Jangan Takut Hukum, Pahami Hak dan Kawal Keadilan

Muhammadiyah Harus Hadir

Dalam konteks inilah Muhammadiyah perlu mengambil peran lebih besar.

Sebagai organisasi yang memiliki perhatian terhadap persoalan kebangsaan, Muhammadiyah tidak cukup hanya mengajarkan masyarakat agar menjadi warga negara yang taat hukum. Muhammadiyah juga perlu membangun masyarakat yang melek hukum.

Warga Muhammadiyah harus tahu bagaimana mengurus legalitas aset, memahami perjanjian, melindungi hak pekerja, mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan, memahami perlindungan anak, menyelesaikan sengketa, dan mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

Majelis Hukum dan HAM PDM Sidoarjo memiliki tanggung jawab untuk mengambil bagian dalam gerakan tersebut.

Literasi hukum harus diperkuat, bukan hanya ketika masalah sudah terjadi, tetapi jauh sebelumnya sebagai langkah pencegahan.

Sebab, dalam banyak kasus, persoalan hukum menjadi besar bukan karena masyarakat sengaja melanggar hukum, tetapi karena tidak memahami hukum sejak awal.

Jangan Takut, tapi Jangan Meremehkannya

Masyarakat tidak perlu takut kepada hukum. Tetapi jangan pula meremehkan hukum.

Jika menghadapi persoalan hukum, jangan mengambil keputusan karena panik. Jangan menandatangani dokumen yang tidak dipahami. Jangan memberikan keterangan secara sembarangan. Jangan pula menghadapi persoalan hukum sendirian jika memang membutuhkan bantuan profesional.

Carilah informasi yang benar. Konsultasikan kepada pihak yang kompeten. Pahami hak dan kewajiban. Dan yang paling penting, tetap hormati proses hukum.

Negara hukum membutuhkan masyarakat yang sadar hukum dan aparat yang berintegritas. Keduanya harus berjalan bersama.

Hukum harus tegas, tetapi tidak boleh sewenang-wenang. Hukum harus melindungi, bukan menakut-nakuti. Hukum harus memberikan kepastian, tetapi juga menghadirkan keadilan.

Karena itu, momentum berlakunya KUHP dan KUHAP baru harus kita jadikan kesempatan untuk membangun budaya hukum yang lebih sehat.

Jangan sampai masyarakat hanya mengenal hukum ketika sudah berhadapan dengan masalah. Masyarakat harus mengenal hukum sejak sebelum masalah datang.

Ketika hukum benar-benar ditegakkan, kita harus bersama-sama mengawalnya agar tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah (LBHAP-PDM) Sidoarjo siap hadir dan mendampingi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum.

Kehadiran LBHAP-PDM bukan sekadar untuk menyelesaikan perkara, tetapi juga menjadi bagian dari ikhtiar Muhammadiyah dalam membangun kesadaran hukum dan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat.

Sebab, bagi kita, hukum bukan sekadar kumpulan pasal. Hukum harus menjadi jalan menuju keadilan. (*)