PWMU.CO – Watak dasar organisasi Muhammadiyah sudah jelas termaktub dalam AD/ART Muhammadiyah. Karakter itulah yang mendorong Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang berkemajuan.
“Berkemajuan di sini selalu ada reformasi atau perubahan yang baik, mengikuti pasang surut peradaban Islam, dan mampu mewarnai konstelasi politik negara.”
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Umum (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim H Suli Da’im SPd MM menyampaikan hal itu dalam Baitul Arqam Pimpinan yang diselenggarakan Majelsi Pendidikan Kader (MPK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Gresik.
Kegiatan yang diikuti Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Ranting Muhammadiyah, dan Organisasi Otonom Muhammadiyah se-Kabupaten Gresik ini digelar di Cordoba Convention Hall SMA Muhammadiyah 10 Gresik, Sabtu, 12/10/19.
Membawakan tema Islam Berkemajuan, Demokrasi, dan Civil Society, mantan anggota Fraksi PAN DPRD Jatim tiga periode itu berharap agar Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan ikut mengambil peran dalam mewarnai konstelasi politik negara, di tengah lemahnya kekuatan umat Islam di panggung politik nasional.
“Melihat sejarah pada masa reformasi, Islam menjadi kekuatan utama tapi juga menjadi objek kekuasaan. Umat Islam mayoritas, tapi minoritas dalam konstelasi negara,” ungkapnya.
Yang menyedihkan, lanjutnya, elit-elit politik hanya sibuk memperebutkan jatah jabatan, lupa janji-janji memperjuangkan nasib rakyat. Negara seperti disibukkan oleh segelintir orang saja, padahal ratusan juta rakyat menanti negara hadir untuk mereka.
Dalam konteks itu Suli memberi apresiasi atas perjuangan mahasisa yang ikut menyuarakan kepentingan rakyat.
Suli menjelaskan, parameter negara demokrasi menurut para ahli ada delapan point. Pertama adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan. Kedua distribusi pendapatan secara adil. Ketiga terbukanya kesempatan memperoleh pendidikan.
Keempat ketersediaan dan keterbukaan informasi. Kelima para elit mengindahkan etika politik. Keenam kebebasan individu. Ketujuh adanya semangat kerja sama dan yang terakhir hak untuk Protes.
“Jadi demontrasi-demontrasi harusnya diberi ruang dan perlindungan,” tandasnya
Pria yang siap menjadi bakal calon Bupati Lamongan pada Pilkada 2020 ini juga menjelaskan adanya tiga kecenderungan umat Islam dalam memahami demokrasi. Pertama apologetik, yang menegaskan bahwa demokrasi dan prinsip-prinsip kebebasan itu inheren (berhubungan erat) dalam Islam.
“Tidak ada alasan untuk melakukan penolakan terhadap demokrasi, karena demokrasi menegaskan pentingnya egalitarianisme, kesamaan derajat kemanusiaan, menolak diskriminasi, dan menjunjung tinggi hak-hak manusia.
Kedua, lanjutnya, rejeksionis, yang menolak demokrasi karena demokrasi adalah produk barat bukan dari Islam dan karena itu bertentangan dengan paham Islam. Karena demokrasi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, sementara Islam menegaskan kedaulatan Tuhan.
Ketiga adalah rekonstruksionis, yang berusaha untuk membaca secara kritis dan mendialogkan prinsip-prinsip Islam dengan demokrasi. “Tentunya dalam rangka menemukan dan membangun paradigma baru demokrasi yang jauh lebih progesif,” jelasnya.
Jadi, lanjutnya, harus ada upaya terus-menerus untuk menyegarkan pemahaman terhadap Islam dan demokrasi. Jika tidak maka Islam akan mengalami stagnasi (jumud) dan demokrasi akan menjadi berhala baru,” ujarnya. (*)
Kontributor Lilik Isnawati. Editor Mohammad Nurfatoni.
