PWMU.CO – Peringatan Hari Buruh setiap tanggal 1 Mei merupakan momentum historis untuk mengenang perjuangan kaum pekerja dalam menuntut keadilan. Perjuangan kaum pekerja ini merupakan aktualisasi dari keresahan dan harapan yang sama.
Sebagai perempuan pendidik (baca: guru), penulis turut merasakan bahwa “Hari Buruh” ini bukan sekadar simbol perjuangan terkait upah dan jam kerja. Lebih dari itu juga refleksi atas realitas sosial tentang: pendidikan, beban kerja ganda, serta komitmen terhadap keadilan sosial.
Buruh dan posisi perempuan
Hari Buruh lahir dari perjuangan buruh di Amerika Serikat (AS) pada 1886 yang menuntut pengurangan jam kerja menjadi 8 jam sehari. Di Indonesia, peringatan Hari Buruh tidak pernah mendapat izin dari rezim Orde Baru. Penetapan Hari Buruh sebagai hari libur nasional baru pada 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
Secara historis, posisi buruh perempuan seringkali tersisihkan. Pada umumnya buruh perempuan hanya bekerja pada sektor informal, bergaji rendah, dan menghadapi risiko eksploitasi ganda.
Penulis sebagai seorang guru perempuan, meskipun berada dalam sektor formal, juga tidak sepenuhnya terhindar dari tekanan struktural. Sebagai seorang guru, tugasnya tidak hanya mendidik atau mengajar siswa. Tetapi selain tanggung jawab pedagogis juga harus mengelola beban administrasi. Belum lagi juga peran domestik sebagai ibu dan istri.
Karena itu, momentum Hari Buruh ini bisa menjadi ruang reflektif atas beban kerja yang tidak seimbang dan juga sistem pendidikan yang masih bias gender.
Guru dan Hari Buruh
Pada hakekatnya, guru di era sekarang tak ubahnya juga seorang buruh. Selain tugas utamanya sebagai seorang pendidik (educator), guru juga terbebani tugas-tugas teknis administratif layaknya seorang pekerja murni sebagaimana halnya seorang buruh. Karena itu, seiring dengan peringatan Hari Buruh, tidak berlebihan jika guru pun sesungguhnya mendapatkan perlakuan yang sama seperti halnya yang dialami kaum buruh.
Karena itu, profesi guru juga memerlukan perlindungan, penghargaan, dan keberpihakan kebijakan. Dalam berbagai diskusi dalam komunitas guru, tidak jarang muncul curhatan bahwa profesi guru kerap dipandang hanya sebagai “pengabdian”. Karenanya, profesi guru sering terabaikan dari sentuhan kesejahteraan.
Suatu ketika, pernah seorang guru (perempuan) di Jawa Timur ini menyatakan, “saya merasa kadang-kadang beban pekerjaan guru perempuan dianggap ringan hanya karena kami perempuan. Padahal, kami juga dituntut produktif, hadir penuh untuk siswa, dan tetap menjadi pengatur rumah tangga. Karena itu, Hari Buruh seharusnya mengingatkan kita bahwa semua pekerjaan – termasuk mengajar – layakmendapatkan penghargaan dan perlindungan.”
Pendidikan sebagai alat pembebasan
Guru harus menjadi pemegang kunci perubahan dari hal yang tidak baik menuju ke hal yang baik. Guru harus berani pada garda depan untuk menyuarakan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kesadaran sosial. Lebih dari itu, guru harus mengendalikan dunia pendidikan agar tidak hanya mampu memproduksi pekerja. Tetapi juga harus mampu membentuk warga negara yang kritis dalam merasakan ketimpangan sosial yang dialami.
Merujuk pada semangat Paulo Freire, pendidikan adalah alat pembebasan. Jadi pendidikan bukan sarana untuk penjinakan warga negara. Maka guru harus progresif dalam memaknai Hari Buruh sebagai momen menanamkan kesadaran untuk melawan kepada peserta didik. Menyadarkan bahwa struktur sosial yang ada ini cenderung tidak netral, dan karena itu harapan akan keadilan harus diperjuangkan.
Peran guru adalah menjadi agen transformasi sosial dalam kelas. Melalui pengajaran tema-tema seperti keadilan ekonomi, ketimpangan sosial, dan sejarah pergerakan buruh, guru dapat memperluas cakrawala siswa. Di sekolah-sekolah pinggiran, seorang guru bisa menjadi penggerak komunitas – membimbing siswa dari keluarga buruh tani atau buruh pabrik untuk tidak menyerah pada keterbatasan ekonomi.
Misalnya, program “Sekolah Kritis” yang bisa digagas secara mandiri sekelompok guru perempuan di Yogyakarta, sehingga mampu memperkenalkan murid pada realitas sosial melalui pembelajaran kontekstual. Mereka mengajak siswa mengamati kondisi pekerja di sekitar, berdiskusi tentang hak-hak buruh, dan menulis esai reflektif. Pendidikan tak lagi semata-mata hafalan, tapi jalan menuju kesadaran.
Beban ganda guru perempuan
Di sisi lain, penting untuk disadari bersama bahwa guru perempuan sedang menghadapi realitas beban ganda yang tidak ringan. Selain mengajar dan mendidik di sekolah, mereka juga mengurus rumah tangga dan merawat anak. Banyak guru perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, terutama di daerah-daerah yang penghasilan suaminya tak mencukupi.
Sekali lagi, Hari Buruh harus menjadi ruang artikulatif bagi guru perempuan untuk menyuarakan bahwa pekerjaan mengajar bukan pekerjaan sekunder. Karena itu, perlindungan hukum, peningkatan kesejahteraan, serta pengurangan beban administratif yang berlebihan adalah sebagian kecil dari tuntutan yang harus disuarakan.
Hakekatnya, Hari Buruh bukanlah milik buruh pabrik atau pekerja industry semata. Guru, khususnya guru perempuan, juga merupakan bagian dari tenaga kerja yang berjuang dalam diam. Mendidik anak bangsa, melawan ketimpangan melalui ilmu, dan menanggung beban ganda yang sering tak terlihat. Pandangan guru terhadap Hari Buruh membuka ruang baru bahwa perjuangan kelas pekerja juga harus mencakup perjuangan edukatif – untuk membebaskan, bukan sekadar mengisi tenaga kerja dalam sistem ekonomi kapitalisme.
Dengan menjadikan Hari Buruh sebagai ruang reflektif, guru perempuan mengajarkan kepada kita bahwa keadilan sosial harus dimulai dari ruang kelas. Dari dalam kelas diharapkan benih-benih kesadaran yang ditanam, disiram oleh empati tumbuh menjadi gerakan perubahan. (*)
Editor Notonegoro
0 Tanggapan
Empty Comments