Kritik terhadap pemerintah dan fungsi kontrol terhadap kekuasaan menjadi sorotan dalam diskusi publik rangkaian #SeptemberHitam yang digelar Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PK IMM) Supremasi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (30/9/2026).
Diskusi tersebut membahas arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran menjelang dua tahun masa pemerintahan. Pembahasan dilihat dari perspektif negara hukum, relasi eksekutif dan legislatif, ruang kritik publik, serta independensi gerakan masyarakat sipil.
Pemateri diskusi, Muhammad Dwi Prasetyo, mahasiswa Magister Hukum UMM, menggunakan perspektif rule of law Albert Venn Dicey untuk melihat bagaimana kekuasaan negara seharusnya dijalankan berdasarkan hukum.
Menurutnya, prinsip negara hukum setidaknya berkaitan dengan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Kerangka tersebut kemudian digunakan untuk melihat relasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik.
Kritik Bukan Pertentangan terhadap Negara
Dwi Prasetyo menyoroti kecenderungan kepemimpinan populis yang berpotensi menempatkan kritik terhadap kebijakan pemerintah sebagai bentuk pertentangan terhadap kepentingan negara.
Menurutnya, dalam negara hukum, kritik terhadap pemerintah justru menjadi bagian dari mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Kritik terhadap kebijakan publik tidak semestinya diposisikan sebagai tindakan yang berlawanan dengan negara.
Persoalan tersebut, menurut Dwi Prasetyo, berkaitan dengan bagaimana pemerintah memandang keberadaan kritik dalam penyelenggaraan negara. Ketika kritik diperlakukan sebagai ancaman, ruang kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah berpotensi menyempit.
Pembahasan kemudian berlanjut pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dwi Prasetyo menekankan pentingnya mekanisme checks and balances agar kekuasaan eksekutif tetap berjalan dalam koridor hukum dan konstitusi.
Ia menilai fungsi pengawasan legislatif menjadi bagian penting dalam mekanisme tersebut. Pengawasan diperlukan agar kebijakan eksekutif tidak hanya dinilai dari tujuan yang hendak dicapai, tetapi juga dari dasar kewenangan, prosedur, dan pertanggungjawabannya.
Menyoroti Dasar Hukum Kebijakan
Dalam konteks pembahasan tersebut, Dwi Prasetyo turut menyinggung pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Ia menggunakan persoalan tersebut sebagai contoh untuk membahas pentingnya menguji sebuah kebijakan dari aspek prosedur dan landasan hukumnya.
Pembahasan itu tidak semata-mata diarahkan pada substansi kebijakan, tetapi juga pada pertanyaan mengenai dasar kewenangan dan prosedur yang digunakan dalam pembentukannya.
Menurut Dwi Prasetyo, setiap kebijakan pemerintah perlu memiliki dasar kewenangan yang jelas dan dibentuk melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum. Prinsip tersebut menjadi bagian dari penerapan rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan kerangka itu, mahasiswa tidak hanya melihat kebijakan berdasarkan hasil atau tujuan yang diklaim pemerintah, tetapi juga dapat mempertanyakan proses dan dasar hukum yang melatarbelakanginya.
Tantangan Independensi Gerakan Mahasiswa
Selain relasi pemerintah dengan kritik publik, diskusi #SeptemberHitam tersebut membahas kondisi gerakan masyarakat sipil, termasuk tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam mempertahankan independensi gerakan.
Dwi Prasetyo menyampaikan bahwa upaya meredam kritik tidak selalu berlangsung melalui pembatasan secara langsung. Menurutnya, pendekatan material juga dapat memengaruhi sikap individu maupun kelompok dalam ruang aktivisme.
Pemberian insentif atau kepentingan ekonomi tertentu, menurut dia, berpotensi membuat individu atau kelompok mempertimbangkan kembali sikap kritisnya terhadap kekuasaan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi gerakan mahasiswa. Persoalannya bukan hanya keberanian menyampaikan kritik, tetapi juga kemampuan mempertahankan independensi, konsistensi sikap, dan integritas ketika berhadapan dengan kepentingan material.
Melalui perspektif rule of law, diskusi tersebut menempatkan hukum sebagai salah satu kerangka untuk membaca hubungan antara kekuasaan dan masyarakat. Kritik publik, pengawasan antarlembaga, serta independensi gerakan masyarakat sipil menjadi bagian dari pembahasan mengenai bagaimana kekuasaan seharusnya dikontrol dalam negara hukum.
Rangkaian #SeptemberHitam yang digelar PK IMM Supremasi Hukum UMM tersebut kemudian tidak berhenti pada pembahasan kebijakan pemerintah, tetapi juga mengajak mahasiswa melihat posisi mereka sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki fungsi kontrol terhadap kekuasaan. (*)






0 Tanggapan
Empty Comments