Kritik keras tersebut ternyata langsung ditanggapi oleh Presiden Jokowi yang naik panggung setelah Haedar. “Kita tahu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua (Umum, Haedar Nashir-Red), 1% orang memegang kurang lebih 55 % aset yang ada,” kata Jokowi.
Tidak hanya itu, Jokowi pun menambahkan data yang sama-sama mencengangkan. “1 orang kadang pegang 300 ribu hektar, kadang 3 juta hektar, ada yang 700 ribu hektar,” tambah Jokowi sambil menyatakan fakta miris sebaliknya tentang petani. “Petani ada yang tidak memiliki lahan karena hanya buruh tani. Yang memiliki pun, jika dirata-rata hanya ¼ hektar.”
(Baca: Presiden Jokowi Resmikan Klinik Apung Said Tuhuleley dan Pusat Perhatian, Klinik Apung Said Tuhuleley Jadi Tempat Favorit Berfoto)
“Inilah problem yang harus kita selesaikan,” kata Jokowi. Maklum saja, penguasaan jutaan hektar lahan pemberian tanah negara ini kepada beberapa pengusaha itu memang terjadi sejak puluhan tahun. Bahkan, sejak era Presiden Soeharto.
Salah satu yang dilakukan Jokowi adalah bagaimana “lahan” milik petani dan masyarakat lemah itu aman secara hukum, atau tersetifikasi. “Dari data yang kita miliki, sekarang ini ada 106 juta bidang tanah. Tapi yang bersertifikat baru 46 juta. Separuh lebih belum bersertifikat. Artinya rakyat menduduki sebuah lahan tetapi status hukumnya tidak ada,” jelas Jokowi.
(Baca juga: 4 Alasan Tanwir Muhammadiyah 2017 Ditempatkan di Ambon dan Tanwir Muhammadiyah di Ambon Akan Bahas Kedaulatan dan Keadilan Sosial)
Karena itu, Jokowi meminta Menteri Badan Pertanahan Nasional bisa mempercepat proses sertifikasi lahan ini. “Jika biasanya setahun hanya menyelesaikan 500 ribu serifikat, saya minta tahun ini 5 juta, tahun depan 7 juta sertifikat, dan tahun ke depannya lagi 9 juta sertifikat yang harus diberikan pada rakyat.”
Terkait dengan penguasaan lahan oleh beberapa gelintir orang, Jokowi pun mengakui sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Termasuk mengambil kembali lahan negara yang dulu diberikan kepada pengusaha tertentu, karena tidak produktif. “Sekarang ini di kantong saya ada 12,7 juta hektar, mengambil-ambil yang nggak produkstif,” jelas Jokowi.
(Baca juga: Di Tanwir, Gubernur Maluku Ingin Muktamar Muhammadiyah Mendatang Diadakan di Kota Ambon dan Gaya Dai Cilik Wildan Sentil Gubernur Maluku di Tanwir Ambon)
“Dapat 12,7 juta hektar, ini yang nanti akan dibuat skema-skema khusus. Entah untuk rakyat, entah untuk koperasi,” lanjut Jokowi. “Dengan catatan lahan itu harus produktif dan tidak bisa dijual lagi. Kuncinya harus di situ. Percuma dibagi-bagi, kemudian dibeli lagi oleh yang itu lagi,” jelas Jokowi.
“Satu hal yang ingin saya tekankan re-distribusi ini bukan mengambil haknya orang kaya. Tidak,” tegas Jokowi menggarisbawahi program ini sambil menyatakan jangan sampai ada kekeliruan pendapat yang menyatakan program ini semacam mengambil miliknya orang kaya yang kemudian dibagikan kepada orang yang tidak punya.
(Baca juga: Sukseskan Tanwir Muhammadiyah Ambon, PWM Jatim Berangkatkan Rombongan Besar dan Jelang Tanwir di Ambon, Jamuan Makan Besar di Pabrik ke-49 PT Kelola Mina Laut)
“Bukan begitu. Tetapi dari lahan-lahan yang tidak produktif yang kami ambil,” terang Jokowi sambil menyatakan bahwa tanah yang diambil itu dulunya juga diberikan oleh negara agar dikelola secara produktif, tapi kemudian dibiarkan mangkrak begitu saja. “Ya saya ambil lagi, negara ambil lagi dan dijadikan status legal,” tegas Jokowi.
Semoga sukses, agar penguasaan lahan di tanah air Indonesia tercinta bisa terdistribusikan secara adil. (iqbal paradis)
