Seseorang yang bekerja hanya satu jam dalam seminggu sudah dapat dikategorikan sebagai penduduk bekerja, bukan pengangguran.
Namun, status tersebut belum tentu mencerminkan kehidupan yang sejahtera. Sebab, memiliki pekerjaan tidak otomatis berarti mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Persoalan inilah yang disoroti Guru Besar Sosiologi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Oman Sukmana, M.Si.
Dia mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan penurunan angka pengangguran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi.
Menurutnya, standar minimal satu jam kerja dalam seminggu yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) memang memiliki tujuan untuk membedakan penduduk bekerja dan pengangguran. Namun, indikator tersebut tidak bisa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang.
“Bekerja satu jam hanyalah standar untuk menentukan seseorang menganggur atau tidak, bukan sejahtera atau tidak,” jelasnya kepada Humas UMM, 13 November 2026.
Oman mencontohkan seseorang yang bekerja satu jam dalam seminggu dengan penghasilan Rp50 ribu. Secara statistik, orang tersebut sudah masuk kategori bekerja. Namun, jika dihitung selama sebulan, pendapatannya hanya sekitar Rp200 ribu.
Penghasilan sebesar itu tentu jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Dia bekerja, tidak menganggur, tetapi sejahtera atau tidak? Tidak. Jadi konteks menganggur dan konteks sejahtera itu berbeda,” ungkapnya.
Oman menjelaskan, kesejahteraan sosial memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada sekadar status pekerjaan atau besaran pendapatan. Di dalamnya terdapat tiga dimensi kebutuhan manusia, yakni material, sosial, dan spiritual.
Kebutuhan material mencakup terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sosial berkaitan dengan interaksi serta kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.
Sementara kebutuhan spiritual menyangkut kemampuan seseorang menjalankan ibadah dan memenuhi kebutuhan rohaninya.
Karena itu, seseorang yang secara statistik tercatat bekerja belum tentu memiliki kehidupan yang layak. Bahkan, pekerja dengan penghasilan setara upah minimum pun belum tentu benar-benar sejahtera.
Menurut Oman, penghasilan tersebut dalam banyak kondisi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rutin, seperti makan dan tempat tinggal.
“Ruang untuk menabung, menyiapkan dana darurat, atau memenuhi kebutuhan mendesak menjadi sangat terbatas,” katanya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak cukup dilihat dari berapa banyak orang yang bekerja.
Kualitas pekerjaan, stabilitas penghasilan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup juga harus menjadi perhatian.
Pemerintah Perlu Hadirkan Pekerjaan Layak
Lebih lanjut, Oman menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab menciptakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat.
Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
“Pekerjaan layak bukan semata-mata pekerjaan yang membuat seseorang keluar dari kategori pengangguran. Pekerjaan tersebut harus memberikan penghasilan yang memadai sekaligus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan,” terang Oman.
Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha melalui kebijakan ketenagakerjaan yang tepat. Iklim investasi yang kondusif penting untuk menarik investor dan memperluas kesempatan kerja.
Menurut Oman, salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar adalah pariwisata. Sektor ini mampu menggerakkan berbagai bidang usaha sekaligus, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, hingga industri kreatif.
“Selain itu, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu mendapat perhatian. Dukungan permodalan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi produk, serta perluasan akses pemasaran menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan daya saing,” papar dia
Jangan Terjebak Rezim Statistik
Oman mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada capaian angka statistik ketika mengevaluasi keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang ketenagakerjaan.
Data kuantitatif tetap diperlukan sebagai instrumen untuk membaca kondisi masyarakat. Namun, angka-angka tersebut harus dilengkapi indikator lain yang mampu menggambarkan kualitas hidup secara lebih utuh, seperti tingkat pendapatan, stabilitas pekerjaan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
“Kita perlu keluar dari rezim angka, rezim statistik. Statistik itu pendukung, tetapi kalau statistik dijadikan satu-satunya indikator, ada masalah,” tegasnya.
Dia menambahkan, keberhasilan pembangunan semestinya tidak hanya ditandai dengan menurunnya angka pengangguran.
“Lebih penting dari itu, semakin banyak masyarakat yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan stabil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan bukan sekadar berapa banyak orang yang sudah bekerja, melainkan berapa banyak orang yang benar-benar memperoleh penghidupan layak dari pekerjaannya. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments