Berita Tidak Berhenti di Ruang Redaksi
Ada perubahan besar dalam cara berita bekerja hari ini. Dulu, kita mungkin membayangkan pekerjaan jurnalistik selesai ketika berita diterbitkan.
Sekarang, setelah tombol publikasi ditekan, berita justru memulai perjalanan yang panjang. Ia bisa muncul di mesin pencari, dibagikan melalui media sosial, diteruskan ke grup percakapan, atau dikutip oleh media lain.
Redaksi tidak lagi sepenuhnya mengendalikan perjalanan sebuah informasi. Satu kalimat dapat beredar tanpa paragraf yang menjelaskan konteksnya.
Foto bisa dibagikan tanpa keterangan yang menyertainya. Sebuah berita dapat dipersoalkan oleh orang yang hanya membaca judul atau potongan kutipannya.
Kecepatan distribusi ini menjadi salah satu kekuatan media digital. Namun, di saat yang sama, ia memperbesar konsekuensi dari setiap kekeliruan.
Sebuah tuduhan yang belum terverifikasi dapat merugikan seseorang. Judul yang berlebihan bisa membentuk persepsi yang tidak sesuai dengan isi berita.
Penggunaan foto, video, dokumen, atau data pribadi tanpa pertimbangan yang tepat dapat menimbulkan persoalan etika dan hukum.
Saya kira, di sinilah pengelola media perlu mengubah cara pandang. Kita tidak cukup hanya bertanya bagaimana membuat berita cepat terbit dan menjangkau banyak orang. Kita juga perlu memikirkan bagaimana memastikan berita itu dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalannya bukan semata-mata apakah sebuah berita berpotensi menimbulkan keberatan. Berita yang benar dan penting bagi masyarakat pun bisa saja dipersoalkan. Yang lebih mendasar adalah apakah proses jurnalistiknya telah dijalankan dengan benar.
Apakah fakta telah diperiksa? Apakah tuduhan memiliki dasar yang memadai? Apakah pihak yang diberitakan memperoleh kesempatan yang wajar untuk menjelaskan? Apakah bahasa yang digunakan proporsional?
Pertanyaan seperti itu membantu redaksi membedakan antara keberanian mengungkap fakta dan kecerobohan dalam memberitakan sesuatu.
Literasi Digital Saja Tak Cukup
Kita sering berbicara tentang pentingnya literasi digital. Pembicaraan itu wajar karena teknologi berkembang begitu cepat.
Wartawan dituntut memahami berbagai platform, memanfaatkan media sosial, membaca pola distribusi konten, dan menggunakan perangkat digital untuk mendukung pekerjaannya.
Belakangan, kecerdasan buatan juga mulai menawarkan banyak kemungkinan. Teknologi dapat membantu mentranskripsikan wawancara, mengolah data, merangkum dokumen, dan menyiapkan bahan awal berita.
Namun, kecakapan menggunakan teknologi tidak otomatis membuat seseorang memahami tanggung jawab jurnalistik.
Seseorang bisa sangat mahir mengelola situs berita, tetapi belum tentu memahami bagaimana menangani hak jawab. Ia bisa cepat memproduksi konten, tetapi kurang cermat membedakan fakta dan tuduhan.
Ia bisa menguasai teknik distribusi digital, tetapi belum tentu menyadari persoalan yang muncul ketika menggunakan data pribadi atau materi milik pihak lain.
Karena itu, saya melihat literasi hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari literasi digital.
Wartawan perlu memahami bukan hanya bagaimana informasi dibuat dan disebarkan, melainkan juga bagaimana informasi itu dipertanggungjawabkan.
Pengetahuan mengenai hak jawab, hak koreksi, mekanisme penyelesaian sengketa pers, serta ketentuan hukum yang relevan harus menjadi bagian dari kecakapan profesional.
Pengetahuan itu tidak cukup dipelajari ketika masalah datang. Tapi justru diperlukan sejak awal, ketika wartawan merencanakan peliputan dan ketika editor menilai sebuah naskah sebelum diterbitkan.
Kesadaran hukum, dengan demikian, bukan sekadar bekal untuk menghadapi somasi atau menyelesaikan sengketa. Ia juga merupakan bagian dari upaya mencegah persoalan yang sebenarnya dapat dihindari melalui kerja jurnalistik yang cermat.
Tentu, tidak semua risiko dapat dihilangkan. Perbedaan kepentingan dan penafsiran akan selalu ada.
Namun, redaksi yang memahami prinsip jurnalistik dan hukum memiliki landasan yang lebih baik untuk mengambil keputusan, merespons keberatan, dan mempertanggungjawabkan pemberitaannya.
Ketika berbicara tentang hukum, saya merasa ada satu hal yang perlu ditegaskan: jangan sampai wartawan menjadi takut menulis.
Kita membutuhkan pers yang berani mengungkap fakta, menyampaikan kritik, dan memberitakan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Fungsi kontrol sosial tidak boleh hilang hanya karena sebuah pemberitaan mungkin menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak tertentu.
Kebebasan pers tetap harus dijaga. Namun, kebebasan itu juga menuntut tanggung jawab. Keberanian mengungkap fakta harus disertai ketelitian dalam mengumpulkan informasi. Kritik perlu memiliki dasar. Tuduhan harus diuji. Kesalahan harus bersedia diperbaiki.
Bagi saya, memahami hukum bukan berarti mencari cara agar selalu aman dengan menghindari berita yang sulit. Memahami hukum berarti mengetahui bagaimana mengerjakan berita yang sulit secara profesional.
Ada perbedaan antara takut memberitakan sebuah persoalan dan memahami cara memberitakannya dengan benar.
Yang pertama dapat membuat wartawan kehilangan keberanian. Yang kedua justru dapat memperkuat keyakinannya ketika menghadapi tekanan.
Jurnalis yang memahami hukum memiliki dasar lebih kuat untuk mempertahankan pemberitaan yang disusun berdasarkan fakta dan memenuhi standar jurnalistik. Sebaliknya, ketika menemukan kekeliruan, ia juga memiliki tanggung jawab untuk mengoreksinya.
Keberanian dan kerendahan hati harus berjalan bersama: berani mempertahankan fakta, tetapi tidak keras kepala ketika fakta menunjukkan bahwa kita salah.
Karena itu, literasi hukum bukan lawan kebebasan pers. Ia merupakan salah satu penopang agar kebebasan tersebut dapat dijalankan secara bertanggung jawab.
0 Tanggapan
Empty Comments