aset. Persoalan utamanya adalah ketiadaan dasar hukum ketika kekayaan tidak wajar belum dapat dikaitkan dengan tindak pidana tertentu. (nasional.kompas.com, berkas2.dpr.go.id)
Illicit Enrichment: Mata Rantai yang Hilang
Kelemahan substantif UU Perampasan Aset terletak pada tidak masuknya konsep illicit enrichment. Konsep ini merujuk pada peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan penghasilan sahnya.
Pasal 20 United Nations Convention against Corruption (UNCAC) meminta negara peserta mempertimbangkan kriminalisasi illicit enrichment, dengan memperhatikan konstitusi dan prinsip dasar sistem hukumnya.
Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Namun, ratifikasi tersebut tidak otomatis menjadikan illicit enrichment sebagai tindak pidana dalam hukum nasional. (unodc.org)
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengemukakan dua alasan penolakan. Pertama, pertimbangan hak asasi manusia dengan mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris. Kedua, karakter UU Perampasan Aset sebagai hukum formil, sedangkan illicit enrichment merupakan norma pidana materiil.
Argumen tersebut patut dihormati. Negara tidak boleh merampas kekayaan hanya berdasarkan kecurigaan. Hak milik, asas praduga tidak bersalah, dan peradilan yang adil merupakan prinsip fundamental negara hukum.
Namun, perlindungan hak tidak boleh menghentikan upaya merumuskan pertanggungjawaban atas kekayaan yang tidak terjelaskan. Jika illicit enrichment merupakan ranah hukum materiil, pembentuk undang-undang dapat mengaturnya melalui revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Kekayaan tidak wajar memang bukan bukti otomatis korupsi. Namun, ketidakmampuan menjelaskan asal-usulnya tidak semestinya berhenti sebagai persoalan administratif.
Reformasi Hukum atau Sekadar Reformasi Prosedur?
UU Perampasan Aset tentu menjadi kemajuan. Namun, keberhasilan reformasi tidak cukup diukur dari bertambahnya kewenangan aparat. Sistem hukum juga harus mampu mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan sekaligus melindungi kekayaan yang sah.
Karena itu, undang-undang ini perlu diikuti tiga langkah strategis.
Pertama, memperkuat pemeriksaan substantif LHKPN dan mengintegrasikannya dengan data perpajakan, transaksi keuangan, serta kepemilikan perusahaan. Integrasi ini harus tetap melindungi data pribadi. Dengan demikian, negara dapat menilai ketidakwajaran kekayaan berdasarkan indikator objektif.
Kedua, memperkuat koordinasi KPK dengan lembaga terkait dalam penelusuran aset dan pengujian asal-usul kekayaan. Mekanisme ini harus disertai pengawasan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ketiga, mengatur illicit enrichment melalui revisi UU Tipikor. Pengaturan tersebut harus memuat unsur pidana yang jelas, standar pembuktian yang menghormati asas praduga tidak bersalah, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, serta jaminan peradilan yang adil.
Tanpa langkah tersebut, UU Perampasan Aset hanya akan kuat secara prosedural, tetapi belum menyelesaikan kelemahan substantif pemberantasan korupsi.
Keberanian Mempertanyakan Kekayaan
Pemberantasan korupsi bukan sekadar menghukum pelaku atau merampas hasil kejahatan. Negara juga harus memastikan bahwa kekuasaan publik tidak menjadi jalan untuk menumpuk kekayaan tanpa pertanggungjawaban.
LHKPN menyediakan transparansi, KPK menjalankan penegakan hukum, dan UU Perampasan Aset memperkuat pemulihan aset. Namun, tanpa pengaturan illicit enrichment, mata rantai pertanggungjawaban kekayaan pejabat publik belum tersambung. Karena itu, persetujuan UU ini harus menjadi awal reformasi, bukan titik akhirnya.
Jangan sampai negara begitu teliti menghitung kekayaan pejabat melalui LHKPN dan begitu tegas mengejar aset setelah korupsi terbukti, tetapi justru kehilangan keberanian hukum untuk mempertanyakan dari mana kekayaan luar biasa itu berasal.







0 Tanggapan
Empty Comments