Ada satu pelajaran menarik dari dunia pewayangan yang rasanya relevan untuk membaca dinamika politik Indonesia hari ini: tidak semua orang yang memiliki kekuasaan harus mempertahankannya sampai akhir.
Dalam kisah Mahabharata, kita mengenal Prabu Puntadewa, sulung Pandawa yang juga dikenal dengan nama Yudhistira. Ia bukan sekadar seorang raja, melainkan simbol kejujuran, kesabaran, dan kebijaksanaan. Dalam tradisi pewayangan Jawa, Puntadewa bahkan dikenal sebagai raja berdarah putih, perlambang kesucian hati dan keluhuran budi.
Puntadewa memiliki pusaka Jamus Kalimasada, yang dalam pemaknaan tradisi Jawa sering dikaitkan dengan kalimat syahadat. Sebuah simbol bahwa kekuatan sejati manusia tidak semata-mata terletak pada kekuasaan, melainkan pada keyakinan dan nilai yang dipegangnya.
Kisah Puntadewa itu tiba-tiba terasa dekat ketika publik dikejutkan oleh keputusan Gibran Rakabuming Raka yang menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026.
Keputusan tersebut muncul di tengah dinamika politik nasional, termasuk polemik mengenai persyaratan pencalonan dan keabsahan dokumen pendidikan yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Namun, penting dicatat, dalam surat pengunduran dirinya, Gibran tidak menyebutkan alasan spesifik. Karena itu, terlalu dini untuk menghubungkan keputusan tersebut dengan satu persoalan tertentu.
Terlepas dari berbagai tafsir politik yang berkembang, peristiwa ini menghadirkan satu pertanyaan mendasar: Seberapa besar keberanian seorang pemimpin untuk melepaskan kekuasaan demi kepentingan yang lebih besar?
Kekuasaan Bukan Milik Selamanya
Dalam lakon pewayangan, Puntadewa pada akhirnya menyerahkan takhta Hastinapura kepada Parikesit, keturunan Pandawa, sebelum menjalani perjalanan terakhir menuju moksa.
Ia tidak membawa mahkota sampai akhir hayatnya. Ia memahami bahwa kekuasaan memiliki batas waktu, sedangkan nilai-nilai kebaikan semestinya melampaui masa jabatan.
Di sinilah letak kebijaksanaan seorang pemimpin.
Jabatan bukanlah hak milik pribadi yang harus dipertahankan dengan segala cara. Ia merupakan amanah yang suatu saat harus dipertanggungjawabkan, bahkan harus diserahkan ketika waktunya tiba.
Kita juga mengenal sosok Duryudana, yang dalam kisah Mahabharata begitu terikat pada kekuasaan. Ia mempertahankan takhta dengan mengorbankan persaudaraan, keadilan, bahkan kedamaian kerajaan. Ambisi mempertahankan kekuasaan justru mengantarkannya pada kehancuran.
Dua tokoh ini menghadirkan kontras yang menarik. Puntadewa mengajarkan kebijaksanaan dalam memegang dan melepaskan kekuasaan, sedangkan Duryudana menjadi gambaran bagaimana ambisi dapat membutakan seorang penguasa.
Tentu, kehidupan politik modern tidak bisa disamakan begitu saja dengan cerita pewayangan. Ada konstitusi, mekanisme hukum, dan pertanggungjawaban kelembagaan yang harus dihormati.
Namun, nilai moral yang terkandung di dalamnya tetap relevan: seorang pemimpin harus memahami bahwa kepentingan bangsa jauh lebih besar daripada kepentingan mempertahankan jabatan.
Kejujuran, Fondasi Sebuah Legitimasi
Ada satu kisah menarik dalam perjalanan hidup Puntadewa.
Dalam perang Baratayuda, ia pernah menghadapi ujian kejujuran ketika menyampaikan kabar tentang kematian Aswatama. Ucapannya yang mengandung kebenaran sekaligus penyamaran itu menjadi salah satu episode penting yang dalam tradisi pewayangan dikaitkan dengan hilangnya keistimewaan kereta Puntadewa yang sebelumnya tidak menyentuh tanah.
Kisah tersebut menyimpan pesan filosofis yang dalam: bahkan seseorang yang dikenal sangat jujur tetap dapat diuji oleh keadaan.
Bagi seorang pemimpin, kejujuran bukan sekadar persoalan tidak berbohong. Kejujuran juga menyangkut proses, keterbukaan, konsistensi, dan kesediaan mempertanggungjawabkan setiap keputusan.
Sebab, legitimasi kepemimpinan tidak cukup dibangun melalui kemenangan dalam kontestasi politik. Ia juga membutuhkan kepercayaan publik.
Jabatan mungkin diperoleh melalui mekanisme konstitusional, tetapi kehormatan seorang pemimpin tumbuh dari integritasnya.
Ketika kepercayaan publik mulai dipertanyakan, seorang pemimpin tidak boleh hanya sibuk mempertahankan citra. Ia perlu membuka ruang klarifikasi, menghormati proses hukum, dan memberikan pertanggungjawaban secara terbuka.
Dalam konteks inilah, peristiwa pengunduran diri Gibran seharusnya tidak hanya dibaca sebagai peristiwa politik, tetapi juga menjadi momentum untuk membicarakan kembali etika kepemimpinan.
Bukan tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan bagaimana kekuasaan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Legawa Bukan Berarti Kalah
Masyarakat Jawa mengenal istilah legawa. Sebuah sikap batin yang menggambarkan kelapangan hati dalam menerima kenyataan, termasuk ketika harus melepaskan sesuatu yang selama ini dimiliki atau diperjuangkan.
Legawa bukan berarti menyerah tanpa prinsip. Bukan pula membenarkan semua persoalan tanpa pertanggungjawaban.
Sebaliknya, legawa membutuhkan kedewasaan. Ada kesadaran bahwa tidak semua hal harus dipertahankan, tidak semua perbedaan harus dimenangkan, dan tidak semua jabatan harus digenggam sampai batas terakhir.
Dalam kehidupan bernegara, pengunduran diri merupakan bagian dari mekanisme politik dan konstitusional. Ada prosedur yang harus dihormati, ada konsekuensi yang harus diselesaikan, dan ada pertanggungjawaban yang tetap harus dijalankan.
Karena itu, mundur dari jabatan tidak otomatis menjadikan seseorang pahlawan. Sebagaimana bertahan dalam jabatan juga tidak otomatis menjadikan seseorang bersalah.
Yang jauh lebih penting adalah alasan, integritas, dan tanggung jawab yang menyertai setiap keputusan.
Di sinilah kita perlu belajar membedakan antara kehormatan jabatan dan kehormatan pribadi. Jabatan dapat berakhir, tetapi integritas seseorang akan terus dinilai melalui rekam jejak dan tindakannya.
Amanah dalam Perspektif Islam
Bagi umat Islam, persoalan kepemimpinan sesungguhnya telah mendapatkan landasan yang sangat jelas.
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa: 58).
Ayat ini mengingatkan bahwa amanah tidak boleh diperlakukan sebagai hak istimewa. Ia harus dijalankan dengan keadilan dan diberikan kepada mereka yang memang berhak.
Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
Pesan ini penting, terutama bagi siapa pun yang sedang berada di lingkaran kekuasaan.
Menjadi pemimpin bukan sekadar mendapatkan fasilitas, kehormatan, dan kewenangan. Ada tanggung jawab moral yang jauh lebih besar daripada semua itu.
Dalam perspektif nilai-nilai Muhammadiyah, kepemimpinan juga harus berorientasi pada kemaslahatan. Kekuasaan semestinya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, memajukan kehidupan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan seorang pemimpin tidak cukup dilihat dari berapa lama ia menduduki jabatan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang ditinggalkannya.
Gunungan: Ketika Satu Lakon Berakhir
Dalam pertunjukan wayang kulit, gunungan menjadi penanda penting. Ia digunakan untuk membuka dan menutup lakon, sekaligus menjadi simbol pergantian babak kehidupan.
Setiap lakon memiliki awal dan akhir. Ada tokoh yang datang, ada yang pergi. Ada yang memperoleh kekuasaan, ada pula yang harus menyerahkannya.
Demikian pula kehidupan politik.
Surat pengunduran diri Gibran kepada MPR pada 12 November 2026 telah membuka babak baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. MPR kemudian memiliki tanggung jawab menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai mekanisme konstitusi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur pengisian jabatan tersebut melalui pemilihan oleh MPR dari dua calon yang diajukan Presiden, dengan batas waktu paling lambat 60 hari.
Proses konstitusional itu tentu harus berjalan sebagaimana mestinya. Publik berhak memperoleh kejelasan, sementara seluruh pihak berkewajiban menghormati aturan yang berlaku.
Namun, ada pelajaran yang lebih luas dari peristiwa ini.
Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berani naik ke panggung kekuasaan, tetapi juga memiliki kedewasaan untuk memahami kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan.
Kita membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar pandai berbicara tentang pengabdian, tetapi benar-benar menjadikan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama.
Sebab, pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah menduduki takhta. Sejarah juga mengingat bagaimana seseorang memperlakukan amanah ketika takhta itu berada di tangannya.
Puntadewa mengajarkan bahwa kemuliaan seorang pemimpin tidak selalu terletak pada mahkota yang dikenakannya, melainkan pada kebijaksanaan ketika harus melepaskannya.
Jabatan boleh berakhir, kekuasaan boleh berpindah, tetapi integritas seharusnya tidak pernah ikut ditinggalkan.
Itulah pelajaran legawa yang patut direnungkan oleh setiap pemimpin.
0 Tanggapan
Empty Comments