PWMU.CO– Anggota DPR Prof Dr Zainudin Maliki hadir memberikan pengarahan di Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) 026 Tapak Suci Putera Muhammadiyah Lamongan di Gedung Dakwah, Rabu (19/7/2023).
Rapimda yang diikuti oleh perwakilan dari 27 Cabang serta seluruh personalia Pimda 026 Tapak Suci Lamongan. Acara dibuka oleh Ketua Dewan Penasihat Pimpinan Wilayah 2 Tapak Suci KH Ahmad Kasuwi Thorif MA.
Dalam pengarahannya, Zainudin Maliki mengapresiasi Pimda 026 Tapak Suci Lamongan karena disiplin.
“Saya optimis dengan Tapak Suci Lamongan, karena mempunyai kelebihan yaitu dengan kedisiplinannya yang luar biasa,” tuturnya.
Dia menceritakan ketika diundang Ortom Muhammadiyah buka bersama. “Puasa kemarin saya diundang Ortom untuk buka bersama pada jam 16.00 WIB. Kemudian saya datang jam 16.15 WIB ternyata banyak yang belum datang padahal saya sudah datang,” ujarnya.
Ketika diundang acara Tapak Suci pada jam 16.00 WIB, sambung dia, ternyata sebelum jam segitu anggota Tapak Suci sudah banyak yang datang.
Masuk Parlemen
Zainudin memberikan motivasi kepada Tapak Suci agar ikut berjuang mengawal lahirnya pejuang misi Muhammadiyah di parlemen.
Dia memberikan pertanyaan. “Siapa yang ingin menjadi anggota DPR?” Ada lima peserta yang angkat tangan. Melihat itu Zainudin prihatin. Karena cuma ada lima orang yang ingin jadi anggota DPR.
“Ini membuktikan bahwa Muhammadiyah itu yatim piatu di DPR RI, karena Muhammadiyah itu cuma sedikit yang masuk di DPR,” ujar anggota Komisi X DPR RI ini.
Di DPR RI cuma ada beberapa nama saja, contohnya, dia dan Dr H Saleh Partaonan Daulay MAg MHum MA yang berada di Komisi IX.
Mengawal Misi Muhammadiyah
“Saya maju menjadi di DPR RI ini karena dapat instruksi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur. Diberikan tugas untuk mengawal misi di parlemen. Misi Muhammadiyah harus terkawal, mulai misi dasar sampai strategis,” tuturnya.
Dia menceritakan perjuangan mengawal misi Muhammadiyah yang dipersulit oleh pemerintah. Contoh izin mendirikan RSM Babat. Dia tanyakan kementerian yang bersangkutan akhirnya izin bisa terbit.
Lebih strategisnya lagi, kata dia, ketika mengawal undang-undang (UU). UU itu sifatnya memaksa, beda dengan fatwa.
“Contohnya Muhammadiyah memutuskan hukum rokok itu haram. Kalau itu dijadikan UU maka orang yang merokok akan terkena denda atau masuk penjara. Jadi sangat berat mengawal UU di DPR RI itu,” tegasnya.
Dia juga menceritakan mengawal undang-undang izin rumah sakit yang merugikan Muhammadiyah.
Di politik itu, kata anggota LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, ada dua istilah. Menguasai dan memiliki. Yang menguasai belum tentu memiliki, dan yang memiliki belum tentu menguasai.
Dia memberikan pertanyaan, “Muhammadiyah itu menguasai politik atau memiliki politik?”
” Lihat Muhammadiyah hanya punya anggota DPR, Prof Zainudin, Saleh Partaonan Daulay, dan Menko PMK Prof Muhadjir Efendi,” ujarnya.
Di sini menunjukkan Muhammadiyah menjadi yatim piatu. “Ini bukti Muhammadiyah belum serius dalam berpolitik. Masih kalah dengan organisasi lain yang anggotanya masuk di jajaran DPR dan pemerintah,” tutur pria lahir di Tulungagung 7 Juli 1954 ini.
Oleh karena itu, dia berharap kader Muhammadiyah banyak yang masuk di parlemen, jangan hanya dia.
“Mari berusaha untuk tahun 2024 harus mengawal agar Muhammadiyah mempunyai kursi di parlemen dan yang dipilih ke depan itu orang yang mau pasang badan untuk Muhammadiyah dan selalu membersamai Muhammadiyah,” tegasnya.
Lantas dia memberikan titipan program yang harus dilaksanakan oleh Tapak Suci Lamongan.
“Saya di DPR RI ada anggaran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, 50 juta. Maka uang 50 juta itu saya ingin untuk dimanfaatkan oleh Tapak Suci untuk gelar turnamen,” tutur pria peraih doktor pada Program Studi Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga ini.
Peserta turnamen, kata dia, dari Tapak Suci Gresik dan Lamongan.
Penulis Alfain Jalaluddin Ramadlan Editor Sugeng Purwanto
