Iklan SDM 4 Mudipat 2026

Wisata Halal: Antara Nilai Islam dan Kepentingan Pasar

Iklan Smamda Sidoarjo 2026
Wisata Halal: Antara Nilai Islam dan Kepentingan Pasar
Foto: Arief Hanafi
BANNER RSI AISYIYAH MALANG
Oleh : Arief Hanafi Guru Sosiologi SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo Alumni Magister Sosiologi UMM

Label halal kini tidak hanya dijumpai pada kemasan makanan. Ia juga menjadi bagian dari strategi pemasaran pariwisata. Hotel syariah, kuliner bersertifikat halal, hingga destinasi yang menawarkan pengalaman wisata Islami menunjukkan bahwa simbol agama memiliki nilai ekonomi. Bagi pelaku usaha, identitas tersebut menjadi daya tarik untuk menjangkau wisatawan yang ingin berlibur selaras dengan aspek ideologisnya.

Perkembangan ini juga terlihat dalam kebijakan pariwisata Indonesia. Pada 2025, Kementerian Pariwisata bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendorong perluasan sertifikasi halal bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa wisata. Upaya tersebut membuka peluang bagi pengembangan ekonomi lokal. Namun, perkembangan itu juga memunculkan pertanyaan: ketika identitas keislaman menjadi nilai jual, apakah nilai Islam sudah menjadi pedoman praktik bisnis, atau justru dijadikan komoditas untuk memenuhi kepentingan pasar?

Pada dasarnya, kehadiran layanan halal dalam pariwisata bukanlah persoalan. Wisatawan muslim berhak memperoleh makanan halal dan kemudahan menjalankan ibadah selama bepergian. Persoalannya bukan terletak pada pertemuan agama dan ekonomi, melainkan pada kemungkinan bergesernya fungsi agama ketika masuk ke dalam mekanisme pasar. Identitas yang semestinya menuntun perilaku dapat menyempit menjadi strategi untuk menarik konsumen.

Dalam kehidupan beragama, halal merupakan pedoman yang berkaitan dengan pilihan, perilaku, dan tanggung jawab manusia. Ketika masuk ke dunia pemasaran, label halal juga berfungsi sebagai penanda kualitas, pembangun kepercayaan, sekaligus pembeda produk. Konsumen tidak hanya membeli makanan atau memesan kamar hotel, tetapi juga mencari kepastian bahwa layanan yang dipilih sesuai dengan syariat Islam. Di titik ini, identitas religius memperoleh nilai jual yang dapat dikonversi menjadi keuntungan ekonomi.

Sertifikasi halal dapat membantu UMKM meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing. Bagi usaha kecil di desa wisata, peluang ini dapat membuka sumber pendapatan baru. Pengelola juga dapat membangun citra Islami melalui promosi dan penyediaan fasilitas ibadah. Namun, semua itu belum cukup untuk menjelaskan bagaimana pekerja diperlakukan, bagaimana keuntungan dibagikan, atau bagaimana lingkungan dijaga. Identitas halal dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kepercayaan, tetapi tidak semestinya menggantikan tanggung jawab moral.

Ketika Agama Masuk ke Pasar

Karl Marx melalui Capital: A Critique of Political Economy (1867) menjelaskan bahwa dalam masyarakat kapitalis, barang tidak hanya memiliki nilai guna, tetapi juga nilai tukar. Barang diproduksi dan dipertukarkan dalam hubungan ekonomi yang berorientasi pada keuntungan. Pemikiran ini membantu kita melihat bagaimana identitas Islam, yang semula berhubungan dengan keyakinan dan tuntutan hidup, dapat memperoleh fungsi baru sebagai alat komersial.

Dalam industri wisata halal, keramahan terhadap kebutuhan wisatawan muslim merupakan layanan yang dibutuhkan sekaligus peluang bisnis. Pengusaha membangun merek, mengemas pengalaman wisata, dan menawarkan nilai yang dianggap penting oleh konsumen. Proses tersebut tidak dengan sendirinya bermasalah. Usaha tetap membutuhkan keuntungan agar dapat bertahan dan berkembang. Masalah muncul ketika kepentingan ekonomi menjadi begitu dominan sehingga sesuatu yang tampak Islami dianggap otomatis layak dipercaya, tanpa melihat bagaimana usaha itu dijalankan.

Kritik Marx mengarahkan perhatian kita dari tampilan produk menuju hubungan sosial di baliknya. Di balik promosi wisata halal terdapat pekerja yang melayani pengunjung, warga yang menyediakan ruang destinasi, serta pelaku usaha kecil yang ikut menggerakkan ekonomi lokal. Jika keuntungan terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal, sementara pekerja menerima upah tidak layak dan masyarakat kehilangan akses terhadap sumber penghidupan, citra religius tersebut patut dipertanyakan. Persoalannya bukan hanya apakah layanan yang ditawarkan memenuhi ketentuan halal, tetapi juga apakah hubungan ekonomi yang menopangnya mencerminkan keadilan.

Sementara itu, Jean Baudrillard melalui The Consumer Society: Myths and Structures (1970) membantu menjelaskan pentingnya tanda dan citra dalam masyarakat konsumsi. Orang tidak selalu memilih barang berdasarkan kegunaan praktisnya, tetapi juga berdasarkan makna sosial yang melekat padanya. Dalam wisata halal, label, simbol, dekorasi, dan narasi Islami dapat membentuk persepsi konsumen. Wisatawan memperoleh pengalaman yang dirasa sesuai dengan identitas keagamaannya, sedangkan pelaku usaha mendapatkan nilai tambah dari citra tersebut.

Penggunaan simbol keislaman dalam pariwisata tentu bukan masalah. Logo halal membantu wisatawan memilih makanan, sedangkan fasilitas ibadah memudahkan mereka menjalankan kewajiban agama. Persoalan muncul ketika pengelola lebih sibuk membangun citra Islami daripada memastikan nilai-nilai tersebut tercermin dalam praktik usaha. Dalam masyarakat konsumsi, citra dapat lebih menarik perhatian daripada fakta di baliknya. Sebuah destinasi mungkin tampak Islami dalam promosi, tetapi citra itu kehilangan makna jika pengelolanya mengabaikan kejujuran, hak pekerja, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pemikiran Marx dan Baudrillard tidak harus digunakan untuk menolak komersialisasi wisata halal secara keseluruhan. Keduanya justru membantu mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang memperoleh manfaat dari kegiatan wisata, nilai apa yang dijual kepada konsumen, dan apakah citra yang dibangun sejalan dengan kenyataan? Pertanyaan tersebut penting agar kritik terhadap pasar tidak berhenti pada kecurigaan terhadap pelaku usaha, tetapi menghasilkan ukuran yang dapat diterapkan dalam pengelolaan pariwisata.

Melampaui Label Halal

Wisata halal perlu dinilai tidak hanya dari penampilan luarnya. Sertifikasi dan fasilitas tetap penting sesuai fungsi masing-masing, tetapi keduanya tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran etika sebuah usaha. Ada pertanyaan lain yang patut diajukan. Apakah informasi yang diberikan kepada pengunjung benar dan tidak menyesatkan? Apakah pekerja memperoleh haknya? Apakah masyarakat lokal mendapatkan manfaat ekonomi yang wajar? Apakah pengelola bertanggung jawab atas sampah dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan wisata?

Iklan SMPM 5 Surabaya 2026

Pertanyaan tersebut membawa kita pada dimensi fikih yang lebih luas, yakni kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Dalam kerangka maqasid al-syariah, tujuan syariat tidak cukup dipahami sebagai kepatuhan formal terhadap ketentuan hukum, tetapi juga perlu dikaitkan dengan perlindungan kehidupan dan kepentingan manusia. Karena itu, penilaian terhadap wisata halal perlu memperhatikan kejujuran, amanah, keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan tanggung jawab terhadap alam. Nilai halal tidak berhenti pada jenis makanan atau ketersediaan fasilitas ibadah, tetapi juga perlu tercermin dalam cara kegiatan ekonomi dijalankan.

Bayangkan sebuah desa wisata yang berhasil menarik pengunjung melalui promosi Islami. Jumlah wisatawan bertambah, penginapan penuh, dan transaksi ekonomi meningkat. Namun, warga setempat justru menghadapi kenaikan harga tanah, pedagang kecil tersisih oleh investor besar, dan sampah menumpuk tanpa pengelolaan memadai. Secara ekonomi, destinasi itu mungkin terlihat berhasil. Akan tetapi, keberhasilan tersebut belum tentu menghadirkan kemaslahatan apabila manfaatnya tidak dirasakan secara adil dan dampaknya justru menjadi beban masyarakat.

Contoh tersebut menunjukkan pentingnya membedakan pertumbuhan ekonomi dari kesejahteraan bersama. Pariwisata memang membutuhkan investasi, promosi, dan keuntungan agar dapat bertahan. Namun, keuntungan tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran, terlebih ketika usaha menggunakan nilai agama sebagai identitas utama. Semakin kuat klaim keislaman yang dibangun, semakin besar pula tuntutan agar praktik bisnisnya dapat dipertanggungjawabkan secara etis.

Di sinilah fikih pariwisata perlu memberi arah. Pengelola destinasi dapat menerapkan sejumlah langkah konkret: menyampaikan informasi layanan secara jujur, memberikan upah dan kondisi kerja yang layak, melibatkan warga dalam pengambilan keputusan, membuka ruang bagi UMKM lokal, serta menyediakan sistem pengelolaan sampah. Pemerintah daerah dan lembaga terkait juga dapat mendorong evaluasi yang tidak hanya menilai kelengkapan fasilitas, tetapi memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan cara ini, kemaslahatan tidak berhenti sebagai konsep normatif, melainkan menjadi prinsip yang dapat dinilai melalui praktik nyata.

Gagasan tersebut sejalan dengan pentingnya tradisi pemikiran keislaman yang responsif terhadap persoalan masyarakat. Dalam lingkungan Muhammadiyah, pembahasan fikih tidak terlepas dari upaya memahami tuntunan agama sekaligus menjawab perubahan kehidupan. Karena itu, Munas Tarjih dapat menjadi ruang penting untuk memperluas pembahasan fikih ke persoalan kontemporer, termasuk etika bisnis pariwisata, perlindungan masyarakat lokal, dan tanggung jawab ekologis. Peran Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah relevan dalam mengembangkan panduan keagamaan yang tidak hanya menjelaskan ketentuan halal dan haram, tetapi juga membantu masyarakat menimbang dampak suatu praktik terhadap kemaslahatan.

Tentu, penilaian tersebut perlu dilakukan secara proporsional. Tidak semua usaha yang menggunakan label halal berarti sedang memperdagangkan agama secara negatif. Pelaku usaha dapat menjadikan identitas Islam sebagai pembeda produk sekaligus menjalankan bisnis secara jujur dan bertanggung jawab. Sebaliknya, citra yang religius juga tidak otomatis menjamin terpenuhinya hak pekerja atau terjaganya lingkungan. Yang dibutuhkan bukan prasangka, melainkan ukuran yang jelas untuk menghubungkan klaim, praktik, dan dampaknya.

Mengembalikan Makna Halal

Perdebatan mengenai wisata halal tidak perlu diarahkan pada pilihan antara agama dan kepentingan pasar. Usaha wisata dapat mencari keuntungan sekaligus menyediakan layanan sesuai syariat. Aktivitas ekonomi bahkan dapat menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang perlu dikritik adalah ketika logika pasar begitu dominan sehingga agama direduksi menjadi merek, sementara nilai-nilai yang seharusnya menyertainya justru dikesampingkan.

Pendekatan fikih dalam pariwisata perlu hadir bukan untuk mencurigai setiap usaha yang menggunakan label halal, melainkan untuk memastikan bahwa kegiatan wisata tetap berada dalam koridor etika dan kemaslahatan. Ukurannya mencakup kejujuran dalam menawarkan layanan, keadilan dalam hubungan kerja, keterlibatan masyarakat lokal, serta kepedulian terhadap alam. Dengan ukuran tersebut, wisata halal tidak berhenti sebagai kategori pasar, tetapi menjadi kesempatan untuk menerjemahkan nilai Islam ke dalam praktik ekonomi yang bertanggung jawab.

Agama boleh hadir di etalase, tetapi nilainya tidak boleh berhenti di sana. Label halal dapat menarik perhatian konsumen, tetapi kepercayaan hanya akan bertahan apabila terdapat kesesuaian antara janji dan kenyataan. Pada akhirnya, ukuran wisata halal bukan semata-mata seberapa Islami sebuah destinasi dipasarkan, melainkan seberapa jauh nilai Islam diterapkan dalam pengelolaannya. Di situlah fikih pariwisata menemukan relevansinya: membantu memastikan bahwa kegiatan wisata tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menghadirkan keadilan, menjaga lingkungan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. (*)

Revisi Oleh:
  • Tanwirul Huda - 27/10/2026 23:15
SD Kreatif
Adv UMSURA
Rumah Sakit Umsida

0 Tanggapan

Empty Comments

Search
Menu