Ilmu Pemerintahan UMM Menakar Masa Depan Pemerintahan Digital Berbasis AI

Perkembangan kecerdasan buatan dan transformasi digital kini menjadi faktor kunci dalam membentuk arah pemerintahan masa depan.

Merespons dinamika tersebut, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar International Guest Lecture bertajuk “Innovation and Digital Transformation for Future Government”, Selasa (30/12/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Lantai 2 GKB V UMM ini menghadirkan dua narasumber internasional dari Pakistan dan Turki. Forum ini menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkaya perspektif mahasiswa mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan.

Diawal, Mr. Muhammad Younus dari Department of Product Research and Software Development TPL Logistics Pvt Ltd, Karachi, Pakistan, menyampaikan topik Power and Progress of Artificial Intelligence.

Dia menjelaskan bahwa kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menjadi alat yang sangat kuat dalam mengidentifikasi pola data, mengoptimalkan proses, serta mendukung pengambilan keputusan.

“Artificial intelligence mampu mengotomatisasi sekitar 64 hingga 69 persen waktu yang sebelumnya digunakan untuk pengumpulan dan pemrosesan data,” ungkapnya, merujuk pada temuan McKinsey.

Namun demikian, ia menekankan bahwa perkembangan AI juga membawa tantangan serius, terutama terkait konsumsi energi dan dampak lingkungan akibat meningkatnya kebutuhan komputasi dan pusat data.

Younus sapaan akrabnya memaparkan bahwa pusat data AI membutuhkan energi, sistem pendingin, serta sumber daya air yang besar.

Dia mencontohkan bahwa menghasilkan satu gambar AI dapat mengonsumsi energi sekitar 2,2 kWh dan hampir 4 liter air.

Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya optimalisasi model AI, penggunaan perangkat keras yang efisien, serta pemanfaatan energi terbarukan.

“Masa depan AI sangat bergantung pada bagaimana kita menyeimbangkan manfaatnya dengan tuntutan sumber daya yang digunakan,” tegasnya.

Sementara itu, pemateri kedua, Dr. Onur Kulac dari Department of Political Science and Public Administration Pamukkale University, Turkey, membahas Transformation of the Role of Government.

Dia menekankan bahwa peran pemerintah saat ini tidak lagi sebatas regulator dan penyedia layanan, tetapi juga sebagai fasilitator dan platform kolaborasi bagi masyarakat.

“Inovasi di sektor publik bukan tentang keuntungan, melainkan tentang menciptakan nilai publik dan memperkuat legitimasi pemerintah,” jelasnya.

Menurut Onur, inovasi dan transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak karena kompleksitas persoalan sosial tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan birokrasi konvensional.

Dia juga menyoroti pentingnya digital transformation yang tidak hanya berfokus pada adopsi teknologi, tetapi juga mencakup perubahan organisasi dan budaya kerja pemerintahan.

Onur mencontohkan praktik e-Government Gateway di Turki yang berhasil memangkas birokrasi dan meningkatkan efisiensi layanan publik melalui sistem digital terintegrasi.

Menutup pemaparannya, Onur menegaskan bahwa masa depan pemerintahan ditentukan oleh kemampuan memadukan inovasi, akuntabilitas, serta pendekatan yang berpusat pada warga negara.

Dia mendorong mahasiswa untuk merefleksikan pembelajaran ini dalam konteks pemerintahan Indonesia.

Melalui kegiatan ini, UMM berharap mahasiswa memperoleh perspektif global mengenai tantangan dan peluang inovasi serta transformasi digital dalam mewujudkan pemerintahan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(*)