Muhammadiyah Bukan Penonton dalam Peta Politik

Muhammadiyah memiliki garis politik yang jelas. Secara organisatoris, persyarikatan ini tidak terlibat dalam politik praktis-pragmatis. Tidak ada dukungan kelembagaan kepada pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan gubernur, maupun pemilihan presiden.

Muhammadiyah juga tidak menjadikan kekuatan organisasinya sebagai alat transaksi untuk memperoleh konsesi atau imbalan politik.

Namun, sikap kelembagaan tersebut tidak berarti Muhammadiyah kehilangan relevansi dalam percaturan politik.

Justru di sinilah letak menariknya. Muhammadiyah boleh tidak menjadi pemain dalam politik praktis, tetapi warga dan simpatisannya memiliki hak politik yang dapat memengaruhi hasil kontestasi.

Persyarikatan memberikan kebebasan kepada setiap anggotanya untuk memilih maupun dipilih.

Hak politik itu merupakan bagian dari hak warga negara yang tidak boleh dibatasi oleh kepentingan organisasi.

Karena itu, perbedaan pilihan politik di kalangan warga Muhammadiyah bukan penyimpangan, melainkan konsekuensi dari kemerdekaan berpikir dan bersikap.

Tradisi intelektual, budaya dialog, dan kemandirian berpikir yang tumbuh di lingkungan Muhammadiyah membuat warganya tidak mudah diseragamkan dalam urusan politik.

Bahkan, pilihan seorang pimpinan persyarikatan belum tentu sama dengan pilihan warga di tingkat akar rumput.

Dalam situasi seperti ini, pertanyaan menarik muncul: bagaimana jika seluruh kontestan Pilkada bukan kader atau figur yang lahir dari lingkungan Muhammadiyah?

Apakah warga Muhammadiyah cukup menjadi penonton? Atau justru suara mereka menjadi faktor penentu kemenangan?

Suara yang Tidak Bisa Diabaikan

Secara kuantitatif, warga dan simpatisan Muhammadiyah merupakan kekuatan sosial yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Mereka tersebar di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lingkungan pendidikan, kesehatan, ekonomi, birokrasi, hingga komunitas sosial keagamaan.

Jaringan amal usaha dan aktivitas sosial persyarikatan juga menjadikan Muhammadiyah memiliki jangkauan sosial yang luas.

Potensi tersebut tentu mempunyai relevansi dalam kehidupan demokrasi, meskipun tidak serta-merta dapat dikonversi menjadi satu kekuatan suara yang utuh.

Sebab, warga Muhammadiyah bukan pemilih yang secara otomatis mengikuti satu komando politik.

Mereka memiliki pertimbangan, preferensi, dan kedekatan masing-masing dengan figur maupun pasangan calon.

Kondisi ini semakin menarik ketika semua kontestan Pilkada berasal dari luar lingkungan Muhammadiyah. Dalam situasi tersebut, warga persyarikatan menghadapi beberapa kemungkinan.

Pertama, mereka memilih tidak mengambil posisi sebagai pendukung pasangan calon tertentu.

Sikap ini merupakan bentuk kemandirian politik, sekaligus konsekuensi dari kebijakan organisasi yang tidak memberikan dukungan kelembagaan kepada kontestan.

Kedua, suara mereka tersebar kepada seluruh pasangan calon. Siapa yang memperoleh dukungan lebih besar bergantung pada kemampuan masing-masing kandidat membangun komunikasi, menawarkan gagasan, dan meyakinkan pemilih Muhammadiyah.

Ketiga, mereka justru menjadi kelompok pemilih yang menentukan kemenangan salah satu pasangan calon.

Kemungkinan ini terbuka ketika terdapat kesamaan penilaian terhadap kapasitas, integritas, visi, dan komitmen kandidat terhadap kepentingan masyarakat.

Pengalaman Pilkada Gresik beberapa waktu lalu memberikan gambaran menarik. Ketika dua pasangan kontestan sama-sama bukan figur yang lahir dari lingkungan Muhammadiyah, warga persyarikatan tetap memiliki ruang untuk menentukan pilihan.

Tidak ada keharusan organisatoris untuk mendukung salah satu pasangan.

Dalam kondisi demikian, suara warga Muhammadiyah ibarat bola yang bisa bergerak ke berbagai arah. Tidak ada yang bisa mengklaimnya sebagai milik kelompok atau kepentingan politik tertentu.