PWMU.CO– Mendikbud Nadiem Makarim diminta meninjau ulang renovasi ruang kerja yang bernilai miliaran. Prioritaskan dana membantu sekolah yang menghadapi kesulitan terkena dampak pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan anggota Komisi X DPR Prof Dr Zainuddin Maliki dihubungi Sabtu (11/9/2021).
”Saya harap Mendikbud Ristekmeninjau ulang rencana renovasi ruang kerjanya. Prioritaskan untuk membantu sekolah dan berbagai organisasi penyelenggara pendidikan yang menghadapi kesulitan terkena dampak pandemi covid-19,” kata Zainuddin Maliki dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN).
Pernyataannya itu menanggapi rencana renovasi ruang kerja Menteri Nadiem Makarim hingga kantor staf khusus yang menelan miliaran rupiah.
Dari situs Sistem Layanan Pengadaan secara Elektronik-lpse.kemdikbud.go.id disebutkan, penataan ruang kerja dan ruang rapat gedung A. Nilai pagu paket sebesar Rp 6,5 miliar dan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp5,391 miliar. Satuan kerja dalam hal ini adalah biro umum dan pengadaan barang dan jasa.
Di tengah tekanan pandemi Covid-19 Mendikbud Ristek membuat kegaduhan karena menolak sediakan anggaran BOS untuk sekolah dengan jumlah siswa kecil. ”Tetapi ironisnya bisa mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk renovasi ruang kerja menteri dan staf khususnya,” ungkap legislator asal Dapil Jatim X Gresik dan Lamongan itu.
”Semestinya Menteri Nadiem lebih memprioritaskan kepada upaya mengatasi kesulitan banyak sekolah yang dikelola berbagai organisasi dan lembaga penyelenggara pendidikan di tengah pandemi Covid19,” tambahnya.
Belakangan aliansi organisasi penyelenggara pendidikan, terdiri dari Muhammadiyah, NU, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, PGRI dan Taman Siswa memprotes kebijakan Mendikbud Ristek soal penyaluran BOS, karena banyak sekolah yang terancam tidak bisa mendapatkan BOS reguler.
”Melalui Permendikbud Ristek Nomor 6 tahun 2021, pemerintah tidak akan memberi BOS reguler bagi sekolah yang memiliki siswa kurang dari 60 peserta didik. Setelah gaduh, menteri hanya bersedia menunda tetapi tidak mencabutnya,” ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah itu.
”Seharusnya menteri berpikiran memberi dana BOS kepada sekolah meski berombel kecil tentu masih lebih urgen daripada merenovasi ruang kerja,” tandasnya.
Penasihat Dewan Pendidikan Jawa Timur itu menyarankan Menteri Nadiem agar ke depannya lebih sering turun mendengarkan suara masyarakat di lapangan, supaya bisa merasakan betapa beratnya tantangan yang harus dihadapi oleh para penyelenggara pendidikan. Apalagi di tengah pandemi Covid-19.
”Dengan sering turun ke lapangan dan juga bersedia mendengar masukan dari berbagai pihak terutama dari organisasi yang lebih kenyang pengalaman berbuat baik untuk pendidikan, tentu akan lebih mudah menetapkan prioritas anggaran maupun kebijakan yang benar,” pungkas Zainuddin. (*)
Editor Sugeng Purwanto
