Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat menegaskan bahwa konten di media sosial yang mengatasnamakan Muhammadiyah dan menyerukan aksi turun ke jalan pada 15 Oktober 2026 merupakan hoaks. Konten tersebut dinilai sebagai upaya mencemarkan nama baik Muhammadiyah sekaligus mengadu domba bangsa.
Konten yang beredar itu mengajak kader Muhammadiyah mendesak Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam unggahan tersebut, terdapat pula ancaman seruan revolusi apabila desakan itu tidak dipenuhi.
Sekretaris PWM Jawa Barat Iu Rusliana mengecam pihak-pihak yang sengaja mencatut nama Muhammadiyah untuk memprovokasi masyarakat. Ia menegaskan, Muhammadiyah mengembangkan politik kebangsaan atau high politics, bukan terlibat aktif dalam politik praktis.
“Kami mengecam pihak-pihak yang dengan sengaja mengadu domba bangsa ini. Saya kira, terkait kasus Gibran, para elite bisa menyikapinya sesuai hukum ketatanegaraan dan dilakukan secara arif,” tegas Iu Rusliana melalui siaran pers, Ahad (11/10/2026).
Menurut Iu, seruan revolusi yang mengatasnamakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut bukan sikap resmi organisasi. Ia menilai pihak yang menyebarkan konten itu sengaja menggunakan nama Muhammadiyah untuk membangun provokasi tanpa mempertanggungjawabkan tindakannya.
“Seruan revolusi yang dalam media sosial mengklaim dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah jelas tindakan orang pengecut, hanya ingin melempar batu sembunyi tangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, tindakan tersebut tidak bertanggung jawab karena berpotensi mengadu domba pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.
Bertentangan dengan Kepribadian Muhammadiyah
Iu menjelaskan, Kepribadian Muhammadiyah mengajarkan pentingnya membantu pemerintah dan bekerja sama dengan berbagai golongan untuk membangun negara. Sikap kritis tetap diperlukan, tetapi harus disampaikan secara bijaksana dan bertanggung jawab.
Karena itu, menurut dia, seruan aksi yang beredar tersebut bertentangan dengan prinsip dan kepribadian Muhammadiyah. Konten itu justru berpotensi merugikan organisasi serta warga Muhammadiyah yang selama ini menjalankan dakwah dan pengabdian kebangsaan.
“Bisa dilihat, seruan itu bertentangan dengan Kepribadian Muhammadiyah. Bisa dengan mudah kita simpulkan, itu untuk merugikan warga Muhammadiyah. Sementara kami diajar untuk bersifat adil dan korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana,” jelasnya.
Terkait persoalan yang menyeret nama Wakil Presiden Gibran, Iu mengingatkan agar penyelesaiannya diserahkan kepada mekanisme hukum dan ketatanegaraan. Para elite politik diharapkan mampu menyikapi persoalan secara dewasa tanpa memperkeruh suasana.
Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., juga telah menyampaikan pandangannya mengenai persoalan tersebut. Ia meminta seluruh elite politik melakukan introspeksi, mawas diri, dan bersikap dewasa dalam menyelesaikan persoalan.
Sikap tersebut menegaskan pentingnya penyelesaian masalah melalui jalur yang tepat, bukan melalui provokasi yang mencatut nama organisasi dan berpotensi memecah belah masyarakat. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments