Sumpah Pemuda di Usia ke-98: Ikrar yang Belum Tuntas

Satu Tanah Air yang Kian Rapuh

Frasa “tumpah darah yang satu, Tanah Air Indonesia” sering kita baca sebagai urusan teritori. Padahal Tanah Air adalah juga tanah, air, hutan, dan laut yang menopang hidup. Di sinilah ikrar itu diuji paling keras.

Deforestasi, tambang, polusi udara di kota besar, sampah plastik di sungai dan pesisir, serta alih fungsi lahan terus menggerus daya dukung alam.

Banjir, kekeringan dan cuaca ekstrem makin sering terjadi dan yang paling dulu terdampak adalah petani, nelayan, masyarakat adat dan warga miskin kota, kelompok yang paling sedikit menikmati hasil eksploitasinya.

Ada ketidakadilan antar generasi yang pahit di sini, bahwa keputusan ekstraktif hari ini dinikmati segelintir orang, sementara tagihan ekologisnya dibayar generasi muda.

Karena itu, anak muda tidak cukup menjadi penonton. Gerakan bersih sungai, pertanian regeneratif, energi terbarukan berbasis komunitas dan advokasi kebijakan adalah bentuk modern dari “menjaga Tanah Air”.

Namun tanggung jawab ini tidak boleh dibebankan pada pundak pemuda semata. Negara dan korporasi wajib menegakkan aturan, transparan soal izin, dan menghentikan praktik yang merusak.

Menyambung Tiga Benang

Ketiga persoalan tersebut sebenarnya saling berkelindan. Kerusakan lingkungan memiskinkan petani dan nelayan, kemiskinan memperbesar risiko perkawinan anak dan putus sekolah dan beban akibatnya paling berat ditanggung perempuan yang harus mencari air bersih, mengurus keluarga yang sakit, atau menjadi tulang punggung ketika suami merantau.

Menyelesaikan satu tanpa melihat yang lain hanya akan menghasilkan solusi yang setengah-setengah.

Sumpah Pemuda bukan monumen yang cukup dikenang, melainkan janji yang harus terus diperbarui.

Pemuda 1928 menemukan musuh bersama berupa penjajahan. Pemuda 2026 menghadapi musuh yang lebih samar, yakni ketimpangan, kekerasan yang dinormalisasi, dan krisis ekologis.

Maka, mungkin ikrar kita hari ini perlu dibaca ulang, bahwa satu bangsa yang tidak membiarkan warganya terjebak kemiskinan struktural, Satu Tanah Air yang tidak dikorbankan demi keuntungan jangka pendek, dan satu bahasa yang berani menyuarakan nasib perempuan, anak dan mereka yang selama ini tak terdengar.

Persatuan yang dulu diikrarkan di Batavia akan menemukan maknanya bukan di podium upacara, tetapi di ruang-ruang kecil, yakni di meja kerja yang adil, di rumah yang aman, dan di sungai yang kembali jernih. (*)