Mengejar Validasi-Mutu Pendidikan Jawa Timur

Anggaran Harus Membiayai Perubahan

Anggaran menentukan apakah sekolah memiliki ruang belajar layak, guru memperoleh pengembangan kompetensi, peserta didik mengakses teknologi, dan keluarga rentan mendapatkan dukungan.

Namun, keberhasilan program sering lebih mudah terlihat melalui peluncuran, seremoni, penandatanganan kerja sama, penghargaan, rapat, dan publikasi. Kegiatan tersebut tidak selalu salah. Persoalannya adalah proporsi dan nilai tambah.

Apakah setiap kegiatan berhubungan jelas dengan peningkatan mutu? Apakah biaya sebanding dengan hasil?

Apakah sumber daya dapat memberikan dampak lebih besar jika dialihkan untuk pembelajaran, kompetensi guru, atau fasilitas sekolah?

Keberhasilan belanja tidak cukup dinilai dari tingkat penyerapan. Anggaran terserap tinggi belum tentu menghasilkan perubahan tinggi.

Pemerintah perlu mengukur input, proses, output, dan outcome: biaya yang dikeluarkan, layanan yang dihasilkan, penerima manfaat, serta perubahan yang benar-benar terjadi.

Anggaran pendidikan seharusnya tidak lebih sibuk merayakan keberhasilan daripada membiayai perubahan.

Membaca Pendidikan dari Kondisi Masyarakat

Peserta didik tidak memulai perjalanan pendidikan dari garis yang sama. Kemampuan keluarga menyediakan makanan bergizi, perangkat belajar, internet, transportasi, dan lingkungan belajar memengaruhi kesempatan anak berkembang.

Rendahnya capaian pendidikan tidak selalu berkaitan dengan motivasi atau karakter individu. Ada persoalan struktural yang perlu diperiksa.

Jawa Timur memiliki kawasan perkotaan, industri, pertanian, pesisir, pedesaan, dan kepulauan. Kebijakan seragam berisiko mengabaikan kebutuhan spesifik setiap wilayah.

Pemerataan bukan pembagian anggaran dengan jumlah sama, melainkan dukungan berdasarkan kebutuhan. Pemerintah perlu memetakan anak yang belum bersekolah, risiko putus sekolah, kekurangan guru, fasilitas yang belum memadai, dan kelompok masyarakat yang belum memperoleh pendidikan layak.

Tanpa informasi tersebut, kebijakan mudah terjebak pada keseragaman program, bukan ketepatan intervensi.

Internet of Things (IoT) dapat membantu memantau kondisi operasional sekolah, penggunaan energi, lingkungan, fasilitas, dan kebutuhan pemeliharaan. Informasi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi untuk mendukung keputusan.

Namun, sensor tidak otomatis mengukur integritas guru, kualitas interaksi pembelajaran, kemampuan bernalar, atau kepedulian sosial. Aspek tersebut tetap membutuhkan evaluasi, observasi, dan penilaian manusia.

Pendekatan Nonlinear Stochastic Optimal Control (NSOC) juga dapat dikembangkan untuk menganalisis kebijakan pendidikan yang dinamis dan menghadapi ketidakpastian.

Model ini dapat membantu mempelajari hubungan anggaran, distribusi guru, akses pendidikan, kualitas pembelajaran, kondisi sosial-ekonomi, dan capaian pendidikan. Pemerintah dapat membandingkan skenario, misalnya apakah tambahan anggaran lebih efektif untuk fasilitas sekolah tertinggal, kompetensi guru, atau dukungan keluarga rentan.

IoT dan NSOC membutuhkan uji coba, validasi data, perlindungan privasi, serta evaluasi empiris. Teknologi harus memperkuat kemampuan pemerintah membaca realitas, bukan menggantikan tanggung jawab memahami kebutuhan warga.