Sembilan siswa SMA Muhammadiyah 3 (Smamuga) Tulangan, Sidoarjo, bersama guru pendamping Zulkifli, M.Pd., mengikuti materi mitigasi bencana dalam kegiatan Latihan Kepemimpinan Penghela (LKP) 2026 yang diselenggarakan Kwartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan (Kwarda GKHW) Kabupaten Pasuruan.
Memasuki hari kedua, Sabtu (10/10/2026), para peserta mendapatkan pembekalan kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan. Kegiatan berlangsung di lapangan outdoor Hotel Rolas, kawasan Kebun Teh Wonosari, Lawang, Malang.
Materi tersebut menghadirkan dua pemateri, yakni Rojik, staf BPBD Kabupaten Pasuruan, dan Tri Apriliawanto dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Pasuruan.
Peserta LKP yang berasal dari SMA dan SMK Muhammadiyah di Kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo tampak antusias mengikuti kegiatan. Semangat itu juga terlihat pada rombongan Smamuga Tulangan, meskipun pada malam sebelumnya mereka mengikuti materi kepanduan Hizbul Wathan hingga pukul 21.30 WIB.
Keterbatasan waktu istirahat tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengikuti pembekalan pada hari kedua.
Dalam pemaparannya, Rojik menjelaskan pentingnya memahami siklus bencana, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat saat bencana, hingga pascabencana.
Ia menekankan bahwa keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama ketika bencana terjadi. Menyelamatkan diri terlebih dahulu merupakan langkah penting sebelum membantu orang lain.
Peserta juga diajak mengenali berbagai ancaman bencana, baik hidrometeorologi, geologi, maupun nonalam. Bencana hidrometeorologi antara lain banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, dan angin kencang. Sementara itu, gempa bumi dan erupsi gunung api termasuk bencana geologi.
Rojik mencontohkan alih fungsi lahan sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko bencana. Perubahan kawasan hutan menjadi lahan pertanian semusim, terutama di wilayah lereng, dapat memperbesar risiko banjir bandang dan tanah longsor.
Karena itu, masyarakat perlu memahami kondisi lingkungan tempat tinggalnya serta mengenali potensi ancaman yang mungkin terjadi.
“Bencana bisa datang tanpa diundang. Kesiapsiagaan harus kita persiapkan,” demikian pesan yang ditekankan dalam pembekalan tersebut.
Rojik juga mengingatkan bahwa peserta LKP merupakan calon pemimpin di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Karena itu, mereka diharapkan mampu menjadi penggerak kesiapsiagaan bencana setelah mengikuti pelatihan.
Menurutnya, kesiapsiagaan dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengenali jalur evakuasi, mengetahui titik kumpul, menyiapkan perlengkapan darurat, serta mengikuti simulasi bencana.
Peserta juga diingatkan tentang pentingnya koordinasi ketika keadaan darurat terjadi. Setiap kelompok perlu memastikan keberadaan anggotanya, mendata siapa yang sudah selamat, dan segera melaporkan apabila ada orang yang belum ditemukan.
Dalam proses evakuasi, kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak, harus mendapatkan perhatian khusus.
Selain itu, peserta didorong untuk memahami prinsip pertolongan sesuai kemampuan. Niat membantu orang lain harus disertai pengetahuan dan kehati-hatian agar penolong tidak ikut menjadi korban.
Dalam penjelasannya, Rojik menguraikan tiga tahapan utama penanganan bencana. Pada tahap prabencana, masyarakat perlu mengenali risiko, menyiapkan jalur evakuasi, meningkatkan kapasitas, serta melakukan edukasi dan simulasi.
Pada tahap tanggap darurat, keselamatan diri menjadi prioritas, disusul evakuasi secara tertib, komunikasi darurat, dan pemberian pertolongan sesuai kemampuan.
Adapun pada tahap pascabencana, perhatian diarahkan pada pemulihan masyarakat dan lingkungan, perbaikan fasilitas, dukungan psikologis bagi penyintas, serta evaluasi untuk mengurangi risiko bencana berikutnya.
Materi juga menyoroti pentingnya komunikasi darurat dan penyampaian informasi yang benar. Peserta diajak memahami prinsip 5W+1H dalam melaporkan kejadian, yakni apa yang terjadi, siapa yang terdampak, di mana lokasi kejadian, kapan peristiwa berlangsung, mengapa terjadi jika diketahui, serta bagaimana kondisi dan kebutuhan korban.
Informasi yang jelas dan terverifikasi membantu petugas menentukan bentuk pertolongan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Sebagai contoh, laporan mengenai jumlah korban perlu disertai informasi tentang keberadaan balita, lanjut usia, atau kelompok rentan lainnya. Data tersebut membantu petugas menyiapkan bantuan yang tepat sasaran.
Rojik juga mengingatkan peserta agar bijak menggunakan media sosial saat terjadi bencana. Informasi yang belum terverifikasi sebaiknya tidak disebarluaskan karena dapat menimbulkan kebingungan dan menghambat penanganan.
Untuk keadaan darurat di Kabupaten Pasuruan, peserta diperkenalkan dengan layanan panggilan darurat 112. Layanan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab, bukan untuk bercanda atau menyampaikan laporan palsu.
Melalui pembekalan ini, para kader Hizbul Wathan diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teori. Mereka dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada teman-teman di sekolah dan lingkungan masing-masing.
Peran itu dapat diwujudkan dengan mengajak warga sekolah mengenali jalur evakuasi, mengetahui titik kumpul, mengusulkan penyediaan rambu keselamatan, serta mendorong pelaksanaan simulasi kebencanaan secara berkala.
Kader juga diharapkan mampu menjadi teladan dengan bersikap disiplin, peduli, tidak panik, dan mampu berkoordinasi ketika menghadapi keadaan darurat.
Bagi Ghali Maulana Effendi, siswa kelas XI-F3 Smamuga Tulangan, materi ini menjadi bekal untuk memperkuat jiwa kepemimpinan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap keselamatan diri dan sesama.
“Kesiapsiagaan bencana bukan hanya tanggung jawab petugas, melainkan juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Dengan mengenali risiko, mempersiapkan diri, dan meningkatkan kapasitas, dampak bencana diharapkan dapat diminimalkan, “ujar Ghali yang diamini oleh sahabatnya Asraf Nabil (XI-E4) dan Al Amin Fatoni Satria (X-E4).
0 Tanggapan
Empty Comments