Mundurnya Gibran sebagai Wapres, Ujian Etika Islam dan Konstitusi

Kamis, 12 November 2026, menjadi salah satu tanggal penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia melalui surat yang disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Keputusan tersebut mengakhiri masa jabatan Gibran yang semestinya berlangsung hingga 2029. Pengunduran diri itu sekaligus membuka babak baru dalam dinamika politik nasional, terutama menyangkut keberlanjutan pemerintahan dan mekanisme konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden.

Peristiwa ini menarik dikaji bukan hanya dari sudut pandang politik praktis, melainkan juga melalui perspektif nilai-nilai Islam, sosiologi masyarakat, dan hukum tata negara.

Ketiganya saling berkaitan dalam menjawab satu pertanyaan mendasar: bagaimana seharusnya kekuasaan dijalankan, dipertanggungjawabkan, dan dilepaskan demi kepentingan bangsa?

Perspektif Islam: Kekuasaan adalah Amanah, Bukan Hak Pribadi

Dalam pemikiran politik Islam, kekuasaan (al-sulthah) bukan sekadar kedudukan administratif atau simbol kehormatan. Kekuasaan merupakan amanah besar yang mengandung tanggung jawab moral (mas’uliyah), baik kepada Allah SWT maupun kepada masyarakat yang dipimpin.

Karena itu, mempertahankan jabatan tidak boleh menjadi tujuan utama seorang pemimpin. Kepentingan umum (maslahah ammah) harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Dalam kaidah fikih siyasah, mencegah kerusakan (dar’u al-mafasid) dan mewujudkan kemaslahatan menjadi pertimbangan penting dalam setiap keputusan politik.

Al-Qur’an memberikan landasan etik yang jelas dalam Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Ayat tersebut mengajarkan bahwa kehidupan bersama harus dibangun di atas kebajikan, ketakwaan, dan tanggung jawab moral. Dalam konteks penyelenggaraan negara, prinsip ini menuntut pemimpin untuk menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum.

Jabatan publik bukan ruang untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, jabatan merupakan sarana pengabdian yang harus dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks polemik yang mengiringi perjalanan politik Gibran, persoalan etika kepemimpinan menjadi relevan untuk dibicarakan.

Cendekiawan Muslim Prof. Dr. Din Syamsuddin, sebagaimana pandangannya yang dikutip dalam berbagai pemberitaan, pernah menekankan pentingnya standar moral dan kejujuran dalam kepemimpinan nasional.

Pesan pentingnya adalah bahwa legalitas formal saja tidak cukup. Kepemimpinan juga membutuhkan legitimasi moral.

Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun hanya melalui prosedur, tetapi harus ditopang oleh integritas dan keteladanan.

Dengan demikian, pengunduran diri seorang pejabat publik dapat dibaca sebagai momentum untuk menguji kembali hubungan antara kekuasaan, amanah, dan tanggung jawab moral. Namun, penilaian terhadap keputusan tersebut tetap harus mempertimbangkan fakta dan alasan yang disampaikan oleh yang bersangkutan.