Di tengah kuatnya dukungan politik Amerika Serikat terhadap Israel, muncul tiga nama politisi Muslim yang vokal melawan arus. Ada Ilhan Omar di Kongres, Zohran Mamdani di Balai Kota New York, dan Abdul El-Sayed yang baru merebut tiket Partai Demokrat untuk Senat Michigan. Ketiganya kini membawa harapan baru bagi suara umat Islam dan kelompok-kelompok yang selama ini merasa terpinggirkan, terutama dalam lanskap politik Amerika pascaserangan 11 September 2001.
Kehadiran tiga tokoh ini membawa angin segar. Mereka seperti oase di tengah gurun politik yang selama ini didominasi oleh dukungan kuat terhadap kebijakan Israel. Keberanian mereka bukan sekadar lahir dari identitas keislaman, melainkan dari keberpihakan terhadap nilai kemanusiaan.
Hal itu tampak jelas dari sikap mereka yang kerap berseberangan dengan arus utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Di panggung parlemen, Ilhan Omar tidak pernah gentar berhadapan dengan Donald Trump. Sebagai anggota Kongres dari Minnesota, perempuan berjilbab keturunan imigran Somalia ini kerap melontarkan kritik tajam dalam berbagai forum dan dengar pendapat.
Sikap kritisnya terhadap kebijakan Amerika Serikat, khususnya yang berkaitan dengan Israel dan Palestina, membuatnya berulang kali berhadapan dengan kelompok politik konservatif, termasuk Donald Trump.
Tak pelak, sikap tersebut membuat Trump geram. Melalui akun media sosialnya, Trump beberapa kali menyerang Omar secara pribadi dengan pernyataan bernada keras:
“She is a constant complainer who hate the USA, knows everything there is to know. She should be in jail, or even a worse punishment, sent back to Somalia.”
Alih-alih menjawab substansi kritik yang disampaikan Omar, serangan tersebut justru mengarah pada pribadi dan latar belakangnya. Pernyataan bernada rasis itu memperlihatkan bagaimana perbedaan pandangan politik seorang Muslim imigran dapat dengan mudah berubah menjadi serangan terhadap identitasnya.
Namun, justru dari situ publik melihat bahwa ada figur Muslim yang berani melawan dari dalam sistem. Ilhan Omar menunjukkan bahwa menjadi bagian dari minoritas tidak selalu berarti harus diam atau menyesuaikan diri dengan arus kekuasaan.
Zohran Mamdani: Wali Kota yang Mengguncang Politik New York
Jika Ilhan Omar menyuarakan kritik dari kursi legislatif, Zohran Mamdani memilih jalur eksekutif. Ia memenangi pemilihan Wali Kota New York City setelah mengalahkan kandidat yang didukung Trump.
Kemenangan Mamdani pada 2025 menjadi salah satu peristiwa penting yang meruntuhkan berbagai batas dalam sejarah politik di Negeri Paman Sam.
Sikapnya terhadap Palestina menjadi salah satu hal yang paling menyita perhatian. Mamdani secara terbuka menyatakan akan menegakkan surat perintah Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) terhadap Benjamin Netanyahu apabila datang ke New York.
Pernyataan tersebut langsung mengundang reaksi Trump. Sekali lagi melalui akun Truth Social, Trump menegaskan:
“Netanyahu tidak akan ditangkap, dalam bentuk atau cara apa pun, selama berada di Amerika Serikat.”
Mamdani kemudian mengakui bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut. Namun, keberanian menyampaikan desakan itu tetap menggema.
Bahkan Amnesty International ikut mendukung seruan agar negara-negara menjalankan kewajiban terkait surat perintah penangkapan ICC.
Bagi sebagian warga New York, sikap itu menghadirkan nuansa baru. Seorang pemimpin kota metropolitan, yang menjadi salah satu pusat transaksi finansial dunia, berani berbicara tentang Palestina secara terbuka tanpa tampak takut kehilangan dukungan politik.
Abdul El-Sayed: Gelombang Baru Politik Progresif di Michigan
Abdul El-Sayed datang dari jalur yang berbeda. Dokter epidemiologi ini baru saja memenangkan primary Partai Demokrat untuk Senat Michigan pada Agustus 2026.
Kampanyenya secara terbuka menolak uang politik dari AIPAC, kelompok lobi pro-Israel yang memiliki pengaruh besar dalam politik Amerika Serikat dan selama ini dipandang berperan penting dalam membentuk arah kebijakan AS di Timur Tengah.
Dengan tegas ia menyampaikan di hadapan massa saat berorasi di wilayah Detroit dan Flint bahwa untuk melawan Trumpism, masyarakat harus berani mengatakan yang benar tentang Gaza.
Pernyataan El-Sayed mewakili gelombang baru pendukung Demokrat progresif. Gelombang inilah yang kemudian mengantarkannya mengalahkan kandidat yang mendapat dukungan kuat dari Trump dan AIPAC, meskipun lawannya dibanjiri dana kampanye hingga lebih dari 20 juta dolar.
Setidaknya, kemenangan ini menunjukkan bahwa mengkritik kebijakan Israel tidak otomatis membuat seorang kandidat kehilangan dukungan dalam pemilihan pendahuluan, bahkan di negara bagian penting seperti Michigan.
Ruang Minoritas dan Politik Kemanusiaan di Amerika
Meski berseberangan dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat dan kerap menjadi sasaran serangan politik, ketiganya menunjukkan bahwa suara yang berbeda dari kelompok minoritas masih memiliki ruang di tengah masyarakat Amerika.
Ironisnya, keberanian seperti itu justru tidak selalu kita lihat dari negeri-negeri yang mayoritas penduduknya Muslim.
Ketegasan tiga figur Muslim di Amerika Serikat yang diharapkan dapat menjadi role model bagi tokoh-tokoh Muslim di benua lain, dalam batas tertentu justru menjadi tamparan bagi sebagian penguasa negara-negara Arab di Timur Tengah.
Bayangkan, seorang Wali Kota New York berani berbicara tentang penegakan surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu.
Seorang perempuan Muslim keturunan imigran Somalia juga berani berbeda pandangan di tengah arus politik yang mayoritas mendukung kebijakan pemerintah Amerika Serikat terhadap Israel.
Sementara pada saat yang sama, tidak sedikit pemimpin di negeri-negeri Muslim memilih bungkam seribu bahasa.
Mereka berhenti pada pernyataan kecaman dari atas podium tanpa langkah politik konkret yang sebanding untuk mendukung penegakan keputusan ICC dan menekan penghentian perang di Gaza.
Para pemimpin di kawasan Timur Tengah memang terus berunding untuk mencari penyelesaian terbaik bagi masa depan saudara seiman yang sedang berada dalam situasi penindasan.
Bantuan kemanusiaan juga terus dikirimkan. Namun, di balik semua itu, sebagian dari mereka tetap membangun berbagai kesepahaman dengan Israel dan Amerika Serikat, termasuk dalam agenda normalisasi hubungan dan kerja sama ekonomi, tanpa selalu mencantumkan penolakan yang tegas terhadap penindasan kemanusiaan sebagai syarat utama.
0 Tanggapan
Empty Comments