PWMU.CO – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah studi tiru pengelolaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Rabu (17/1/2024).
Kepala BBPMP Jateng Nugraheni Triastuti SE MSi memimpin rombongannya yang terdiri dari Ketua Tim Kerja 01, PIC PDM 12, PIC 03B, Konsultan BBPMPP Jateng dan Wawil BBPMP Jatim untuk Kota Surabaya. Mereka diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Drs Yusuf Masrukh beserta jajaran.
Nugraheni Triastusi menyampaikan maksud dari kunjungan ini. “Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait pendirian dan pelaksanaan layanan disabilitas di daerah, termasuk naskah akademik, dukungan Pemda, dan peran legislatif dalam mendukung regulasi dan anggaran,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Yusuf Masrukh memberi pesan penting kepada rombongan BBPMP Jateng. Dia menekankan pentingnya memperkuat organisasi yang ada sebelum membentuk lembaga resmi. Dalam konteks ini, dia menyarankan untuk membuat naskah akademik yang didukung oleh regulasi, perwali, dan anggaran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Salah satu aspek menarik dari pengelolaan PLD di Kota Surabaya adalah tidak adanya pembentukan ULD khusus. Sebaliknya, Kota Surabaya menggunakan istilah Pelaksana Layanan Disabilitas (PLD).
Kabid Dikdas Muniyah menjelaskan, “Melalui PLD, Dinas Pendidikan dapat memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk menjalankan layanan disabilitas dengan efisien dan efektif.”
Penanggung jawab atas PLD di Kota Surabaya itu menyampaikan, Kota Surabaya telah berhasil mendirikan lima PLD yang memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. “Mulai dari asesmen hingga terapi bagi peserta didik. Guru pendamping dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya,” paparnya.
Nugraheni menyampaikan apresiasinya terhadap model PLD di Kota Surabaya. Menurutnya, pola PLD yang diterapkan di sini memberikan kontribusi besar dalam memperkuat dan memberikan kewenangan kepada Kabid Dikdas untuk menjalankan layanan disabilitas dengan memanfaatkan SDM yang sudah ada, anggaran di Dindik, serta sarana dan prasarana yang tersedia di satuan pendidikan.
“Kesuksesan model PLD di Kota Surabaya memberikan inspirasi kepada BBPMP Jateng untuk mengadopsi pola serupa,” imbuhnya.
Dia juga berencana akan menyampaikan pola ini kepada daerah-daerah di Jateng. Hal ini dianggap sebagai langkah positif dalam meningkatkan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Jawa Tengah. (*)
Penulis Syaifulloh Coeditor Sayyidah Nuriyah Editor Mohammad Nurfatoni
