Di Indonesia, hak pilih memang tetap diberikan kepada masyarakat setiap lima tahun melalui pemilihan umum. Namun, persoalan demokrasi tidak hanya terletak pada proses pemungutan suara, melainkan juga pada mekanisme yang menentukan siapa saja yang dapat dipilih.
Sebelum warga memasuki bilik suara, partai politik telah lebih dahulu menyeleksi dan menentukan kandidat yang akan ditawarkan kepada pemilih. Ketika proses pencalonan tidak berlangsung secara terbuka dan demokratis, pilihan rakyat berisiko dibatasi oleh keputusan segelintir elite.
Persoalan tersebut berkaitan erat dengan gejala oligarki dalam tubuh partai politik. Oligarki tidak selalu hadir melalui pelanggaran hukum yang terlihat secara langsung. Dominasi elite dapat berlangsung melalui mekanisme yang secara formal tampak sah, tetapi membatasi partisipasi anggota dan masyarakat.
Biaya politik yang tinggi, ketergantungan kandidat pada pemodal, serta proses pencalonan yang tertutup dapat membuat akses terhadap kekuasaan lebih mudah dijangkau oleh mereka yang memiliki sumber daya ekonomi dan kedekatan politik.
Gambaran mengenai persoalan tersebut dapat dilihat dalam kajian Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) mengenai keterwakilan perempuan dalam politik. Dalam publikasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tim Puskapol UI menjelaskan bahwa proses seleksi politik perempuan masih menghadapi hambatan, antara lain keterbatasan akses terhadap dukungan dana, jaringan politik, kaderisasi, dan posisi strategis dalam pengambilan keputusan partai.
Temuan ini memperlihatkan bahwa kesempatan berpartisipasi dalam politik tidak selalu terbuka secara setara, bahkan bagi kelompok yang telah memperoleh dukungan kebijakan afirmasi (Puskapol UI, Potret Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan Hasil Pemilu 2024).
Bagi kelompok marginal, keterbatasan akses tersebut dapat berdampak lebih luas. Petani yang memperjuangkan hak atas tanah, buruh yang menuntut perlindungan upah, nelayan yang mempertahankan ruang hidup pesisir, masyarakat adat yang memperjuangkan pengakuan wilayahnya, hingga penyandang disabilitas yang membutuhkan kebijakan inklusif, semuanya memiliki kepentingan yang perlu diperjuangkan melalui proses politik.
Mereka merupakan warga negara yang memiliki hak konstitusional. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, sedangkan Pasal 28D ayat (3) menjamin kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Namun, jaminan konstitusional tersebut belum tentu membuat setiap warga memiliki kesempatan yang setara untuk memengaruhi keputusan politik. Ketika proses pencalonan, pengambilan kebijakan, dan penentuan anggaran lebih banyak dikuasai oleh kelompok yang memiliki modal serta akses kepada elite, kelompok marginal berisiko hanya menjadi objek kebijakan. Mereka dapat hadir sebagai pemilih, tetapi belum tentu memiliki ruang yang memadai untuk menjadi pengambil keputusan.
Pengabaian aspirasi juga tidak selalu berbentuk larangan secara terang-terangan. Aspirasi masyarakat dapat tidak masuk dalam agenda pembahasan, konsultasi publik dapat berlangsung sekadar memenuhi prosedur, sementara bahasa kebijakan yang terlalu teknis menyulitkan warga untuk memahami dan mengawasi keputusan pemerintah. Dalam situasi seperti ini, hak konstitusional tidak secara formal dicabut, tetapi kesempatan untuk menggunakannya menjadi terbatas.
Persoalan konsentrasi kekuasaan dalam partai politik juga pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Pada Juli 2026, dua mahasiswa hukum, Adi Haryanto dan Muhammad Rizki, mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (1b) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Mereka mempersoalkan belum adanya ketentuan yang secara khusus melarang ketua umum partai politik merangkap jabatan publik tertentu. Menurut para pemohon, kondisi tersebut berpotensi memusatkan kekuasaan politik dan pemerintahan pada orang yang sama (Mahkamah Konstitusi, 9 Juli 2026).
Namun, penting dicatat bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 257/PUU-XXIV/2026 pada 30 Juli 2026 menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan.
Dengan demikian, perkara ini bukan putusan yang menyatakan bahwa rangkap jabatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi. Meski demikian, pengajuan permohonan itu memperlihatkan adanya persoalan mengenai batas kekuasaan dan desain kelembagaan partai yang menjadi perhatian publik (Mahkamah Konstitusi, 30 Juli 2026).
Lalu, apa yang perlu dibenahi? Pertama, demokratisasi internal partai harus diperkuat. Proses pencalonan dan pemilihan pengurus perlu dilakukan secara transparan, dengan kriteria yang jelas serta kesempatan yang terbuka bagi kader. Kedua, pendanaan politik harus lebih akuntabel. Sumber dana dan penggunaannya perlu diawasi agar kompetisi politik tidak hanya menguntungkan mereka yang memiliki modal besar.
Ketiga, partai politik perlu menyediakan ruang partisipasi yang dapat diakses kelompok marginal, sekaligus memastikan aspirasi mereka memperoleh tindak lanjut. Keempat, pengawasan dari media, kampus, dan masyarakat sipil perlu terus diperkuat agar proses politik tidak berjalan tanpa kontrol publik.
Pada akhirnya, ukuran demokrasi bukan sekadar ramainya pesta lima tahunan, melainkan sejauh mana setiap warga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan memengaruhi keputusan yang menyangkut kehidupannya. Selama mekanisme politik masih didominasi oleh segelintir elite dan akses terhadap kekuasaan lebih mudah diperoleh melalui modal serta kedekatan, cita-cita kesetaraan politik akan sulit diwujudkan. Yang dipertaruhkan bukan hanya keterwakilan kelompok marginal, melainkan juga makna kedaulatan rakyat dalam konstitusi. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments