Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 menimbulkan pertanyaan hukum: apakah pengunduran diri tetap memberikan hak atas uang pensiun negara?
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak menerima pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa lamanya masa jabatan tidak memengaruhi besaran pensiun. Artinya, hak tersebut tidak mensyaratkan Wakil Presiden harus menyelesaikan masa jabatan selama lima tahun.
Namun, terdapat syarat penting, yakni status “berhenti dengan hormat”. Penjelasan Pasal 6 menyatakan bahwa setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dianggap dilakukan dengan hormat, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara tegas menyatakan sebaliknya dalam ketetapannya.
Lalu, berapa nominal pensiun yang berpotensi diterima Gibran?
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1978 dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok Wakil Presiden mencapai Rp20.160.000 per bulan. Dengan demikian, apabila memenuhi ketentuan berhenti dengan hormat, Gibran berpotensi memperoleh pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok tersebut.
Angka ini tidak mencakup tunjangan jabatan maupun keseluruhan penghasilan selama menjabat.
Selain pensiun, Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur fasilitas bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden. Fasilitas tersebut meliputi biaya rumah tangga, perawatan kesehatan, rumah kediaman, serta kendaraan milik negara beserta pengemudinya.
Pengunduran Diri dan Pemakzulan, Apakah Berbeda?
Pengunduran diri dan pemakzulan sama-sama mengakhiri masa jabatan, tetapi memiliki mekanisme konstitusional yang berbeda. Pengunduran diri merupakan kehendak pejabat yang bersangkutan.
Dalam kasus Gibran, surat pengunduran diri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR pada 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan setelah surat tersebut diterima.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden tidak memerlukan persetujuan MPR.
Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong dilakukan melalui pemilihan oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari.
Berbeda dengan pengunduran diri, pemakzulan merupakan mekanisme pemberhentian berdasarkan alasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. Prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.
Lantas, apakah Wakil Presiden yang dimakzulkan otomatis kehilangan hak pensiun?
Tidak serta-merta. Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyatakan bahwa pemberhentian tetap dianggap dilakukan dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.
Artinya, pemakzulan tidak otomatis menghapus hak pensiun. Status pemberhentian dalam ketetapan MPR menjadi faktor penting untuk menilai hak tersebut.
Namun, ketentuan ini perlu ditafsirkan secara hati-hati. UU Nomor 7 Tahun 1978 lahir sebelum perubahan UUD 1945, sedangkan mekanisme pemakzulan saat ini merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan setelah perubahan konstitusi.
Selain itu, undang-undang tersebut tidak menguraikan secara terperinci penerapan frasa “berhenti dengan hormat” terhadap pengunduran diri atas permintaan sendiri. Karena itu, pengunduran diri tidak serta-merta dapat dianggap memenuhi seluruh persyaratan administratif untuk memperoleh pensiun.
Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pembayaran pensiun dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimulai pada bulan berikutnya setelah Presiden atau Wakil Presiden berhenti dengan hormat.
Sementara itu, Pasal 18 menyebutkan bahwa pemberian dan penghentian pensiun dilakukan melalui Keputusan Presiden.
Dengan demikian, hak pensiun Gibran tidak hanya ditentukan oleh berakhirnya masa jabatan, tetapi juga oleh status pemberhentian dan proses administratifnya. Publik perlu mengetahui bagaimana negara menerapkan ketentuan tersebut secara transparan dan konsisten. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments