Dropshipping telah menjadi salah satu model bisnis paling populer di ekosistem marketplace Indonesia. Seorang dropshipper memajang produk di toko online-nya, menerima pesanan dan pembayaran dari pembeli, lalu meneruskan pesanan itu kepada pemasok (supplier) yang mengirimkan barang langsung ke pembeli.
Dropshipper tidak pernah menyentuh barang, tidak menyimpannya di gudang, dan dalam banyak kasus tidak pernah memiliki barang itu secara fisik. Model ini menjanjikan keuntungan tanpa modal besar—tetapi dari perspektif fikih muamalah, ia memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin seseorang menjual barang yang belum ia miliki?
Persoalan ini bukan sekadar isu teknis perdagangan. Ia menyentuh prinsip fundamental dalam akad jual beli: kepemilikan penjual atas objek transaksi. Fatwa 26/2018 tentang Potong dan Jual Tumpeng menegaskan bahwa salah satu syarat objek jual beli adalah “barang yang dijual adalah kepunyaan penjual, dapat diserah-terimakan, diketahui oleh penjual dari segi zat, bentuk…” .
Fatwa 05/2014 juga mensyaratkan “barang yang dijual adalah sesuatu yang halal, dimiliki oleh penjual” . Prinsip ini bukanlah temuan Tarjih semata, melainkan kesepakatan ulama lintas madzhab: jual beli barang yang bukan milik penjual—yang dalam literatur fikih disebut bai’ al-fudhuli—tidak sah kecuali ada izin dari pemiliknya .
Namun, realitas dropshipping tidak hitam-putih. Sebagian dropshipper berperan murni sebagai perantara yang mempertemukan pembeli dengan pemasok; sebagian lain bertindak sebagai wakil penjual yang menjual atas nama pemilik barang; sebagian lagi mengaku sebagai penjual dan menetapkan margin keuntungan dari selisih harga. Ketiganya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.
Kajian ini berupaya memetakan posisi dropshipping dalam kerangka Manhaj Tarjih Muhammadiyah, dengan bertumpu pada prinsip-prinsip yang telah dirumuskan dalam fatwa-fatwa Tarjih, sekaligus jujur terhadap keterbatasan sumber: hingga saat ini, belum ditemukan fatwa eksplisit Majelis Tarjih yang secara khusus membahas dropshipping.
Landasan Normatif
Al-Qur’an
QS. Al-Baqarah [2]: 275 — Penghalalan Jual Beli dan Pengharaman Riba
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)
Ayat ini menjadi landasan umum kehalalan jual beli. Fatwa 26/2018 mengutipnya sebagai dasar bahwa jual beli adalah aktivitas yang dihalalkan, dengan catatan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah dirumuskan ulama. Fatwa 29/1999 menegaskan bahwa jual beli halal “sepanjang tidak ada unsur keharaman, kezaliman dan tipu daya”.
Ayat ini tidak secara eksplisit menyebut kepemilikan penjual, tetapi para ulama menjadikan syarat kepemilikan sebagai bagian dari tidak adanya kezaliman—karena menjual barang yang bukan milik sendiri berpotensi merugikan pemilik asli dan pembeli.
QS. An-Nisa’ [4]: 29 — Larangan Memakan Harta dengan Cara Batil
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka rela di antara kamu.” (QS. An-Nisa’ [4]: 29)
Ayat ini menjadi dasar bahwa transaksi harus bebas dari bathil—termasuk ketidakjelasan kepemilikan dan penipuan. Dalam konteks dropshipping, jika dropshipper menjual barang yang belum jelas kepemilikannya dan tidak ada kesepakatan yang transparan dengan pemasok, transaksi berpotensi mengandung bathil karena pembeli membayar untuk barang yang statusnya belum pasti.
Hadis Sahih
Hadis riwayat Hakim bin Hizam, HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi (status hasan) — Larangan Menjual yang Bukan Milik
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
“Ia berkata: ‘Wahai Rasulullah, seseorang mendatangiku dan ingin membeli sesuatu yang tidak ada padaku. Apakah aku boleh membelikannya untuknya dari pasar?’ Beliau menjawab: ‘Janganlah kamu menjual apa yang bukan milikmu.'” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dari Hakim bin Hizam; status hasan)
Hadis ini menjadi dalil utama larangan menjual barang yang bukan milik penjual. An-Nawawi, sebagaimana dikutip dalam literatur fikih, menegaskan bahwa larangan ini secara tekstual menunjukkan keharaman menjual sesuatu yang bukan milik seseorang dan tidak berada dalam kekuasaannya.
Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa redaksi “jangan menjual apa yang bukan milikmu” berarti jangan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki, karena Nabi ﷺ menyebutkannya sebagai jawaban atas pertanyaan Hakim bin Hizam yang ingin menjual barang lalu membelinya dari pasar.
Dalam konteks dropshipping, hadis ini menjadi peringatan keras: dropshipper yang mengaku sebagai penjual dan menetapkan harga jual—tetapi tidak pernah memiliki barang—berada dalam cakupan larangan ini.
Namun, jika ia berperan sebagai perantara yang mempertemukan pembeli dengan pemilik barang, atau sebagai wakil yang menjual atas nama pemilik, maka ia tidak “menjual apa yang bukan miliknya”—ia hanya memfasilitasi transaksi antara pemilik dan pembeli.
Hadis riwayat Ibnu Umar, HR Ahmad — Larangan Mengganggu Orang Shalat (Analogi Kejujuran Transaksi)
Hadis ini tidak secara langsung berkaitan dengan jual beli, tetapi memberikan prinsip umum tentang larangan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks dropshipping, prinsip ini relevan untuk menilai apakah transaksi mengandung gharar (ketidakjelasan) yang merugikan pembeli—misalnya, barang yang dipesan tidak sesuai deskripsi, atau pengiriman yang tertunda tanpa kepastian.
Pendapat Ulama
Ibnu Rusyd (al-Jadd) dalam al-Muqaddimat al-Mumahhidat menjelaskan bahwa larangan Nabi ﷺ tentang menjual yang bukan milik memiliki dua kemungkinan makna: pertama, menjual sesuatu yang secara hakiki bukan miliknya—seperti menjual orang merdeka atau barang orang lain; kedua, menjual sesuatu yang secara hakiki masih miliknya tetapi tidak dalam kekuasaannya—seperti barang yang digadaikan atau budak yang kabur .
Ibnu Rusyd menegaskan bahwa dalam kasus kedua, larangan itu berkaitan dengan gharar (ketidakpastian), karena penjual dan pembeli tidak mengetahui kapan barang itu dapat diserahkan.
Pembedaan ini penting untuk dropshipping: jika barang yang dijual dropshipper adalah barang yang belum ia miliki sama sekali dan tidak ada jaminan dari pemasok bahwa barang akan tersedia saat pesanan masuk, maka transaksi mengandung gharar yang dilarang.
Namun, jika ada kesepakatan yang jelas dengan pemasok—misalnya, pemasok menjamin ketersediaan dan pengiriman—maka gharar itu dapat diminimalisir.
Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa jual beli fudhuli (menjual barang milik orang lain tanpa izin) sah tetapi tergantung pada izin pemilik (mauquf ‘ala al-ijazah). Jika pemilik mengizinkan, transaksi menjadi sah; jika tidak, batal .
Ulama Syafi’iyah dalam pendapat baru (qaul jadid) dan Hanabilah berpendapat bahwa transaksi itu batal secara mutlak, berdasarkan hadis “jangan menjual apa yang bukan milikmu” .
Perbedaan ini menunjukkan bahwa larangan menjual barang yang bukan milik bukanlah konsensus yang tidak dapat ditawar—tetapi prinsipnya tetap: izin pemilik adalah kunci.
Perangkat Metodologis: Kaidah Fikih dan Maqashid
Kaidah fikih yang relevan: al-kharaj bi al-dhaman (keuntungan disertai tanggungan). Dalam jual beli, penjual berhak atas keuntungan karena ia menanggung risiko kepemilikan barang—termasuk risiko kerusakan sebelum diserahkan.
Dropshipper yang tidak pernah memiliki barang tidak menanggung risiko apa pun; karena itu, margin keuntungan yang ia ambil tidak sejalan dengan kaidah ini—kecuali jika ia berperan sebagai perantara (simsar) yang mendapat upah (ujrah) atas jasanya, bukan margin jual.
Kaidah lain: al-ghunmu bi al-ghurmi (keuntungan disertai kerugian). Seseorang berhak mendapat keuntungan hanya jika ia menanggung kerugian yang mungkin timbul. Dropshipper yang murni perantara tidak menanggung risiko barang; ia hanya menanggung risiko reputasi dan layanan. Karena itu, pendapatannya lebih tepat dikategorikan sebagai ujrah (upah) daripada ribh (laba jual beli).
Maqashid al-syariah dalam persoalan ini mencakup: hifzh al-mal (menjaga harta pembeli dari transaksi yang tidak jelas), hifzh al-‘aql (menjaga akal dari tipu daya), dan hifzh al-din (menjaga keabsahan muamalah).
Dropshipping yang transparan—di mana pembeli mengetahui bahwa penjual adalah perantara—sejalan dengan maqashid. Dropshipping yang menyembunyikan status perantara dan mengaku sebagai pemilik barang berpotensi melanggar hifzh al-mal dan hifzh al-‘aql.
Dokumen Resmi Muhammadiyah
Fatwa 26/2018 tentang Potong dan Jual Tumpeng merinci syarat objek jual beli: “barang yang dijual adalah kepunyaan penjual, dapat diserah-terimakan, diketahui oleh penjual dari segi zat, bentuk…” . Fatwa ini menjadi dasar utama bahwa kepemilikan penjual adalah syarat sah jual beli.
Fatwa 05/2014 tentang Modus Cara Korupsi juga mensyaratkan “barang yang dijual adalah sesuatu yang halal, dimiliki oleh penjual” .
Fatwa 29/1999 tentang Halalkah Keuntungan yang Terlalu Besar menegaskan: “Al-Qur’an menghalalkan praktik jual beli, sepanjang tidak ada unsur keharaman, kezaliman dan tipu daya” .
Fatwa 23/2015 tentang Menjual Padi yang Masih di Sawah melarang jual beli barang yang belum jelas wujudnya—seperti padi yang belum siap panen (muhaqalah/mukhadharah). Prinsip ini relevan untuk dropshipping yang menjual barang yang belum tersedia atau belum dipastikan ketersediaannya.
Fatwa 11/2020 tentang Kredit Rumah dan Jual Beli Saham menegaskan pola murabahah: “Pengadaan barang yang dipesan nasabah merupakan tanggung jawab bank sebagai penjual. Setelah diperoleh kesepakatan antara Bank Syariah dan pemasok, dilakukan proses jual barang dan penyerahan barang dari pemasok ke Bank Syariah”.
Pola ini menjadi standar jual beli yang sah menurut Tarjih: beli dulu (menjadi milik), baru jual.
Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 08 menyebut “orang yang ingin menjual barang dengan orang yang ingin membeli barang atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli” sebagai praktik yang dikenal dalam muamalah. Ini menunjukkan bahwa peran perantara (simsar) diakui secara sah.
Analisis dan Penetapan Hukum
Pendekatan Bayani: Kepemilikan sebagai Syarat Sah
Secara bayani, hadis “jangan menjual apa yang bukan milikmu” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi) menetapkan larangan yang jelas: penjual harus memiliki barang yang dijual. Fatwa 26/2018 dan Fatwa 05/2014 merumuskan syarat ini secara eksplisit.
Namun, hadis ini juga memiliki konteks: Hakim bin Hizam bertanya tentang menjual barang yang tidak ada padanya, lalu membelinya dari pasar. Nabi ﷺ melarang—bukan karena barang itu haram, tetapi karena penjual tidak memiliki barang itu saat akad.
Dalam dropshipping, pertanyaannya: kapan dropshipper “memiliki” barang? Jika ia menerima pesanan, lalu membeli barang dari pemasok atas nama pembeli, dan pemasok mengirim langsung ke pembeli—apakah ia pernah “memiliki” barang itu?
Secara fikih, kepemilikan tidak harus berarti penguasaan fisik; kepemilikan dapat berarti hak untuk mentasarufkan. Jika dropshipper membeli barang dari pemasok atas namanya sendiri (meskipun pengiriman langsung ke pembeli), maka ia telah memiliki barang itu secara hukum—dan menjualnya kepada pembeli adalah sah. Inilah pola yang sejalan dengan Fatwa 11/2020: beli dulu, baru jual.
Pendekatan Burhani: Tiga Model Dropshipping dan Hukumnya
Secara burhani, dropshipping bukanlah satu model tunggal. Ia mencakup setidaknya tiga pola yang berbeda secara hukum:
Pertama, dropshipper sebagai perantara murni (simsar).
Dalam model ini, dropshipper tidak mengaku sebagai penjual; ia hanya mempertemukan pembeli dengan pemasok. Pembeli tahu bahwa barang akan dikirim oleh pemasok, dan dropshipper mendapat upah (ujrah) atau komisi dari pemasok—bukan margin dari selisih harga.
Model ini sejalan dengan TJA 2023 Edisi 08 yang menyebut perantara sebagai praktik yang memudahkan jual beli . Hukumnya boleh, karena dropshipper tidak menjual barang yang bukan miliknya—ia hanya memfasilitasi transaksi antara pemilik dan pembeli.
Kedua, dropshipper sebagai wakil penjual (wakil).
Dalam model ini, dropshipper bertindak atas nama pemasok—menjual barang milik pemasok dengan izinnya. Akad yang digunakan adalah wakalah (perwakilan), dan dropshipper mendapat upah atas jasanya.
Model ini juga boleh, karena ada izin dari pemilik barang. Prinsip keagenan ini dikenal dalam muamalah, meskipun arsip Tarjih yang berhasil ditelusuri belum memuat fatwa khusus yang merinci syarat-syaratnya.
Ketiga, dropshipper sebagai penjual mandiri (bai’).
Dalam model ini, dropshipper mengaku sebagai penjual, menetapkan harga jual, dan mengambil margin keuntungan—tetapi tidak pernah membeli barang dari pemasok atas namanya sendiri. Ia hanya meneruskan pesanan dan pembayaran, lalu pemasok mengirim barang.
Model ini berpotensi melanggar prinsip kepemilikan, karena dropshipper menjual barang yang belum menjadi miliknya. Jika terjadi masalah—barang tidak tersedia, rusak, atau salah kirim—dropshipper tidak memiliki barang untuk diserahkan, dan pembeli berisiko dirugikan.
Model ini mengandung gharar yang dilarang, sebagaimana Fatwa 23/2015 melarang jual beli barang yang belum jelas wujudnya .
Pendekatan ‘Irfani: Transparansi sebagai Etika Muamalah
Secara ‘irfani, persoalan dropshipping bukan sekadar hukum halal-haram, melainkan kejujuran dalam transaksi. Pembeli berhak mengetahui siapa penjual sebenarnya, dari mana barang dikirim, dan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi masalah.
Dropshipper yang menyembunyikan statusnya sebagai perantara—dan mengaku sebagai pemilik barang—telah melanggar prinsip al-amanah (kepercayaan) dalam muamalah.
Fatwa 29/1999 menegaskan bahwa jual beli halal “sepanjang tidak ada unsur keharaman, kezaliman dan tipu daya” . Tipu daya dalam dropshipping dapat berupa: (1) menyembunyikan bahwa barang dikirim dari pihak ketiga; (2) menetapkan waktu pengiriman yang tidak realistis; (3) menampilkan foto produk yang tidak sesuai dengan barang sebenarnya.
Semua ini bertentangan dengan semangat ‘irfani yang menuntut transparansi dan kejujuran.
Pengujian Argumentasi dan Perbedaan Pendapat
Sebagian ulama kontemporer membolehkan dropshipping secara mutlak dengan alasan bahwa transaksi ini adalah bentuk wakalah atau simsar yang diakui dalam Islam. Argumennya: pembeli sudah tahu bahwa barang akan dikirim dari pemasok, dan dropshipper hanya memfasilitasi.
Namun, pandangan ini terlalu longgar—karena dalam banyak kasus, dropshipper tidak menyatakan statusnya sebagai perantara, dan pembeli mengira ia adalah penjual yang memiliki barang.
Sebagian ulama lain mengharamkan dropshipping secara mutlak dengan alasan bahwa dropshipper menjual barang yang bukan miliknya. Argumennya: hadis “jangan menjual apa yang bukan milikmu” melarang semua bentuk jual beli tanpa kepemilikan.
Namun, pandangan ini terlalu kaku—karena mengabaikan fakta bahwa dropshipper dapat berperan sebagai perantara atau wakil yang sah.
Manhaj Tarjih memilih jalan tengah: model dropshipping yang mengandung kepemilikan atau izin pemilik boleh; yang mengandung gharar dan tipu daya tidak boleh. Ini sejalan dengan prinsip Tarjih yang tidak memberatkan umat, tetapi juga tidak mengabaikan syarat sah jual beli.
Perkembangan Posisi Tarjih secara Kronologis
- 1999 (Fatwa 29/1999): jual beli halal sepanjang tidak ada keharaman, kezaliman, dan tipu daya.
- 2014 (Fatwa 05/2014): mensyaratkan barang yang dijual dimiliki penjual.
- 2015 (Fatwa 23/2015): melarang jual beli barang yang belum jelas wujudnya.
- 2018 (Fatwa 26/2018): merinci syarat objek jual beli, termasuk kepemilikan penjual.
- 2020 (Fatwa 11/2020): menegaskan pola murabahah—beli dulu, baru jual.
- 2023 (TJA Edisi 08): mengakui perantara sebagai praktik yang memudahkan jual beli.
- 2025 (Kajian PDM Lamongan): jual beli online masih berada pada tahap wacana tarjih, belum menjadi putusan atau fatwa .
Kesimpulan
Prinsip yang pasti dari arsip Tarjih: jual beli sah bila barang milik penjual, jelas wujudnya, dan dapat diserahkan; jual beli halal selama bebas dari kezaliman dan tipu daya. Perantara (simsar) diakui dalam muamalah, dan pola jual beli dengan membeli barang terlebih dahulu (murabahah) atau pemesanan pembuatan (istishna’) adalah mekanisme yang dibenarkan.
Hukum dropshipping secara khusus belum ada ketetapan eksplisit dalam arsip Tarjih. Yang dapat dipastikan: model apa pun harus memenuhi syarat-syarat jual beli di atas dan bebas dari tipu daya.
Tiga model dropshipping memiliki hukum yang berbeda: (1) perantara murni—boleh; (2) wakil penjual—boleh; (3) penjual mandiri tanpa kepemilikan—berpotensi melanggar prinsip kepemilikan dan mengandung gharar.
Rekomendasi
- Bagi dropshipper: pilih model yang jelas—sebagai perantara atau wakil—dan nyatakan status itu secara transparan kepada pembeli. Jika ingin menjadi penjual mandiri, belilah barang dari pemasok atas nama sendiri sebelum menjualnya, sehingga kepemilikan berpindah secara sah.
- Bagi pembeli: periksa apakah penjual adalah pemilik barang atau perantara. Jika ragu, tanyakan langsung. Pembeli berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas barang yang dibeli.
- Bagi marketplace: sediakan fitur yang memungkinkan penjual menyatakan statusnya—pemilik, perantara, atau wakil—agar pembeli dapat membuat keputusan yang terinformasi.
- Bagi Majelis Tarjih: segera rumuskan fatwa khusus tentang dropshipping dan jual beli online, mengingat praktik ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ekonomi umat. Kajian PDM Lamongan menunjukkan bahwa diskusi ini masih pada tahap wacana ; sudah saatnya dinaikkan menjadi putusan atau fatwa yang mengikat.
Wallāhu a’lam biṣ-ṣawāb.
0 Tanggapan
Empty Comments