Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) Jawa Timur menggelar Simposium Madani secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu malam (24/9/2025).
Kegiatan ini diikuti 100 peserta perwakilan Pimpinan Daerah (PD) IPM se-Jawa Timur dengan mengusung tema “Mengurai Dinamika, Merajut Harapan: Suara Kader Jawa Timur untuk Muktamar.”
Simposium dipandu Sekretaris Umum PW IPM Jawa Timur, Liset Ayuni. Sementara sambutan pengantar disampaikan Ketua Umum PW IPM Jawa Timur, M. Hengki Pradana.
Hengki menekankan pentingnya forum dialektika kader dalam menyikapi dinamika penundaan Muktamar IPM.
“Muktamar bukan sekadar agenda administratif, tetapi momen penting bagi regenerasi kepemimpinan dan konsolidasi gerakan. Penundaan jangan hanya dilihat sebagai masalah teknis, tetapi juga dari dampaknya terhadap pimpinan di akar rumput. Melalui forum ini, harapannya suara kader Jawa Timur bisa terdengar dan memberi warna dalam perjalanan IPM ke depan,” ujarnya.
Kajian Hukum Penundaan Muktamar
Pada sesi inti, Tim Pengkaji Dinamika Muktamar menyampaikan analisisnya. Farhan Alif Ujilast membuka paparan dengan menggunakan teori hukum L. Friedman yang meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.
- Struktur Hukum
Farhan menyebut penundaan Muktamar melanggar Pasal 29 AD IPM yang menegaskan Muktamar wajib dilaksanakan dua tahun sekali. Penundaan, menurutnya, menimbulkan persoalan legitimasi kepemimpinan. - Substansi Hukum
Ia menambahkan, Pasal 25 AD IPM mengatur masa jabatan hanya dua tahun, serta Pasal 10 membatasi usia kader. “Penundaan akan memutus rantai kaderisasi. Jika dibiarkan, identitas IPM sebagai organisasi kader bisa terciderai,” tegasnya. - Budaya Hukum
Dari sisi budaya, Farhan menilai penundaan menunjukkan melemahnya budaya organisasi. Politisasi kepentingan, ego sektoral, dan rendahnya resolusi konflik makin memperburuk keadaan. “Ini berpotensi menggerus nilai kaderisasi dan menggeser arah gerakan IPM,” katanya.
Dampak Penundaan Muktamar
Narasumber lain, Nizar Syahroni, menyoroti dampak penundaan dari berbagai aspek.
“Tertundanya Muktamar tidak hanya menghambat kaderisasi struktural, tapi juga melemahkan legitimasi kepemimpinan, budaya organisasi, bahkan psikologis kader,”paparnya.
Nizar mengingatkan, jika kader di tingkat ranting berhenti di situasi mandek, maka bisa terjadi lost generation. “Kader ranting menumpuk tanpa peluang naik ke pimpinan di atasnya. Ini akan menurunkan motivasi dan memicu frustrasi kader karena estafet kepemimpinan tidak berjalan,” imbuhnya.
Suara Kader Jawa Timur
Kegiatan ini juga membuka ruang bagi perwakilan Ketua Umum PD IPM se-Jawa Timur untuk menyampaikan tanggapan. Mayoritas mereka mendorong agar PP IPM lebih terbuka dan transparan memberikan penjelasan terkait penundaan forum permusyawaratan tertinggi tersebut.
Simposium Madani PW IPM Jawa Timur ini diharapkan menjadi wadah artikulasi suara kader agar tetap terhubung, solid, dan berkontribusi bagi masa depan organisasi pelajar Muhammadiyah.
Makassar belum siap.