Husnul Aqib: Pemuda Muhammadiyah Jangan Hanya Jadi Pemilih

Pemuda Muhammadiyah tidak cukup hanya menjadi kelompok pemilih dalam kontestasi politik. Kader organisasi ini perlu mengambil peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Drs. H. Husnul Aqib, M.M., Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, saat memaparkan materi bertajuk “Meneguhkan Orientasi Pemuda Negarawan dalam Kehidupan Berbangsa” di ruang rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (4/11/2026).

Menurut Husnul Aqib, gagasan pemuda negarawan merupakan upaya melanjutkan semangat kebangkitan nasional 1908 dan Sumpah Pemuda 1928 dalam konteks kehidupan bangsa saat ini. Jika kebangkitan nasional mendorong kesadaran untuk keluar dari keterbelakangan melalui pendidikan dan organisasi, sedangkan Sumpah Pemuda memperkuat identitas kebangsaan, generasi muda kini dituntut menerjemahkan semangat tersebut melalui kontribusi nyata.

Ia menjelaskan, pemuda negarawan perlu memiliki empat fondasi utama. Pertama, menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pendorong kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Kedua, memperkuat kapasitas intelektual agar mampu berpikir kritis dan memahami persoalan kebangsaan.

Ketiga, menempatkan politik sebagai instrumen perjuangan untuk kepentingan masyarakat. Keempat, membangun gerakan ekonomi yang berdampak sosial sehingga pemuda turut menghadirkan solusi bagi persoalan kesejahteraan.

Integritas dan Independensi dalam Politik

Husnul Aqib mengingatkan bahwa keterlibatan pemuda dalam politik harus disertai integritas moral. Politik dapat menjadi ruang pengabdian, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa perebutan kekuasaan, kepentingan kelompok, kompetisi gagasan, hingga kompromi politik.

Karena itu, kader Pemuda Muhammadiyah perlu menjadikan kejujuran, keadilan, kesantunan, dan kemaslahatan sebagai pegangan dalam menjalankan aktivitas politik. Integritas diperlukan agar kader tidak kehilangan orientasi perjuangan ketika berhadapan dengan berbagai kepentingan.

Ia juga menegaskan bahwa independensi kader bukan berarti menjauh dari proses politik. Independensi justru perlu diwujudkan melalui sikap kritis, keterlibatan dalam demokrasi, pemahaman terhadap kebijakan publik, serta kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik.

Husnul Aqib menyoroti tantangan gerakan kepemudaan saat ini. Menurutnya, Pemuda Muhammadiyah perlu memastikan kaderisasi tidak berhenti pada pembentukan pemilih muda, tetapi juga melahirkan kader yang memiliki kapasitas untuk menentukan arah kebijakan negara.

Kader tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika politik. Mereka perlu berani menawarkan gagasan, terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan mengambil tanggung jawab dalam pembangunan bangsa.

Politik sebagai Jalan Kemaslahatan

Dalam perspektif keislaman, Husnul Aqib menguraikan pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai politik atau as-siyasah sebagai upaya mengatur kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan berdasarkan prinsip-prinsip syariat.

Politik, dalam pandangan tersebut, bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menghadirkan kesejahteraan, keamanan, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Ia mengaitkan prinsip tersebut dengan QS. An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, serta menjauhi perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.

Merujuk pemikiran Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin, agama dan negara merupakan dua unsur yang saling melengkapi. Agama menjadi fondasi moral, sedangkan negara berperan menjaga ketertiban sosial.

Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki kekuasaan. Ia juga harus memiliki karakter adil, amanah, jujur, dan bijaksana serta menjauhi segala bentuk kezaliman.

Husnul Aqib turut mengingatkan kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 30. Potensi manusia untuk belajar, berpikir, mengambil keputusan, dan membangun peradaban menjadi dasar bagi kepemimpinan yang bertanggung jawab.

Kepemimpinan bukan semata-mata jabatan atau kekuasaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan di hadapan Allah SWT. Prinsip hablum minallah dan hablum minannas perlu berjalan beriringan sebagai landasan moral seorang pemimpin.

Menutup pemaparannya, Husnul Aqib mengajak Pemuda Muhammadiyah memperkuat kaderisasi agar mampu melahirkan generasi yang berintegritas, memiliki kapasitas intelektual, dan siap mengambil tanggung jawab dalam kehidupan kebangsaan.

“Jika bukan Pemuda Muhammadiyah, siapa lagi yang akan mengambil peran? Jika bukan sekarang, kapan lagi?” pesannya. (*)