![](https://i0.wp.com/pwmu.co/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240219-WA0001.jpg?resize=809%2C602&ssl=1)
PWMU.CO – Beasiswa untuk kepala sekolah dibahas di Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non Formal (PNF) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur.
Rakorwil di Pondok Jatim Park 1 Batu ini dihadiri Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) seJawa Timur, Sabtu-Ahad (17-18/2/2024).
Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Jawa Timur Dr Khozin MSi saat sambutan mengatakan, “Rakorwil ini untuk menyinergikan kerja-kerja dan program-program Majelis Dikdasmen PNF se-Jawa Timur sehingga diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif, konkret.”
Khozin juga menggarisbawahi agar PDM bersikap bijak namun tetap tegas terhadap pimpinan sekolah. “Pengelola PDM tidak boleh kalah dari pelaksana (Pimpinan AUM), termasuk menyangkut kebijakan tentang Uang Infak Guru (UIG), Uang Infak Siswa (UIS) dan Uang Infak Karyawan (UIK) yang menjadi salah satu tema rakorwil kali ini,” ujarnya.
Rakorwil dihadiri Wakil Ketua PWM Jatim Bidang Organisasi, Ideologi, MPKU, dan MLHPB Ir Tamhid Masyhudi juga Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Pustaka, Informatika, dan Digitalisasi Dr Hidayatulloh MSi.
Dalam pidatonya, Tamhid Masyhudi mengingatkan pentingnya komitmen AUM terhadap persyarikatan di semua tingkat. Baik cabang, daerah dan wilayah. Tamhid juga menegaskan, “Pimpinan AUM harus tegak lurus pada kebijakan pimpinan persyarikatan.”
![](https://i0.wp.com/pwmu.co/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240219-WA0002.jpg?resize=1080%2C595&ssl=1)
Beasiswa Kepala Sekolah
Selanjutnya, pemaparan program oleh Majelis Dikdasmen PNF PWM Jatim dan PDM seJatim. Ada pula sidang komisi agar dapat membahas kebijakan pendidikan Muhammadiyah Jawa timur secara komprehensif.
Hasil pembahasan dalam sidang diplenokan pada hari ke-2. Ini sekaligus membahas rencana tindak lanjut (RTL) sebagai pedoman kebijakan pendidikan PWM Jatim ke depannya.
Hidayatulloh saat pidato penutupan menyebutkan sistem dan tata kelola kelembagaan maupun sumber daya manusia di persyarikatan Muhammadiyah harus betul well-managed dan well-governed. “Untuk mencegah potensi masalah di AUM Pendidikan Muhammadiyah di Jawa Timur,” imbuhnya.
Karena belum semua persoalan di semua sekolah Muhammadiyah Jawa timur bisa diselesaikan sekaligus, kata Hidayatulloh, perlu skala prioritas sesuai dengan permasalahan masing-masing sekolah.
Untuk memaksimalkan kapasitas kepala sekolah dalam mengelola sekolah, para kepala sekolah yang dianggap layak akan difasilitasi program studi lanjut S2. “Dengan beasiswa PTM dan beasiswa PWM,” ungkapnya. (*)
Penulis Masulah Coeditor Sayyidah Nuriyah Editor Mohammad Nurfatoni