Membangun Kemandirian Armada Nelayan

Negara Membangun Ekosistem, Bukan Sekadar Kapal

Pemerintah Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan perikanan dan ekonomi pesisir dalam agenda pembangunan.

Program Kampung Nelayan Merah Putih diarahkan untuk mengintegrasikan fasilitas produksi, pelabuhan, penyimpanan dingin, bengkel, pengolahan, dan pemasaran.

KKP juga memuat rencana pembangunan 1.582 kapal secara bertahap pada 2026–2028, dengan produksi di dalam negeri.

Kebijakan tersebut berpotensi memperkuat galangan kapal dan membuka lapangan kerja. Namun, keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah kapal yang selesai dibangun atau diserahkan.

Pertanyaan pentingnya: apakah kapal benar-benar digunakan? Apakah sesuai kebutuhan nelayan? Apakah biaya operasional terjangkau?

Apakah tersedia bengkel dan suku cadang? Siapa yang menanggung perawatan? Apakah pendapatan bersih nelayan meningkat?

Pengadaan kapal harus didahului pemetaan armada berdasarkan jumlah, usia, kondisi teknis, wilayah penangkapan, jenis alat tangkap, dan kebutuhan peremajaan.

Kapal juga merupakan bagian dari sistem produksi. Ia membutuhkan pembiayaan, awak terampil, bahan bakar, alat tangkap, perawatan, fasilitas pendaratan, rantai dingin, dan akses pasar.

Negara harus hadir sebagai pengarah ekosistem industri dan ekonomi nelayan, bukan sekadar pemberi bantuan kapal.

Galangan dan Perguruan Tinggi menjadi Mitra

Kemandirian armada tidak mungkin dibangun hanya melalui anggaran pemerintah. Industri galangan harus menjadi mitra pembangunan nelayan.

Hubungan galangan dan nelayan selama ini sering terbatas pada transaksi: nelayan memesan, galangan membangun, lalu kapal diserahkan. Pola tersebut perlu ditingkatkan menjadi kemitraan jangka panjang.

Galangan harus memahami kebutuhan operasional nelayan. Nelayan juga perlu memperoleh pengetahuan mengenai desain, kapasitas, keselamatan, perawatan, dan biaya operasional kapal.

Perguruan tinggi teknik perkapalan dapat menjadi penghubung. Kerja sama mencakup pengembangan desain standar, pengujian material, pengawasan produksi, pelatihan pembuat kapal, dan panduan perawatan.

Kampus juga dapat mengembangkan teknologi digital untuk memantau kondisi kapal, jadwal perawatan, penggunaan bahan bakar, dan aktivitas operasional.

Kolaborasi ini mempertemukan tiga kepentingan: industri membutuhkan pasar dan kepastian produksi, nelayan membutuhkan kapal layak dan terjangkau, sedangkan negara membutuhkan penguatan industri nasional dan ekonomi pesisir.

Galangan juga perlu mengembangkan layanan setelah kapal diserahkan, termasuk perbaikan, perawatan, penggantian komponen, dan peningkatan teknologi.

Muhammadiyah Memperkuat Ekonomi Nelayan

Muhammadiyah memiliki jaringan sosial, pendidikan, dan ekonomi hingga tingkat akar rumput yang dapat mengambil peran dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.

Melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), Muhammadiyah mengembangkan Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU). Pada Januari 2026, MPM PP Muhammadiyah menyosialisasikan pedoman JALAMU dan mendorong pembentukannya di berbagai tingkatan.

Pengukuhan JALAMU se-Jawa Timur juga dilaksanakan di Surabaya pada 25 Januari 2026.
JALAMU perlu diarahkan menjadi ruang konsolidasi ekonomi masyarakat pesisir, bukan berhenti pada pembentukan struktur dan kegiatan seremonial.

Pertama, mengorganisasi kebutuhan nelayan. JALAMU dapat memetakan kondisi armada, kebutuhan peremajaan, pembiayaan, dan pemasaran. Data tersebut menjadi dasar usulan kebijakan kepada pemerintah daerah dan KKP.

Kedua, membangun koperasi produktif untuk pengadaan sarana produksi, pembiayaan perawatan, layanan perbaikan kapal, dan pemasaran hasil tangkapan. Pengelolaannya harus profesional dan transparan.

Ketiga, melibatkan perguruan tinggi Muhammadiyah dalam riset desain kapal, material alternatif, Marine IoT, keselamatan, dan model bisnis perikanan.

Keempat, memperkuat akses pasar dan distribusi. Jaringan ekonomi Muhammadiyah dapat membantu memperluas pemasaran hasil laut agar nilai tambah tidak hanya dinikmati pedagang besar, tetapi juga masyarakat pesisir.

Peran Muhammadiyah bukan menggantikan pemerintah atau mengambil alih fungsi industri. Muhammadiyah memperkuat masyarakat, mengorganisasi kebutuhan, membangun kapasitas, dan memastikan kolaborasi menghasilkan manfaat nyata.