PWMU.CO – Haruskah pengusaha masuk partai politik (parpol)? Jawaban yang banyak kita dengar adalah “Ya” untuk pertanyaan ini. Mengapa demikian? Tidak lain adalah karena cara pandang bisnis yang berkembang di masyarakat saat ini.
Bahwa nasib bisnis sangat ditentukan oleh politik. Mati hidupnya sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh politik. Inilah cara pandang selama ini.
Benarkah demikian? Ini benar untuk dunia bisnis pra korporatisasi. Dunia bisnis yang isinya adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya dimiliki oleh seorang pengusaha. Akibatnya ukuran perusahaan akan kecil-kecil dan tidak ada modal untuk berekspansi di berbagai negara.
Faktanya, saat ini adalah era korporatisasi. Kondisi di mana perusahaan tidak lagi dimiliki oleh satu atau dua orang. Perusahaan era korporatisasi dimiliki oleh ribuan bahkan jutaan orang di seluruh dunia. Nilainya ratusan bahkan ribuan triliun hasil pengumpulan modal ribuan bahkan jutaan orang tersebut.
Sebagai gambaran, pendapatan Yum! Brands Inc. tahun 2017 adalah Rp 84 triliun. Yum! adalah pemilik restoran KFC, Pizza Hut, dan Taco Bell global dengan 45 084 gerai sebagaimana pada laporan tahunan 2017.
Dari pendapatan tersebut, sebesar Rp 361 miliar adalah berasal dari royalti atas 628 gerai KFC di Indonesia yang dimiliki dsn dioperasikan PT Fast Food Indonesia Tbk.
Artinya, KFC Indonesia berkontribusi pendapatan 0,4 persen dari total pendapatan perusahaan yang pemegang saham terbesarnya adalah investment company Price T Rowe dengan kepemilikan 13 persen.
Bisa dimaknai bahwa andai 628 gerai KFC Indonesia ditutup oleh pemerintah karena sebuah kebijakan politik, Yum! hanya akan kehilangan pendapatan 0,4 persen dari total pendapatan. Tidak berpengaruh signifikan karena laba Yum tahun tersebut adalah Rp 19 triliun.
Data Yum! Brands Inc. memberi gambaran tentang tidak signifikannya efek kebijakan politik ekstrem apapun terhadap sebuah perusahaan. Mengapa? Karena perusahaan yang dimiliki oleh jutaan orang melalui berbagai investment company seperti Price T Rowe tersebut telah beroperasi di lebih dari 135 negara, termasuk Indonesia.
Andai pengusaha-pengusaha kita mau berpandangan seperti Yum!, maka mereka akan bekerja keras agar perusahaan besutannya masuk dan menguasai pasar berbagai negara. Akan jarang berada di Indonesia. Dengan demikian mereka tidak sempat masuk politik. Waktunya habis untuk mengurusi perusahaannya di berbagai negara.
Bayangkan kalau masuk ke 135 negara seperti Yum! yang nilai seluruh sahamnya Rp 370 triliun itu. Jika tiap negara disinggahi sepekan, butuh waktu hampir 3 tahun untuk mengunjungi setiap negara di mana perusahaan beroperasi. Tidak ada waktu untuk masuk politik.
Lalu apa kontribusinya bagi RI? Tentu saja pajak yang besar yang uangnya dipompakan dari berbagai negara. Dan masih ada satu lagi yang tidak bisa dinilai dengan uang: membangun mental superior warga RI dimanapun mereka berada dalam pergaulan antar bangsa.
Semua masyarakat dunia akan mengenal RI melalui merek-merek dan perusahaan globalnya. Warga dunia akan banyak yang menjadi karyawan perusahaan-perusahaan Indonesia. Indonesia menjadi bangsa boss. Bukan bangsa anak buah.
Jadi, haruskah pengusaha masuk politik? Tidak! Politik biar dikelola oleh para politisi profesional seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Orang yang sejak bangku kuliah telah memilih berkarir dan mendedikasikan diri berjuang di bidang politik. Karir politiknya terus tumbuh seiring berjalannya usia hingga sampai puncak karir: presiden dan wakil presiden. Alangkah indahnya. (*)
Kolom oleh Iman Supriyono, CEO SNF Consulting, IG: @imansupri
