Kemelut PSHW: Rasionalitas Mirdasy di Balik Layar Sepak Bola

Publik sepak bola tanah air kerap hanya menyoroti gemerlap pemain di atas lapangan. Padahal, di balik itu, terdapat dinamika yang tak kalah sengit di ruang rapat dan meja keuangan klub. Ketika pandemi COVID-19 melumpuhkan kompetisi Liga 2, banyak klub menghadapi ancaman kebangkrutan. Dalam pusaran krisis tersebut, sosok Mirdas Perindo—yang akrab disapa Mirdasy—muncul sebagai jangkar bagi Persatuan Sepak Bola Hizbul Wathan (PSHW) Jawa Timur.

Mirdasy memainkan peran penting dalam menavigasi klub melewati badai finansial dan kompleksitas administrasi. Ia tidak hanya berada di balik meja, tetapi terjun langsung mengurai persoalan legal dalam proses akuisisi klub Persigo Semeru. Ketika dana subsidi dari PSSI dan PT LIB tersendat akibat persoalan legalitas, Mirdasy bergerak cepat menelusuri aliran dana tersebut.

Ia berkoordinasi langsung dengan pihak Semeru dan pemilik lama untuk memastikan hak finansial klub tetap terpenuhi. Bahkan, ia menangani persoalan pajak dengan mentransfer dana kepada administrator sebelumnya demi menjaga kepatuhan hukum klub di tengah situasi yang penuh ketidakpastian.

Dalam kondisi krisis kas, Mirdasy kembali menunjukkan ketajaman manajerialnya. Ia secara rutin menyusun draf anggaran operasional dan mengajukannya kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) sebagai upaya mendapatkan dukungan pendanaan. Tekanan semakin berat ketika klub harus memenuhi protokol kesehatan yang memerlukan biaya tambahan.

Namun, Mirdasy tidak menyerah pada mahalnya kebutuhan medis saat pandemi. Bersama tim keuangan, ia mengelola anggaran COVID-19 secara ketat. Ia bahkan mencari alat rapid test secara daring dan berhasil mendapatkan produk dengan harga jauh lebih terjangkau, tanpa mengorbankan kualitas dan keselamatan tim.

Kondisi berhentinya kompetisi menuntut langkah-langkah yang lebih tegas. Mirdasy mengkaji rasionalisasi beban keuangan dengan penuh kehati-hatian. Saat muncul wacana pemotongan gaji besar-besaran, ia menolak opsi tersebut karena dinilai tidak manusiawi bagi pemain.

Sebagai alternatif, ia mengusulkan pembatalan kontrak secara menyeluruh dengan persetujuan PSSI. Ketika kebijakan PSBB diberlakukan di Jawa-Bali, ia bahkan mengusulkan pembubaran sementara skuad. Keputusan ini mencerminkan keberanian dalam mengambil langkah rasional demi menyelamatkan keberlangsungan klub.

Di sisi lain, Mirdasy juga tidak segan mengkritik gaya kepemimpinan yang elitis dalam manajemen klub. Ia menyoroti keputusan sepihak yang diambil tanpa melalui mekanisme kolektif, termasuk dalam kerja sama pembuatan jersey yang dinilai tidak mempertimbangkan efisiensi biaya.

Bagi Mirdasy, pengelolaan klub sepak bola menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kerja kolektif. Kritik tersebut menjadi refleksi penting bahwa stabilitas organisasi tidak hanya ditentukan oleh strategi di lapangan, tetapi juga oleh tata kelola yang sehat.

Menelisik kiprah Mirdasy memberikan pelajaran berharga tentang realitas industri sepak bola nasional. Ia mewakili sosok “pejuang di balik layar” yang jarang tersorot. Dedikasi, ketelitian dalam mengelola anggaran, serta keberanian mengambil keputusan sulit menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan klub di tengah krisis.

Mengelola klub sepak bola di masa sulit bukan sekadar soal strategi permainan, melainkan tentang menjaga akal sehat, integritas, dan keberanian menghadapi realitas.