Dua belas tahun penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana negara benar-benar melindungi masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.
Menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa keberhasilan SPPA tidak semestinya diukur dari banyaknya perkara anak yang diproses secara hukum.
Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana sistem tersebut mampu melindungi masa depan anak, mencegah pengulangan tindak pidana, sekaligus memulihkan korban.
“Pertanyaannya bukan sekadar apakah perkara anak sudah diproses sesuai prosedur, tetapi apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar memahami dan melaksanakan ketentuan dalam UU SPPA,” ujar Prof. Yeni seperti dilansir di laman resmi UMY, Sabtu (29/7/2026).
Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan pada 30 Juli 2012 dan mulai berlaku efektif pada 2014. Dengan demikian, penerapan SPPA telah berlangsung sekitar 12 tahun.
Rentang waktu tersebut, kata Prof. Yeni, sudah cukup untuk menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan SPPA, termasuk pemahaman dan praktik aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.
“Keberhasilan SPPA tidak diukur dari banyaknya perkara yang diproses, melainkan dari sejauh mana negara mampu melindungi masa depan anak, mencegah pengulangan tindak pidana, dan memulihkan korban,” tegasnya.
Salah satu ciri penting SPPA adalah kewajiban mengupayakan diversi pada setiap tahapan proses hukum apabila perkara memenuhi persyaratan.
Prof. Yeni menjelaskan, ketentuan diversi diatur dalam Pasal 7 UU SPPA. Diversi berlaku terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Diversi sekaligus menandai perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem yang sebelumnya lebih berorientasi pada penghukuman (retributive justice) diarahkan menuju keadilan restoratif (restorative justice).
“Diversi lebih diutamakan karena ada komitmen negara untuk menggeser paradigma dari pendekatan penghukuman (retributive justice) menuju pendekatan keadilan restoratif (restorative justice),” jelas Prof. Yeni.
Menurutnya, penanganan perkara anak harus selalu menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) sebagai pertimbangan utama.
Prinsip tersebut juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
“Tujuan utamanya bukan sekadar menghukum, tetapi memastikan hak dan masa depan anak tetap terlindungi,” katanya.
Efektivitas Diversi Bukan Sekadar Angka
Prof. Yeni mengingatkan, keberhasilan diversi tidak cukup dinilai dari jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme tersebut.
Ukuran yang lebih substantif adalah dampak yang muncul setelah proses diversi selesai. Salah satu indikator pentingnya adalah apakah anak mampu menyadari kesalahannya dan tidak kembali mengulangi tindak pidana.
Karena itu, diversi tidak boleh dipahami sekadar sebagai cara menghindarkan anak dari proses pengadilan.
Lebih dari itu, diversi merupakan mekanisme penyelesaian yang diarahkan untuk mendidik anak, memulihkan hubungan yang rusak, memenuhi kepentingan korban, serta memastikan masa depan anak tetap memiliki ruang untuk berkembang.
Dalam proses diversi, korban memiliki posisi penting. Penyelesaian perkara tidak hanya berbicara tentang kepentingan anak sebagai pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kerugian dan kebutuhan korban.
Melalui musyawarah diversi, korban dapat menyampaikan kerugian yang dialami sekaligus harapan terhadap bentuk penyelesaian yang dianggap adil.
Di sisi lain, keluarga anak juga memiliki peran penting. Anak masih berada dalam tanggung jawab orang tua atau wali sehingga pendampingan keluarga dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.
Keluarga tidak hanya mendampingi anak, tetapi juga ikut merundingkan bentuk penyelesaian yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prof. Yeni menegaskan, diversi bukan berarti menghapus tanggung jawab anak atas perbuatannya.
“Sistem diversi bukan upaya membebaskan anak sebagai pelaku dari tanggung jawab hukum, melainkan mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke mekanisme yang lebih mendidik, memulihkan, dan bertanggung jawab sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, efek jera dalam SPPA juga perlu dimaknai secara berbeda. Efek jera bukan semata-mata lahir dari hukuman, tetapi dari perubahan perilaku anak setelah menjalani proses penyelesaian perkara.
“Efek jera dalam SPPA diukur dari apakah anak tidak mengulangi tindak pidana, sejauh mana ia menyadari kesalahannya, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban,” pungkas Prof. Yeni. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments