Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) mengakselerasi implementasi kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN).
Hal tersebut terlaksana melalui pendampingan percepatan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) BSAN di Provinsi Jawa Timur.
Agenda tersebut terlaksana di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur pada Selasa (05/05/2026).
Butuh Komitmen Nyata Pemda
Dalam sambutannya, Staf Ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga, Biyanto, menegaskan bahwa implementasi BSAN membutuhkan komitmen nyata pemerintah daerah melalui penguatan kelembagaan.
“Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 bukan sekadar regulasi, tetapi mandat untuk memastikan setiap sekolah menjadi rumah kedua yang aman dan nyaman” terang Biyanto.
“Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) BSAN di daerah menjadi langkah konkret agar kebijakan ini berjalan, terukur, dan berdampak langsung bagi murid, dengan dukungan kolaborasi Catur Pusat Pendidikan (keluarga, sekolah, masyarakat, dan media)” tegasnya.
Kemendikdasmen mendorong pemerintah daerah segera menetapkan Pokja melalui Surat Keputusan Kepala Daerah, disertai dukungan kebijakan, anggaran, dan koordinasi lintas sektor.
Lebih lanjut, Biyanto juga menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan anggaran daerah. “Tanpa itu, upaya membangun sekolah yang aman dan nyaman tidak akan optimal” tambahnya.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam merespons isu perundungan, kekerasan di sekolah, serta tantangan keamanan digital yang semakin kompleks.
Pemerintah menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan tidak dapat ditoleransi dan harus ditangani secara cepat, tepat, dan berkeadilan, melalui penguatan sistem pencegahan dan penanganan yang responsif dan terkoordinasi.
Dorong Ekosistem Pendidikan Aman
Melalui Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, pemerintah juga mendorong terwujudnya ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, dan menjamin kesejahteraan psikologis hingga keadaban dan keamanan di ruang digital.
Sebanyak 117 peserta dari unsur Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Pendidikan dari 38 kabupaten/kota serta pemerintah provinsi di Jawa Timur mengikuti kegiatan ini.
Partisipasi ini mencerminkan komitmen daerah dalam mempercepat implementasi BSAN secara terstruktur.
Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen, Rusprita Putri Utami, menyampaikan bahwa Pokja BSAN adalah motor penggerak di daerah agar kebijakan tidak berhenti pada regulasi.
Melalui Pokja yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah, pihaknya ingin memastikan struktur yang jelas, koordinasi lintas sektor, serta langkah konkret di lapangan untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman. “Pokja menjadi kunci implementasi (BSAN) di daerah” ujarnya.
Selain paparan kebijakan, kegiatan ini juga terisi dengan diskusi antar daerah untuk berbagi praktik baik dan merumuskan strategi percepatan. Pendekatan kolaboratif dinilai penting melalui sinergi pemerintah daerah dan catur pusat pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, membagikan sejumlah praktik baik yang telah dilakukan daerahnya dalam mendukung implementasi BSAN.
Upaya tersebut mencakup pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam keanggotaan Pokja yang telah dikukuhkan bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), serta integrasi program dalam perencanaan anggaran, termasuk melalui dukungan Corporate Social Responsibility (CSR).
Target Pemda Kota Probolinggo
Pemerintah Kota Probolinggo juga telah menyusun Prosedur Operasi Standar (POS) sistem pelaporan dan pengaduan pelanggaran yang terintegrasi dengan Pokja.
Kemudian mengembangkan mekanisme deteksi dini bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, serta memperkuat layanan melalui Unit Layanan Disabilitas dan Puspaga yang telah terstandarisasi nasional.
Lebih lanjut, Rey menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi BSAN.
“Kami menargetkan pada tahun 2026 seluruh sekolah (100 persen) telah memahami BSAN, dan pada tahun 2028 diharapkan terjadi penurunan kasus kekerasan hingga 70 persen. BSAN merupakan investasi penting bagi masa depan pendidikan yang aman dan nyaman” tegasnya.
Jawa Timur menjadi provinsi prioritas karena cakupan wilayah dan jumlah sekolah yang besar. Keberhasilannya diharapkan menjadi model bagi daerah lain.
Kegiatan di Jawa Timur ini merupakan bagian dari rangkaian nasional pendampingan pembentukan Pokja BSAN yang terlaksana Kemendikdasmen di berbagai provinsi. Antara lain Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur, serta secara daring di daerah lainnya.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan BSAN berjalan serentak, terarah, dan berdampak di seluruh Indonesia.
Melalui langkah ini, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh anak Indonesia.
0 Tanggapan
Empty Comments