Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada Senin (18/05/2026).
Rombongan PWM Jatim dipimpin oleh Wakil Ketua PWM Jawa Timur, Tamhid Masyhudi, bersama Tim Pengembang Pendirian Instansi dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait permohonan izin pendirian SMA Abdul Malik Fadjar.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat DPMPTSP Jatim tersebut berlangsung hangat dan konstruktif sebagai langkah awal penyelarasan regulasi pendirian sekolah.
Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak menyepakati pentingnya pemenuhan legalitas lahan sebagai bagian dari proses pendirian SMA Abdul Malik Fadjar.
Persyarikatan Muhammadiyah secara hukum disebut sah memperoleh Hak Milik atas tanah berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 1963 dan PP Nomor 18 Tahun 2021.
Saat ini, Muhammadiyah telah mengantongi sebagian Izin Perolehan Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malang beserta dokumen administrasi pendukung untuk empat bidang tanah.
Sementara itu, beberapa bidang lahan lainnya masih dalam proses penyelesaian akhir.
Sebagai tindak lanjut, pihak Persyarikatan Muhammadiyah akan segera melengkapi berkas sisa lahan, melampirkan bukti pendaftaran ke Kantor Pertanahan, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk fungsi sekolah.
Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Timur menyampaikan apresiasi terhadap langkah dan iktikad baik PWM Jawa Timur yang dinilai kooperatif dalam mengikuti prosedur hukum dan administrasi.
“Kami menyambut baik dan siap mengawal proses perizinan ini sesuai ketentuan yang berlaku. Sinergi ini penting agar pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga kokoh secara legalitas demi kenyamanan proses belajar mengajar ke depan,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi antara Muhammadiyah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi bagian penting dalam menghadirkan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan memiliki kepastian hukum.
Di sisi lain, Wakil Ketua PWM Jawa Timur, Tamhid Masyhudi, menyampaikan terima kasih atas sambutan dan arahan yang diberikan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Audiensi ini memberikan kejelasan bagi kami mengenai langkah-langkah administratif yang harus disempurnakan. Kami berkomitmen untuk segera melengkapi seluruh persyaratan teknis dan dokumen penunjang yang diperlukan, termasuk berkoordinasi dengan Pemkab Malang, agar pendirian SMA Abdul Malik Fadjar ini dapat segera terealisasi demi kemaslahatan umat dan bangsa,” tuturnya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara bersama oleh seluruh perwakilan yang hadir.
Sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan PWM Jawa Timur diharapkan mampu mempercepat hadirnya fasilitas pendidikan yang legal, aman, dan berkualitas bagi masyarakat luas.
0 Tanggapan
Empty Comments