Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan penggunaan rokok elektrik yang disebut “vape” memicu diskusi. Persoalannya bukan sekadar bahaya vape bagi kesehatan masyarakat.
Pertanyaan mendasarnya, apakah setiap kemudaratan harus berujung pada vonis haram? Di sinilah pentingnya membaca ulang epistemologi istinbath hukum Islam.
Dalam tradisi fikih, ulama membedakan ibadah mahdhah dan muamalah. Ibadah mahdhah merupakan ritual yang tata caranya telah ditetapkan syariat. Contohnya meliputi salat, puasa, dan haji.
Dalam wilayah ini, berlaku prinsip al-ashlu fil ibadah at-tauqif. Prinsip tersebut menegaskan bahwa ibadah membutuhkan landasan dalil yang jelas.
Sementara itu, muamalah mencakup hubungan sosial, ekonomi, transaksi, dan aktivitas manusia. Dalam wilayah ini, berlaku prinsip al-ashlu fil mu’amalah al-ibahah. Artinya, hukum asal muamalah adalah boleh sampai terdapat dalil yang melarangnya (Al-Suyuthi, 1990; Khallaf, 1978).
Vape: Mahdhah atau Muamalah?
Vape jelas termasuk persoalan muamalah, bukan ibadah mahdhah. Persoalan ini berkaitan dengan perkembangan teknologi dan pola konsumsi masyarakat.
Karena itu, ulama perlu mempertimbangkan bukti empiris dan kajian kesehatan. Mereka juga perlu memperhatikan tingkat risiko, dampak sosial, serta kemaslahatan manusia.
Tentu, kita tidak boleh mengabaikan bahaya penggunaan vape. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2024) menjelaskan kandungan aerosol rokok elektrik.
Aerosol tersebut dapat mengandung nikotin dan berbagai zat berbahaya. Nikotin juga bersifat adiktif dan berisiko terhadap kesehatan.
Prinsip la dharar wa la dhirar menjadi landasan penting dalam persoalan ini. Prinsip tersebut berarti tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
Hadis yang memuat kaidah tersebut mengajarkan umat Islam menghindari kemudaratan.
Namun, apakah rekomendasi meninggalkan sesuatu yang berbahaya harus selalu berujung haram? Menurut saya, penetapan hukum tidak harus selalu menggunakan pendekatan tersebut.
Ulama memiliki ruang epistemologis untuk menyampaikan rekomendasi keagamaan secara proporsional.
Rekomendasi tersebut dapat menekankan bahaya kesehatan dan kemudaratan sosial. Ulama juga dapat mengajak masyarakat mengutamakan kehati-hatian.
Mereka dapat menganjurkan masyarakat meninggalkan sesuatu demi menjaga kemaslahatan.
Konsekuensi Teologis di Balik Label Haram
Kata haram bukan sekadar istilah dalam pembahasan hukum. Istilah tersebut memiliki konsekuensi teologis karena berkaitan dengan dosa dan pahala.
Masyarakat dapat memahami pelanggaran larangan Allah sebagai jalan menuju siksa neraka. Sebaliknya, mereka memandang ketaatan sebagai jalan memperoleh pahala dan surga.
Meskipun demikian, status haram tidak otomatis memastikan pelakunya masuk neraka. Pertanggungjawaban akhir manusia tetap berada dalam kekuasaan dan keadilan Allah.
Karena itu, kita perlu berhati-hati ketika membebani persoalan konsumsi vape. Persoalan kesehatan dan sosial tidak perlu selalu memperoleh konstruksi teologis berlebihan.
Apakah tidak cukup jika ulama menjelaskan berbagai kemudaratan vape? Mereka dapat menganjurkan masyarakat meninggalkannya demi menjaga kesehatan.
Pendekatan tersebut tetap mengedepankan kemaslahatan dan tanggung jawab keagamaan.
Proporsionalitas Fatwa
Di sinilah pentingnya menerapkan prinsip proporsionalitas dalam fatwa. Konsep maqashid al-syariah yang dikembangkan Al-Syathibi menempatkan perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) sebagai salah satu tujuan utama syariat.
Orientasi hukum Islam bukan sekadar menetapkan berbagai larangan. Syariat juga bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (Al-Syathibi, 1997).
Menurut saya, ulama dapat mendekati persoalan vape melalui fatwa yang menegaskan risiko kesehatan dan sosial. Mereka juga dapat merekomendasikan masyarakat meninggalkan penggunaannya.
Dengan demikian, edukasi dan pencegahan tetap berjalan tanpa menjadikan label haram sebagai satu-satunya instrumen.
Membaca ulang fatwa vape bukan berarti menolak otoritas MUI. Sebaliknya, langkah ini mendorong otoritas keagamaan mempertimbangkan persoalan secara lebih cermat. Ulama perlu membedakan kemudaratan empiris dan penetapan status haram secara syar’i.
Sebab, tugas ulama bukan hanya menentukan perkara yang haram. Mereka juga harus membimbing umat memilih kehidupan sehat dan maslahat. Pada akhirnya, bimbingan tersebut mengarahkan manusia menuju kehidupan yang diridai Allah.
0 Tanggapan
Empty Comments