Zona Abu-Abu dan Manipulasi Yurisdiksi
Hilangnya batas geografis dalam ruang siber tidak serta-merta menciptakan tata kelola global yang seragam. Sebaliknya, kondisi tersebut justru membuka celah hukum dan yurisdiksi yang dapat dimanfaatkan oleh aktor penyerang.
Salah satu strategi yang digunakan adalah menyamarkan asal-usul serangan melalui penggunaan infrastruktur dan personel di negara ketiga.
Tujuannya memperlebar jarak atribusi (attribution distance), yakni kesulitan dalam memastikan siapa pelaku sebenarnya dan dari mana serangan berasal.
Korea Utara, misalnya, menghadapi keterbatasan infrastruktur internet domestik. Karena itu, sejumlah unit sibernya diduga beroperasi dari kota-kota perbatasan Tiongkok, seperti Shenyang dan Dandong, serta wilayah timur jauh Rusia, termasuk Vladivostok.
Penggunaan infrastruktur di negara lain dapat memberikan lapisan perlindungan tambahan. Ketika serangan terdeteksi, penegak hukum menghadapi persoalan yurisdiksi dan keterbatasan kerja sama internasional. Perbedaan kepentingan politik antarnegara semakin menyulitkan proses penyelidikan dan penindakan.
Pola serupa ditemukan di kawasan Timur Tengah melalui penggunaan proksi digital dan identitas kelompok peretas, seperti CyberAv3ngers dan Handala, serta kelompok-kelompok yang dikaitkan dengan jaringan aktor di Lebanon, Suriah, dan Yaman.
Melalui jaringan proksi, asal-usul serangan terhadap infrastruktur industri maupun fasilitas publik dapat disamarkan. Kondisi ini menempatkan agresi digital dalam wilayah abu-abu (gray zone), yakni situasi permusuhan yang tidak mudah dikategorikan sebagai perang terbuka.
Jika peluncuran rudal konvensional relatif mudah ditelusuri titik asalnya, serangan siber dapat melewati puluhan server dan yurisdiksi berbeda.
Akibatnya, negara korban menghadapi kesulitan dalam menentukan pelaku, mengukur tingkat ancaman, dan merumuskan langkah pembalasan yang tepat.
Dua Model Pertahanan Siber Lintas Negara
Ketika kedaulatan digital tidak lagi dapat dijaga secara mandiri, negara-negara sekutu mulai membangun arsitektur pertahanan siber lintas batas.
Perbandingan antara poros Amerika Serikat–Korea Selatan–Jepang di Asia Timur dan koridor keamanan Israel–Amerika Serikat di Timur Tengah memperlihatkan dua model kerja sama yang memiliki karakter berbeda.
Poros Amerika Serikat–Korea Selatan–Jepang berkembang sebagai model aliansi pertahanan negara dan penangkalan kolektif untuk menghadapi ancaman Korea Utara.
Dengan kekuatan sekitar 8.400 personel siber pada 2024, Pyongyang menjadi sumber ancaman serius bagi keamanan digital kawasan. Korea Utara disebut menyumbang sekitar 80 persen dari rata-rata 1,3 juta percobaan serangan siber harian terhadap sektor publik Korea Selatan pada 2023.
Kelompok peretas Korea Utara juga dilaporkan mencuri aset kripto senilai 2,02 miliar dolar AS sepanjang 2025. Angka tersebut menggenapkan total pencurian sejak 2016 menjadi 6,75 miliar dolar AS. Dana tersebut diduga menjadi salah satu sumber pembiayaan program senjata nuklir dan rudal balistik negara itu.
Untuk menghadapi ancaman tersebut, Washington dan Seoul menandatangani Kerangka Kerja Sama Keamanan Siber Strategis pada April 2023. Kesepakatan ini memperluas cakupan kerja sama pertahanan kedua negara hingga ke ruang siber.
Tujuh bulan kemudian, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang meresmikan dialog siber trilateral tingkat tinggi untuk menyelaraskan pertukaran intelijen dan kebijakan keamanan digital.
Arsitektur kerja sama tersebut diperkuat melalui latihan militer gabungan seperti Freedom Edge dan Freedom Shield. Korea Selatan juga terlibat sebagai negara Asia pertama di Pusat Keunggulan Pertahanan Siber NATO sejak 2022.
Selain itu, sejumlah lembaga intelijen dan penegak hukum dari berbagai negara menerbitkan buletin teknis bersama. Lembaga yang terlibat antara lain FBI, CISA, NSA, NIS Korea Selatan, dan NCSC Inggris. Tujuannya adalah berbagi indikator kompromi dan mempercepat deteksi ancaman siber.
0 Tanggapan
Empty Comments