PWMU.CO – Proyeksi tata kelola keuangan Muhammadiyah harus 100 tahun. Demikian yang disampaikan Bendahara Umum PP Muhammadiyah. Prof H Hilman Latief MA PhD.
Dia menyampaikan dalam Workshop Penyusunan RAPBM dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Persyarikatan Muhammadiyah gelombang II, oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Aula Mas Mansur Jalan Kertomenanggal IV No 1, Surabaya, Sabtu (3/2/24).
Prof H Hilman Latief, mengawali dengan melakukan presensi seluruh peserta satu persatu. Dia kemudian mengucapkan terima kasih kepada PWM Jawa Timur, yang telah menjadi tuan rumah workshop.
”Kepada para pimpinan PWM Jatim saya sampaikan terima kasih atas waktu, dan juga tentu fasilitasnya, dalam rangka menjalankan workshop yang kedua, yang pertama sudah selesai minggu lalu di Jakarta, kedua sekarang di sini,” ujarnya.
Ketiga, lanjut dia, pekan depan sebelum pencoblosan, saya ingin setelah pemilu bapak ibu santai, rileks. “Masa setelah pemilu langsung workshop, setelah pemilu santai, apa lagi setelah pemilu langsung workshop,” jelasnya
Mantan Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat itu mengingatkan kembali terkait visi setelah Muktamar 2022, yang banyak sekali gagasan dan keputusan yang sangat luar biasa. “Kalau membaca tanfidz putusan muktamar yang sudah disepakati bersama,” kata dia.
Termasuk, sambungnya, dalam hal tata kelola keuangan, transformasi, transpanrasi, serta akuntabilitas yang harus dijaga di Persyarikatan. “Tentang transformasi teknologi digital yang harus sudah didorong di persyarikatan, serta tentang pertanggungjawaban kita ke publik, dan lain sebagainya,” paparnya.
Baca sambungan di halaman 2:Proyeksi Tata Kelola Harus 100 Tahun
