PWMU.CO – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sidoarjo turut serta dalam aksi aliansi mahasiswa Cipayung Plus yang terdiri dari IMM, HMI, PMII, GMNI, dan berbagai kampus di Sidoarjo, menolak pengesahan revisi UU TNI, Selasa (25/03/2025).
Aksi bertajuk “Marhaban Ya Melawan” ini dipusatkan di Gedung DPRD Sidoarjo, setelah titik kumpul massa dilakukan di Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) sekitar pukul 13.30 WIB.
Dalam aksi ini, IMM secara tegas menolak pengesahan revisi UU TNI yang dinilai mengancam supremasi sipil, menegaskan sikap kritis mahasiswa terhadap kekuasaan yang berpotensi kembali melibatkan militer dalam urusan sipil dan politik.
Polisi Halangi Massa Mahasiswa
Awalnya aksi berlangsung tertib dengan teatrikal yang menampilkan simbolisasi dwifungsi TNI, serta Presiden yang digambarkan hanya berjoget-joget, tidak peduli dengan aspirasi rakyat.
Namun, sekitar pukul 15.00 WIB, suasana mulai tegang ketika massa mencoba masuk ke Gedung DPRD Sidoarjo untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada para wakil rakyat.
Pihak kepolisian, yang berjaga ketat sejak awal, merespons dengan cara represif. Mereka menghadang mahasiswa dan menghalangi akses masuk dengan alasan menjaga keamanan gedung DPRD.
Tindakan tersebut membuat emosi massa tersulut, terlebih saat polisi melarang mahasiswa menyuarakan aspirasi mereka di dalam gedung rakyat yang seharusnya terbuka untuk menerima kritik dan masukan dari masyarakat.
“Kami merasa sangat kecewa dengan sikap aparat yang tidak kooperatif. Mereka semestinya memahami bahwa gedung DPRD adalah rumah rakyat, bukan bangunan eksklusif yang dilarang dimasuki warga,” ujar Bagus Adi Prayoga, Ketua IMM Sidoarjo.
Dialog Terpaksa Digelar di Pelataran Gedung
Karena negosiasi alot dengan pihak kepolisian, IMM dan massa mahasiswa akhirnya dipaksa menggelar dialog dengan DPRD di pelataran gedung. Bagus, secara lantang membacakan tuntutan mahasiswa, termasuk menolak tegas pengesahan revisi UU TNI, yang menurutnya berpotensi mengembalikan peran politik dan sipil pada militer seperti era orde baru.
“Apa yang kami sampaikan adalah kegelisahan nyata dari masyarakat. Kita melihat ada kecenderungan supremasi sipil yang terancam oleh revisi UU TNI ini,” tegas Bagus di hadapan perwakilan DPRD yang hadir.
Dalam dialog tersebut, IMM menegaskan posisi mereka sebagai organisasi mahasiswa Muhammadiyah yang konsisten memperjuangkan keadilan, demokrasi, dan supremasi sipil sesuai nilai-nilai Islam berkemajuan.
Komitmen Perjuangan IMM Berlanjut
Walau mendapat penghalangan dari pihak kepolisian, IMM Sidoarjo menegaskan aksi mereka tidak akan berhenti sampai di sini. IMM bersama aliansi mahasiswa lainnya akan terus melakukan kontrol terhadap isu-isu yang menyangkut kepentingan rakyat, khususnya penolakan terhadap RUU TNI yang mereka nilai sangat berbahaya bagi demokrasi.
“Perjuangan kami akan terus berlanjut. Jika DPRD tidak menunjukkan komitmen nyata dalam menindaklanjuti aspirasi ini, kami akan turun kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar,” tambah Bagus dengan nada serius.
IMM Sidoarjo juga mengecam keras sikap aparat yang dianggap membatasi hak bersuara mahasiswa dengan alasan keamanan, sebuah langkah yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.
Menutup pernyataannya, IMM Sidoarjo menyerukan kepada seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga demokrasi dari ancaman kekuatan represif yang berusaha mengembalikan supremasi militer di ruang publik sipil.
Aksi ini menjadi pesan tegas bahwa mahasiswa Muhammadiyah, khususnya IMM Sidoarjo, akan terus berdiri di garis depan dalam perjuangan menjaga supremasi sipil, dan menolak segala bentuk pelanggaran terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.(*)
Penulis KPK Komisariat Averroes Editor Zahrah Khairani Karim
