Merdeka belajar direspon Muhammadiyah Jatim melalui acara Bincang Pendidikan Nasional. Merdeka belajar digagas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
PWMU.CO – Majelis Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menggelar acara Bincang Pendidikan Nasional, di Gedung PWM Jatim Jalan Kertomenanggal IV, Surabaya, Kamis (13/2/2020). Kegiatan ini digelar untuk merespon perubahan kebijakan pendidikan nasional.
Wakil Ketua PWM Jatim Prof Achmad Jainuri mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah mencetuskan kebijakan merdeka belajar. Menanggapi kebijakan tersebut, Muhammadyah pun segera melakukan pembahasan.
“Pertemuan ini sesuai perintah pimpinan Muhammadiyah. Agar segera membicarakan kebijakan yang baru ini,” ujar Jainuri saat memberikan sambutan.
Dia menegaskan, Muhammadiyah sebagai organisasi yang aktif di bidang pendidikan, harus memberi masukan kepada pemerintah. Demi kemajuan pendidikan di Indonesia.
“Apapun itu kebijakannya. Siapa pun menterinya, Muhammadiyah harus memberi masukan. Apalagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa itu lembaga yang kompleks dan besar. Jadi perlu banyak masukan,” tuturnya.
Hari ini, lanjut Jainuri, Majelis Dikdasmen PWM Jatim mengundang Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Dr Abdul Mu’ti MEd sebagai pemateri. Dia berharap bisa mendapat banyak informasi dari Abdul Mu’ti. “Sebelum nanti diolah menjadi masukan untuk kementerian,” tuturnya.
Dia mengucapkan terima kasih kepada Abdul Mu’ti yang bersedia hadir. Serta para guru yang datang dalam acara tersebut. “Mudah-mudahan acara ini berkah,” ucapnya.
Masukan Muhammadiyah untuk Kemendikbud
Sementara itu, Ketua Majelis Dikdasmen PWM Jatim Arbaiyah Yusuf mengatakan, diskusi hari ini akan lebih fokus pada kebijakan pendidikan pemerintah. Dia berharap, bisa memberikan masukan signifikan untuk perbaikan pendidikan Indonesia.
“Saya punya teman Katholik. Dia sering sekali mengadakan pertemuan untuk memberi masukan pada pendidikan. Nah, semestinya Muhammadiyah juga harus melakukan itu. Memberi saran kepada pemerintah,” kata dia.
Setelah diskusi ini, dia berharap bisa melahirkan rumusan saran yang nantinya akan disampaikan ke Kemendikbud. Menurut dia, pada periode Muhadjir Effendy, Muhammadiyah juga aktif memberikan masukan.
“Jadi kita perlu duduk bersama. Bagaimana respon kita terhadap kebijakan merdeka belajar ini,” ujar dia.
Sebenarnya, pada tahun 2011, Muhammadiyah telah menetapkan konsep pendidikan bernama pendidikan holistik. Dalam konsep itu, juga memuat tentang poin merdeka belajar.
“Ada dua poin penting dalam pendidikan holistik. Yakni freedom learning dan democration learning,” jelasnya.
Alhamdulilah, merdeka belajar direspon Muhammadiyah Jatim. (*)
Penulis Miftahul Ilmi. Editor Mohammad Nurfatoni.
