Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mengajak kader Hizbul Wathan berpikir mendalam tentang makna perjuangan, ideologi, dan keberpihakan kepada rakyat.
Menurutnya, perjuangan tidak boleh sekadar mengejar kemenangan, tetapi harus berlandaskan nilai-nilai yang diperjuangkan.
Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan saat menjadi pembicara dalam Tanwir I Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan di Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Kamis-Sabtu (8–10/10/2026).
“Kadang-kadang kita malas berpikir. Maunya cepat-cepat saja, maunya yang mudah-mudah. Padahal, perjuangan membutuhkan pemikiran mendalam” ujarnya, Jumat (9/10/2026).
Ia menegaskan, ideologi menjadi fondasi penting agar perjuangan tetap konsisten, meskipun menghadapi perubahan zaman dan dinamika politik.
Menurutnya, Muhammadiyah memiliki nilai perjuangan yang harus terus dipegang teguh. Nilai tersebut sejalan dengan cita-cita berbangsa sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 33 dan 34 UUD 1945.
“Kalau pondasinya benar, kita tidak mudah berubah arah. Menang atau kalah itu biasa dalam pertandingan. Yang penting, nilai-nilai apa yang kita perjuangkan” tegasnya.
Keberpihakan kepada Petani dan Nelayan
Zulkifli Hasan kemudian mencontohkan pentingnya keberpihakan melalui kebijakan pangan. Menurutnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor berbagai kebutuhan pokok menunjukkan persoalan mendasar yang perlu diselesaikan bersama.
Ia menyebut beras, kedelai, gandum, dan garam sebagai komoditas yang selama ini menjadi tantangan kemandirian pangan nasional.
“Kalau petani kita miskin dan tidak produktif, tidak mungkin Indonesia maju. Persoalan pangan bukan sekadar makanan di piring, tetapi menyangkut peradaban dan masa depan bangsa” katanya.
Ia memaparkan kebijakan pemerintah untuk memperkuat posisi petani, termasuk penyederhanaan aturan penyerapan gabah dan penetapan harga pembelian.
Menurutnya, kebijakan yang berpihak kepada petani dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
Selain petani, nelayan juga membutuhkan perhatian serius. Kemiskinan, keterbatasan fasilitas penyimpanan ikan, akses bahan bakar, serta ketergantungan pada tengkulak menjadi persoalan yang harus ditangani melalui kebijakan konkret.
“Partai politik dan kekuasaan harus menghadirkan keputusan yang membela petani, nelayan, dan masyarakat kecil,” ujarnya.
Kekayaan Alam untuk Kemakmuran Rakyat
Zulkifli Hasan juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam. Ia mengingatkan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus transparan agar hasilnya benar-benar kembali kepada masyarakat. Ia mencontohkan penataan tata niaga komoditas ekspor yang dapat meningkatkan penerimaan negara.
Di akhir pidatonya, ia mengajak kader Hizbul Wathan memahami bahwa perubahan besar membutuhkan proses, konsistensi, dan keberanian mengambil keputusan.
“Perjuangan ini tidak selalu mudah dan hasilnya tidak selalu cepat. Namun, harus tetap dikerjakan. Kita perlu setia pada nilai yang diperjuangkan dan memastikan kebijakan benar-benar membawa manfaat bagi rakyat” pungkasnya.
0 Tanggapan
Empty Comments