Mastama Umla 2026: Mahasiswa Serukan Penguatan Demokrasi dan Kawal Kebijakan Publik

Persatuan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lamongan (Umla) menyampaikan orasi kebangsaan sekaligus membacakan deklarasi pernyataan sikap terkait kondisi demokrasi di Indonesia dalam rangkaian hari kedua pelaksanaan Masa Ta’aruf Mahasiswa (Mastama).

Kegiatan tersebut berlangsung di Dome Universitas Muhammadiyah Lamongan (Umla), Selasa (1/9/2026).

Dalam orasinya, perwakilan Persatuan Mahasiswa Umla menegaskan posisi mahasiswa sebagai agent of social control yang memiliki tanggung jawab moral untuk turut mengawal kebijakan publik dan menyuarakan kepentingan masyarakat.

Mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berpengaruh terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Di antaranya dominasi oligarki dalam proses pengambilan keputusan publik, pengabaian terhadap aspirasi masyarakat, serta maraknya penggunaan buzzer di media sosial yang dinilai dapat memengaruhi ruang diskusi publik dan mencederai prinsip demokrasi.

Menurut Persatuan Mahasiswa Umla, mahasiswa tidak hanya memiliki peran sebagai kelompok akademik, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai tanggung jawab untuk bersikap kritis terhadap berbagai persoalan sosial, politik, dan kebangsaan.

Sikap tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sekaligus mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Sebagai bagian dari penutup orasi, Persatuan Mahasiswa Umla membacakan delapan poin deklarasi dan pernyataan sikap.

Pertama, menempatkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama negara.

Kedua, menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, persekusi, serta aksi main hakim sendiri terhadap masyarakat.

Ketiga, mendesak pemerintah meningkatkan keseriusan dalam mitigasi bencana serta memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Keempat, mahasiswa menolak segala bentuk pembungkaman, intimidasi, dan tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat.

Kelima, mendesak pemerintah menjamin ruang demokrasi yang sehat, terbuka, serta bebas dari politik adu domba.

Selanjutnya, mahasiswa mendesak adanya reformasi partai politik dan mengembalikan fungsi lembaga legislatif sebagai representasi rakyat.

Poin ketujuh menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan serta pengelolaan anggaran negara.

Pada poin terakhir, Keluarga Mahasiswa Umla menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik secara kritis, konstruktif, dan bertanggung jawab.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan seruan yel-yel perjuangan mahasiswa dan menyanyikan lagu kebangsaan secara bersama-sama.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan sekaligus membangun kesadaran kritis mahasiswa baru terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia.