PWMU.CO – Refleksi Akhir Tahun kerja sama LKBH Umsida dan MHH PWM Jawa Timur bertempat di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Lantai 5 Gedung KH Ahmad Dahlan, Ahad (15/12/2024).
Rektor Umsida membuka acara tepat pukul 10.00. Beliau berharap perguruan Muhammadiyah terus meningkatkan diri dan kapasitasnya. Umsida, dalam upaya peningkatan kapasitas, telah mencapai tingkat nasional dan kini mulai mengarah pada pengembangan di kawasan ASEAN. Kegiatan ini dinilai baik untuk membangun kultur akademik.
Hadir dalam acara tersebut, Prof Dr Otto Hasibuan SH MM Wamenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Lalu, Prof Mukti Fajar SH MHum Ketua Komisi Yudisial RI, Muh Najih SH MHum PhD, serta Feri Amari SH MH LLM.
Prospek dan Tantangan Penegakan Hukum
Prof Dr Otto Hasibuan SH MM menyampaikan materi mengenai Prospek dan Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan Substantif di Indonesia. Dalam paparannya, Wamenko ini menjelaskan bahwa refleksi diibaratkan seperti ulang tahun. Evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan dan rencana untuk masa depan menjadi poin penting.
“Jika seseorang hendak bepergian, mata tidak bisa merasa paling penting karena hanya bertugas melihat jalan. Demikian juga tangan dan kaki. Semua memiliki peran masing-masing dan tidak boleh merasa paling baik atau menang sendiri. Begitu pula Indonesia.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita memerlukan kerja sama dan saling bahu-membahu. Semua pihak wajib memberikan kontribusi positif. Kita harus memiliki sikap optimis, karena tidak mungkin berjalan sendiri. Berikan pemikiran terbaik dan jangan mengganggu jika belum bisa berkontribusi,” ujar Otto.
Ia juga menyoroti bagaimana Pemilihan Presiden (Pilpres) dapat mengubah paradigma dan program. Di masa pemerintahan Jokowi maupun nantinya Presiden Prabowo, kebijakan pasti akan berbeda. Fokusnya adalah delapan cita-cita presiden dan wakil presiden selama masa jabatan, dengan hal terpenting adalah memperkokoh hak asasi manusia.
Langkah berikutnya adalah memperkuat jajaran pemerintah agar isu korupsi dan narkoba dapat diatasi dengan serius, terutama di awal masa jabatan Presiden Prabowo.
Urgensi Keadilan
Sementara itu, Prof Mukti Fajar SH MHum membahas pentingnya keadilan sebagai pilar dasar untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan bermartabat. Ia menegaskan bahwa sistem peradilan di Indonesia membutuhkan pembenahan mendalam.
“Peradilan kita seperti pasien di Unit Gawat Darurat (UGD). Banyak yang harus dibenahi, terutama pengawasan terhadap pelayanan publik. Secara konstitusi, menjaga marwah dan martabat negara harus dilakukan dengan mengedepankan hak asasi manusia,” jelas Mukti Fajar.
Penulis Dian R Agustina Editor Zahra Putri Pratiwig
