Hukum sering kali terasa menakutkan bagi masyarakat biasa. Begitu menerima surat panggilan polisi, berhadapan dengan penyidik, atau tersangkut persoalan hukum, tidak sedikit orang langsung panik.
Mereka tidak tahu harus berbuat apa, kepada siapa meminta bantuan, dan apa saja hak yang sebenarnya dimiliki.
Di sisi lain, ada masyarakat yang justru berani berhadapan dengan hukum karena merasa memiliki uang, kekuasaan, atau koneksi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kita bukan hanya soal ada atau tidaknya hukum, tetapi juga sejauh mana masyarakat memahami hukum dan sejauh mana hukum ditegakkan secara adil.
Sejak 2 Januari 2026, Indonesia memasuki babak baru dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Perubahan ini semestinya tidak berhenti pada pembaruan pasal-pasal dalam buku hukum. Momentum tersebut harus menjadi kesempatan membangun budaya hukum yang lebih manusiawi, transparan, dan berkeadilan.
Jangan Sampai Tidak Tahu Hak Sendiri
Masyarakat sering kali hanya diajarkan untuk taat hukum. Itu benar, tetapi belum cukup.
Warga negara juga harus memahami haknya ketika berhadapan dengan hukum.
Seseorang yang dipanggil untuk memberikan keterangan, diperiksa sebagai tersangka, menjadi korban tindak pidana, atau dimintai keterangan sebagai saksi memiliki hak-hak yang harus dihormati.
Seseorang yang berstatus tersangka juga belum tentu bersalah. Kesalahan harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah dan putusan pengadilan.
Di sinilah prinsip praduga tak bersalah menjadi penting.
Jangan sampai seseorang sudah dianggap penjahat sebelum proses hukum selesai. Jangan pula masyarakat menghakimi seseorang hanya berdasarkan potongan video, unggahan media sosial, atau pemberitaan yang belum tentu lengkap.
Hukum tidak boleh bekerja berdasarkan tekanan massa.
Hukum harus bekerja berdasarkan fakta, bukti, prosedur, dan keadilan.
0 Tanggapan
Empty Comments