Buku Menembus Benteng Tradisi – 85

Tulisan ini adalah salinan dari buku “Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004″, Bab VI berjudul “Kepemimpinan Wilayah Muhammadiyah”, halaman 260 s/d sebagian 263.

Halaman sebelumnya: Buku Menembus Benteng Tradisi – 84

***

Halaman 260

D. Dari K.H. Mohammad Anwar Zain ke K.H. Abdurrahim Nur (1985-1995)

Kepemimpinan KHM Anwar Zain berlangsung cukup lama karena pelaksanaan Musywil harus menunggu Muktamar ke-41 di Surakarta yang mengalami penundaan karena tarik ulur mengenai asas tunggal. Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mengharuskan seluruh organisasi kemasyarakatan mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam anggaran dasarnya.

Sebelum mengambil keputusan masalah ini, Pimpinan Pusat melakukan pengkajian mendalam mengenai undang-undang tersebut dan akibat yang mungkin timbul dari segi sosial, politik dan agama.²² Selain itu, Pimpinan Pusat juga melakukan lobi-lobi politik dan memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR agar materi undang-undang tidak membatasi gerak langkah ormas keagamaan. Pimpinan di tingkat wilayah dan daerah tidak mempunyai otoritas untuk mengambil tindakan berkaitan dengan hal ini. Ketentuan mengenai asas tersebut akhirnya diterima dalam Muktamar ke-41 di Surakarta, pada 7-11 Desember 1985.

KHM Anwar Zain terpilih kembali untuk memimpin Muhammadiyah Jawa Timur dalam Musywil pada 8 Februari 1986. Komposisi PWM Jatim Periode 1985-1990 adalah sebagai berikut: M. Wisatmo, H Mas’ud Atmodiwiryo, Nurhasan Zain (Penasehat), KH Mohammad Anwar Zain (ketua), H. Abdurrahim Nur; dr. H Mutadi; HM Amin Barowi; Drs. H Amir Hamzah Wiryosukarto (wakil ketua); M Mustaqim Fadhil (sekretaris); Abd Madjid Hamzah (wakil sekretaris); Drs. Noto Adam (bendahara); H Supardi; M Fuad Faqih (wakil bendahara), dengan anggota pimpinan terdiri dari Drs. Syamsudduha; KH Abd. Rahman Syamsuri; KH Abdullah Wasi’an; Drs. H Sudjari Dahlan; Drs. Munawar Thohir; Drs. Isro Kusnoto; Drs. Nurcholis Huda; Imam Syafi, SH; Drs. H Tholaby Kun Thulaby; Arif Said Abdullah, BA; Drs. Ec. Ezief A. Wasi’an, Ak; Ny. Ibrahim Ali; Ny. Nafisah Arifin Nur.²³

Halaman 261

Namun, Anwar Zain tidak dapat menyelesaikan masa kepemimpinannya karena meninggal dunia pada bulan Desember 1989. Untuk mengisi kekosongan jabatan ketua PWM, dalam Musywil Tahunan di Kediri pada 1990, diajukan 3 calon ketua kepada PP Muhammadiyah, yaitu: H. Abdurrahim Nur, dr. H Mutadi, dan H Moh Amin Barowi. Kemudian Pimpinan Pusat menetapkan Abdurrahim Nur sebagai Ketua PWM.²⁴

Abdurrahim Nur merupakan seorang ilmuwan, muballigh dan aktivis. Keahlian akademiknya meliputi bidang keilmuan Islam, terutama Tafsir al-Qur’an, Ilmu Kalam, dan Filsafat Islam. Karya tulis yang sudah dipublikasikan; Percaya kepada Taqdir Membawa Kemajuan atau Kemunduran (1987). Aktivitasnya di Muhammadiyah dimulai pada 1970, ketika menjadi Sekretaris Majelis Tarjih PDM Sidoarjo. Kemampuannya di bidang tabligh mengantarkannya masuk ke jajaran PWM Jawa Timur sebagai Ketua Majelis Tabligh pada 1980. Selama beberapa tahun.

Dengan terjadinya pergantian tersebut, susunan PWM Jawa Timur mengalami perubahan sebagai berikut: H. Abdurrahim Nur (ketua); dr. H Mutadi; H Moh Amin Barowi; Drs. H Amir Hamzah Wiryosukarto (wakil ketua); Drs. M Mustaqim Fadhil (sekretaris); Abd Madjid Hamzah (wakil sekretaris); Drs. H Lubis Arsyad Muthahar (bendahara); M Fuad Faqih (wakil bendahara). Sedangkan anggota terdiri dari Drs. Noto Adam; Drs. Syamsudduha; KH Abd Rahman Syamsuri; H Supardi; KH Abdullah Wasi’an; Drs. Sudjari Dahlan; Drs. Isro Kusnoto; Drs. Nurcholis Huda; Imam Syafi, SH; Drs. H Munawar Thohir; Drs. Hamzah Tualēka; Drs. H ARahman Aziz; Drs. H Tulaby Kun Tholaby; Arif Said Abdullah, BA; Drs. Ec. Ezief A Wasi’an; Ny. H Sa’diyah Ibrahim; Ny. H Nafisah Arifin Noor. Sementara penasehat terdiri dari M Wisatmo; H Mas’ud Atmodiwiryo; Nurhasan Zain.²⁵

Dalam Musywil di Asrama Haji Surabaya pada 1990, K.H. Abdurrahim Nur terpilih sebagai Ketua PWM Jawa Timur, yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat

Halaman 262

Muhammadiyah Nomor A-2/SKW/14/1991 tanggal 23 Muharram 1412/4 Agustus 1991. Komposisi PWM Jawa Timur Periode 1990-1995 sebagai berikut: KH. Abd Rahim Nur (ketua); Drs. HM Hasyim Kusnoto; Drs. HM Hasyim Manan, MA (wakil ketua); Drs. M Wahyudi (sekretaris); Drs H Nurcolis Huda (wakil sekretaris); HM Amien Barowie (bendahara); Drs. H Kuslan, MA (wakil bendahara). Anggota pimpinan terdiri dari KH H Abd Rahman Syamsuri; Drs. H Abdul Malik Fadjar, M.Sc.; Dr. H Mutadi; Drs. Munawwar Thohir; KH Abdullah Wasi’an; Drs. H Sudjari Dahlan. Sedangkan pimpinan majelis adalah: H. Muhammad Hamidy, Lc. (Ketua Majelis Tarjih); Drs. H Muhadjir Sulthon (Ketua Majelis Tabligh); HM Machin Bc.Hk. (Ketua Majelis Kebudayaan); Drs. Imam Achmadi (Ketua Pembina Kesejahteraan Sosial); Drs. Ec. Imamto Ghofar (Ketua Majelis Ekonomi); Imam Syafi’i, SH (Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan); Drs. H. Matyadin (Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah); Drs. H Isngadi (Ketua Majelis Pustaka); Drs. H Sudarpo Mas’udi (Ketua Lembaga Hikmah dan Studi Kemasyarakatan); Dr. H Rasyid M Tauhid al-Amien (Ketua Majelis Pembina Kesehatan); Drs. Syamsun Aly (Ketua Badan Pendidikan Kader).²⁶

Selama periode 1990-1995, terdapat pengembangan PDM, dari 30 menjadi 33 daerah, akibat pemekaran Kabupaten dan Kotamadya Kediri, Kabupaten dan Kotamadya Pasuruan serta Kabupaten dan Kotamadya Malang. Jumlah cabang tercatat 323, meskipun beberapa cabang di beberapa daerah belum termasuk dalam hitungan tersebut, sedangkan ranting se-Jawa Timur berjumlah 857 ranting.

Langkah awal kepemimpinan periode ini adalah melakukan konsolidasi seluruh jajaran organisasi, baik horizontal antar pimpinan lembaga di tingkat wilayah dan ortom, maupun vertikal dengan pimpinan daerah, cabang dan ranting. Konsolidasi ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan amal usaha Muhammadiyah. Selain konsolidasi kebijakan dan program, penataan organisasi ditekankan pada tertib organisasi, pengefektifan evaluasi dan pembinaan kelembagaan.

Konsolidasi dan sosialisasi kebijakan dan program dilakukan melalui kunjungan ke daerah-daerah di 7 eks-karesidenan, yaitu

Halaman 263

Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki dan Madura. Sedangkan pengajian pimpinan dilakukan untuk peningkatan pemahaman dan wawasan keislaman dan kemuhammadiyahan serta kemasyarakatan, selain untuk peningkatan peran dan partisipasi Muhammadiyah dalam proses pembangunan nasional. Pengajian ini juga diorientasikan untuk mengantisipasi masalah-masalah sosial keagamaan, masyarakat, ekonomi dan politik yang berkembang.

***

Buku Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004, diterbitkan oleh Hikmah Press, Surabaya, Juni 2005. Buku ini ditulis oleh Tim Penulis : Syafiq A. Mughni (Penanggung Jawab), Sjamsudduha (Ketua), dan Ahmad Nur Fuad (Sekretaris). Anggota: Lilik Zulaicha, A. Fatichuddin, Ainur Rofiq Sophiaan, Wisnu, Nadjib Hamid, Yuristiarso Hidayat, Muhsinul Ahsan, Biyanto, dan Ainun Najib. Konsultan: M. Habib Mustopo dan Aminuddin Kasdi.